Kisah Ahok akhirnya pilih partai usai gagal lewat independen di 2012

Merdeka.com - Lima tahun lalu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukanlah siapa-siapa. Meski menjabat sebagai anggota DPR dan pernah menjadi Bupati Belitung Timur, Ahok kala itu belum banyak dikenal warga Jakarta.

Namun, berbekal modal politik itu, Ahok bertekad ingin maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2012.

Tapi sayang, Partai Golkar, tempat Ahok berkarier politik saat itu, tidak meliriknya. Kala itu partai beringin lebih memilih Alex Noerdin yang masih menjabat Gubernur Sumsel, sebagai calon DKI-1.

Ditolak oleh partainya sendiri, Ahok lantas memilih jalur independen. Namun, dia juga gagal memanfaatkan jalur non-parpol ini karena jumlah dukungan KTP yang dikumpulkannya tidak memenuhi syarat minimal.

"Saya batal mencalonkan diri menjadi Cagub DKI, karena KTP yang dikumpulkan tidak mencukupi. Bahkan tidak mencapai 50 persen sesuai aturan KPUD, yaitu dukungan harus lebih dari 500.000 penduduk DKI," kata Ahok di Jakarta kala itu.

Beruntung keputusan KPU DKI soal calon independen dilakukan lebih awal, sehingga masih ada kesempatan bagi Ahok untuk bisa menjajal jalur parpol, sebelum pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur ditutup.

Pada jeda waktu inilah, Ahok bertemu dengan Partai Gerindra yang akhirnya menduetkannya dengan Joko Widodo (Jokowi), yang diusung PDI Perjuangan. Singkat cerita, Jokowi-Ahok akhirnya keluar menjadi pemenang Pilgub DKI 2012.

Hampir lima tahun sudah berlalu, Ahok kini memutuskan kembali menjajal jalur independen untuk Pilgub DKI 2017. Dia lebih memilih 'meninggalkan' PDI Perjuangan yang disebut-sebut sudah siap mencalonkannya.

Kendati jalur independen dulu pernah menggagalkannya, Ahok tidak kapok. Sebab, dia kini punya modal lebih sebagai inkumben dan memiliki relawan yang lebih terorganisir: Teman Ahok.

Teman Ahok bertekad akan mengumpulkan 1 juta KTP untuk Ahok, kendati yang dibutuhkan cuma setengahnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, syarat jumlah dukungan minimal KTP yang harus terkumpul untuk calon perseorangan/independen di daerah yang memiliki penduduk 6-12 juta adalah 7,5 persen.

Namun pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya pada 29 September lalu, MK mengatur bahwa syarat dukungan calon perseorangan harus menggunakan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu sebelumnya, bukan jumlah keseluruhan masyarakat di suatu daerah.

Nah, DPT terakhir pada Pilkada 2012 adalah 7 juta. Maka, jumlah KTP yang harus dikumpulkan Ahok adalah 7 juta dikali 7,5 persen. Jadi kira-kira KTP yang dibutuhkan Ahok sekitar 525 ribu lembar.

Barangkali 525 ribu KTP sudah di tangah Ahok. Namun, politikus PDIP yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, mengingatkan Ahok mesti berhati-hati karena calon independen sangat rawan untuk dijegal baik belum hingga setelah Pilgub.

"Saya harus sampaikan pada Pak Ahok. Hati-hati loh. Jalur independen, rawan untuk digagalkan. Sangat rawan. Hati-hati loh," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, kemarin.

Tantangan berat lainnya, kata Djarot, bila Ahok memang menang di Pilgub DKI 2017 nanti. Sebab, pemenang dari jalur independen tidak bisa berjalan sendiri dan pasti membutuhkan bantuan lembaga lain, termasuk partai politik guna dukungan terhadap pemerintah.

"Ketika pun misalnya menang jalur independen, kan bukan hanya sekadar menang. Pasti selalu berhubungan dengan lembaga yang lain. tidak bisa sendiri," katanya.