Kursi Komisaris BUMD DKI untuk Para Pensiunan Jenderal TNI dan Polri

Merdeka.com - Heru Budi Hartono merombak sejumlah jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta setelah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur. Setelah geger mencopot direksi dan komisaris BUMD pilihan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, kini Heru kembali menjadi sorotan.

Ternyata, Heru juga menempatkan para purnawirawan TNI maupun Polri di posisi tersebut. Tercatat ada empat BUMD yang memiliki komisaris ataupun dewan pengawas pensiunan TNI atau Polri.

Keempat BUMD tersebut adalah PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), Perumda Pasar Jaya, dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

MRT dan TransJakarta

Di PT MRT Jakarta, terdapat dua jenderal yang diangkat, yaitu Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta dan Irjen Pol (Purn) Bambang Kristiyono sebagai Komisaris PT MRT Jakarta. Mereka dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler PT MRT Jakarta pada 25 Oktober 2022.

Dodik merupakan mantan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad). Sedangkan Bambang merupakan mantan Kapolda Kalimantan Utara.

Kemudian di PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), Plt. Komisaris Utama diisi oleh Irjen Pol (Purnawirawan) Luky Arliansyah yang diputuskan pada 11 Januari 2023. Sebelumnya, Luky menjabat sebagai Agen Intelijen Kepolisian Utama Tk II Baintelkam Polri.

Pasar Jaya dan Ancol

Lalu, di Perumda Pasar Jaya, posisi Ketua Dewan Pengawas diisi oleh Mayjen TNI (Purn) Suko Pranoto pada tanggal 26 Januari 2023. Suko sebelumnya menjabat Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat.

Selanjutnya, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 1 Februari 2023 Heru mengangkat Komjen Pol (Purn) Suhardi Alius sebagai Komisaris di PT Pembangunan Jaya Ancol. Suhardi pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim).

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani menjelaskan, pencopotan dan pengangkatan pimpinan perusahaan merupakan suatu bentuk penyegaran.

Fitria mengatakan, beberapa purnawirawan ini dipilih lantaran dirasa kompeten dalam mengawasi dan memberi nasihat kepada jajaran direksi.

"Hal pertama itu pasti penyegaran pengurus gitu ya. Jadi kenapa ada beberapa di sana, ya memang tujuan komisaris atau dewan pengawas adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat," kata Fitria, Rabu (8/2).

Penunjukan Purnawirawan TNI dan Polri Punya Kepentingan Terselubung

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah menilai, ada kepentingan terselubung yang dilakukan Heru dengan menempatkan para purnawirawan di BUMD. Bahkan, hal ini juga terkait dengan persoalan di Istana.

"Menempatkan orang-orang itu, setidaknya TNI/Polri akan banyak memberikan dukungan politik lah untuk 2024. Pengamanan 2024 nanti," kata Trubus.

Namun, Trubus juga melihat ada hal positif. Menurutnya, para pensiunan TNI/Polri juga bisa dijadikan pengawas agar para direksi dan komisaris bekerja lebih baik.

"Memang ini program dari Pak Pj menggusur habis orang-orang peninggalan dulu dari Pak Anies. Jadi supaya tidak ada perlawanan, makanya ditempatkan pensiunan TNI/Polri sehingga orang tidak berani," ujar Trubus.

Secara terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin juga berpendapat serupa dengan Trubus. Ujang mengatakan, para purnawirawan ini bukan seorang ahli bisnis sehingga posisinya tersebut merupakan bagian dari politik.

"Dulu di Anies mungkin begitu. Orang-orang Anies masuk BUMD, ketika Aniesnya selesai mereka disikat digantikan orang Heru atau Jokowi. Ini bukan wajar tidak wajar, ini soal lingkaran setan yang terus terjadi dari waktu ke waktu," ujar dia.

Soal mengelola bisnis, Ujang mengatakan bahwa perusahaan harusnya dipegang orang yang paham manajerial dan leadership.

"Tapi karena itu rekrutmen politik, ya itu lah konstruksi BUMD kita. Bisa atau tidak (kompeten atau tidak), jadi kan (di BUMD)," kata Ujang.