Ombudsman tegaskan rekomendasi soal penutupan Jalan Jatibaru wajib dilakukan
Merdeka.com - Ombudsman Jakarta menegaskan akan segera memberikan rekomendasi perihal penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Koordinator bidang pengaduan Jakarta, Dominikus Dolu mengatakan, ada batas waktu bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman.
"Ini merupakan hasil pemeriksaan akhir yang sifatnya memberi masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan tindakan korektif yang menjadi temuan Ombudsman. Nanti akan dikasih deadline," ujar Dominikus usai melakukan peninjauan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/3).
Ia enggan berspekulasi sikap yang akan diberikan Pemprov DKI atas rekomendasi Ombudsman. Hanya saja, dia mengatakan, undang-undang Ombudsman menjelaskan rekomendasi yang dikeluarkan terhadap instansi harus ditindaklanjuti.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Siapa yang sampaikan pesan OJK? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang memimpin Ombudsman RI? Ketua Ombudsman RI Muhammad Nadjih mengatakan, dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Dominikus menuturkan peninjauan terhadap Jalan Jatibaru tidak serta merta hanya melihat secara langsung kondisi lapangan, melainkan meminta informasi dari beberapa pihak terkait. "Undang-undang Ombudsman itu wajib dilaksanakan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, peninjauan Ombudsman ke Jalan Jatibaru, Tanah Abang merupakan rangkaian. Oleh sebab itu, imbuhnya, belum ada rekomendasi apapun yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ditargetkan, hasil rangkaian akan disampaikan Ombudsman sebagai bentuk rekomendasi terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pekan depan.
Diketahui, penutupan Jalan Jatibaru, Jakarta Pusat oleh Pemprov DKI Jakarta menimbulkan reaksi beragam dari sejumlah pihak. Kebanyakan warga sekitar Jalan Jatibaru menolak kebijakan tersebut.
Ombudsman juga menilai penutupan Jalan Jatibaru di waktu tertentu melanggar sejumlah undang-undang salah satunya tentang fungsi trotoar. Ombudsman juga mempertanyakan dasar penutupan jalan tersebut oleh Pemprov.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah ruas jalan juga akan ditutup secara bertahap hingga 2 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaUsai mendengarkan keterangan dari perwakilan Kominfo, massa membubarkan diri dengan tertib
Baca SelengkapnyaAnggota DPRD DKI juga mengusulkan untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait kabel semrawut di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Asep Kuswanto mengungkapkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penilangan bagi kendaraan
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya tengah mendiskusikan wacana perpanjang STNK harus lulus uji emisi.
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaRekayasa lalin akan dilakukan hingga Desember 2024 sesuai tahapan pekerjaan
Baca SelengkapnyaDishub DKI mengimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diambil sebagai salah satu upaya menekan buruknya polusi udara di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaLokasi pekerjaan JPO berada di Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta Pusat sisi Barat dekat Citywalk Sudirman, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didampingi Polda Metro Jaya menerapkan uji coba tilang uji emisi mulai hari ini, Jumat (25/8).
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau untuk aktif melakukan uji emisi agar siap ketika tilang diberlakukan.
Baca Selengkapnya