Follow
Pemprov DKI Kurangi 2.237 Titik Wifi Gratis di Jakarta
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta mengurangi titik jaringan internet (wifi) di Ibu Kota dari 3.500 titik menjadi 1.263 titik. Kebijakan ini diambil karena menyesuaikan kebutuhan masyarakat setelah pandemi Covid-19 berdasarkan survei oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) DKI.
“Karena pengurangan anggaran, jadi kuantitas berkurang,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfotik DKI Raides Aryanto di Jakarta, Selasa (3/1).
Dia mengungkapkan, pihaknya sebelumnya mengajukan anggaran sebesar Rp174 miliar, namun disetujui sebesar Rp56 miliar.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Mengapa proposal dana 17 Agustus ini penting? Perayaan ini tidak hanya sekadar memperingati kemerdekaan, tetapi juga sebagai wujud kebersamaan dan semangat persatuan di tengah-tengah masyarakat.
-
Siapa saja yang terlibat dalam proposal dana 17 Agustus ini? Kami yakin bahwa perayaan ini akan memberikan dampak positif dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta melestarikan nilai-nilai luhur kemerdekaan. Kami mengharapkan dukungan dan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sukses.
Berdasarkan hasil survei pada Desember 2021, sekitar 56 persen jaringan internet gratis, Jakwifi, digunakan untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh karena saat itu dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19. Begitu juga survei pada Maret 2022, Jakwifi masih digunakan untuk pembelajaran jarak jauh karena masih pandemi Covid-19.
Namun survei terakhir pada 2022, Aryanto menerangkan, Jakwifi untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh sudah menurun menjadi 27,5 persen. Selebihnya, Jakwifi digunakan untuk kepentingan hiburan dan informasi.
“Kemudian di masa peralihan pandemi ke endemi tahun kemarin (2022), pada November terjadi penurunan 27,5 persen. Sehingga selebihnya 50,7 persen itu digunakan masyarakat untuk hiburan, cari informasi,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Meski secara kuantitas titik wifi berkurang, lanjut dia, akses jaringan internet gratis di Rukun Warga (RW) di Jakarta masih tetap ada dan tidak dihilangkan atau dihapus.
“Tidak ada internet yang mati di masyarakat, (hanya) berkurang jumlah titiknya. Nanti pertengahan tahun ini, kami akan evaluasi lagi, lihat lagi tingkat penggunaan masyarakat. Kalau tinggi, kami akan sampaikan di APBD perubahan,” ucapnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Namun tarif Transjakarta dipastikan tidak akan terganggu dengan keputusan ini.
Baca Selengkapnya
Menurut AHY, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding usulan tambahan anggaran dari Menko lain.
Baca Selengkapnya
Respons baik dari pemerintah ditanggapi positif industri telekomunikasi. Tapi, mereka ingin keringanan lainnya.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
"Jauh lebih murah biayanya dibanding zaman Pak Anies. Seingat saya di zaman Pak Anies, satu RTH itu puluhan miliar," kata Justin.
Baca Selengkapnya
Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca Selengkapnya
Ketika dana sudah dianggarkan, maka diperlukan sebuah regulasi mengenai pelaksanaan sekolah gratis.
Baca Selengkapnya