Penghuni Kolong Tol Angke Didominasi Warga Jakarta, 31 KK Asal Tegal hingga Sukabumi

Merdeka.com - Pihak Kelurahan Jelambar, Grogol, Jakarta Barat mendata ratusan warga yang menghuni pemukiman ilegal di kolong Tol Angke. Hasil pendataan dilakukan pihak Kelurahan Jelambar, menemukan bahwa ratusan penghuni kolong Tol Angke tersebut didominasi warga ber-KTP DKI Jakarta.

"Sejauh ini kita baru melakukan pendataan aja terhadap warga. Data terakhir ada 83 Kepala Keluarga yang tinggal di sana," kata Lurah Jelambar, Danur Sasono saat dihubungi, Kamis (22/6).

Menurut Danur, 52 Kepala Keluarga memiliki KTP DKI Jakarta. Mereka merupakan warga dari wilayah Jelambar Baru, Angke, Jembatan Besi, Kalideres, dan Tambora. Dari sekian puluhan KK yang tersebar itu, bertempat tidak jauh dari pemukiman ilegal yang ada di kolong tol.

Sementara itu, Danur mengatakan, 31 Kepala Keluarga merupakan warga pendatang dari Ciamis, Tegal, Tangerang, Sukabumi.

Nasib Penghuni Kolong Tol Masih Belum Jelas

Danur melanjutkan, pihak Kelurahan Jelambar saat ini belum menentukan langkah selanjutnya meskipun telah melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di lahan milik Jasa Marga itu. Apalah penghuni kolong Tol Angke itu direlokasi menuju hunian yang lebih layak seperti rumah susun (rusun) atau ada langkah lainnya.

Selain hunian warga juga terdapat sebuah sekolah TK-SD di tengah-tengah hunian warga kolong tol. Sekolah itu satu-satunya tempat mengecam pendidikan bagi warga kolong tol.

Danur juga mengaku belum mengetahui nasib sekolah tersebut yang terancam dibongkar.

"Itu (soal sekolah) juga kita belum tahu, kita ditugaskan untuk melakukan pendataan aja kepada warga yang tinggal di sana," tutup dia.

Sebelumnya, pihak kelurahan telah melakukan pendataan dan ditemukan aa 34 KK tinggal di kolong tersebut.

"Kemarin yang terdata di kolong tol itu kan ada 31. Tadi ada tambahan 3 atau 4 KK lagi karena yang kemarin kan masih ada yang belum terdata tuh jadi masih pendataan aja sih kalau dari kelurahan," kata Lurah Jelambar Baru Danur Sasono ketika dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (20/6).

Namun Danur mengatakan, KTP yang dimiliki warga sudah usang dan belum berbentuk elektronik atau e-KTP. Pihak Dukcapil masih mengecek apakah Nomor Induk Kependudukan (NIK) puluhan Kepala Keluarga tersebut masih terdata atau tidak.

"Kalau yang di situ, di kolong masih ada (KTP) semua ya tapi kan KTP lama yang belum e-KTP. Masih KTP lama banget itu. Kita juga enggak tahu NIK-nya terdata apa engga gitu kan mungkin nanti teman-teman Dukcapil yang mengecek itu," ucap Danur.