Peristiwa yang Mengiringi Perjalanan Formula E di Jakarta

Merdeka.com - Perhelatan Formula E di Jakarta tinggal 106 hari. PT Jakarta Propertindo (Jakpro), bersiap untuk menjual tiket pada Maret mendatang. Langkah tersebut memantik kritik dari sejumlah pihak. Sebab, lintasan untuk Formula E belum rampung.

Kritik terhadap penjualan tiket Formula E bukan kritikan pertama, sejak awal penganggaran acara ini, kontroversi sekaligus apresiasi mengiringi perjalanan ajang balap mobil listrik itu.

Merdeka.com merangkum apa saja yang terjadi selama rencana perhelatan Formula E ini berlangsung.

Pinjaman Utang Jangka Pendek ke Bank DKI untuk Membayar Commitment Fee

Pada 21 Agustus 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan surat kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Achmad Firdaus, untuk meminjam uang ke Bank DKI sebesar Rp180 miliar sebagai commitment fee untuk kegiatan Formula E Tahun 2019-2020 sebesar £20.000.000.

Pinjaman ini kemudian dipermasalahkan oleh DPRD DKI Jakarta, khususnya bagi Fraksi PDIP dan PSI. Kedua fraksi menganggap, pinjaman tersebut belum mendapat persetujuan dari DPRD.

Bahkan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menuding pembayaran tersebut seperti praktik ijon.

"Jadi ada anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah ijon kepada Bank DKI, senilai Rp180 miliar," ujar Pras usai memberikan keterangan ke penyelidik KPK, Selasa (8/2).

Merdeka.com meminta pandangan dari Kementerian Dalam Negeri tentang pinjaman jangka pendek oleh pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochammad Ardian, mengatakan bahwa pinjaman jangka pendek tidak perlu meminta persetujuan legislatif.

"Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, pinjaman jangka pendek tidak meminta pertimbangan dari Kemendagri atau persetujuan dari DPRD," ucap Ardian, Kamis (11/11).

Ardian pun menuturkan, aturan pinjaman daerah yang berlaku yaitu PP tahun 2018. Dalam aturan itu ia juga menjelaskan, pinjaman jangka pendek tidak sebatas untuk pembayaran gaji pegawai. Hal ini tertuang dalam Pasal 12 Ayat 3 "pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menutup kekurangan arus kas dalam rangka pengelolaan kas antara lain untuk menutup kekurangan pembayaran gaji pegawai."

"Pembayaran gaji pegawai hanya salah satunya, sepanjang belanja yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek ada di APBD hal tersebut diperkenankan," kata Ardian.

Sempat akan di Monas Namun Terganjal Izin Karena Lokasi Cagar Budaya

Usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E, pada pertengahan 2019, Jakarta memilih Monas sebagai calon lokasi sirkuit Formula E.

Namun, dalam rapat bersama Pemprov DKI Jakarta, pihak Sekretariat Negara (Setneg) selaku Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka, menyatakan tidak memberikan izin kawasan Monas sebagai lokasi Formula E. Pertimbangannya, kawasan tersebut merupakan cagar budaya dan dikhawatirkan akan merusak fasilitas yang ada di sana.

"Di sana ada cagar budaya yang harus diperhatikan apabila itu. Kemudian ada pengaspalan dan lain-lain. Ada aturannya sih Monas itu bisa digunakan sebagai apa, dan tak boleh sebagai apa. Lihat itu dulu," kata Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama.

Vice Managing Director Formula E dari PT Jakpro, Gunung Kartiko mengatakan, pihaknya akan mencari lokasi pengganti.

"Monas kayaknya agak berat dari sisi perizinan, jadi kita cari lokasi ikon Jakarta yang memang menunjukkan Jakarta," ucap Gunung seusai rapat bersama Komisi B DPRD DKI.

Ancol, Pengganti Kawasan Monas Sebagai Lokasi Formula E

Rabu, 22 Desember 2021, Ketua Pelaksana Formula E di Jakarta, Ahmad Sahroni mengumumkan bahwa Kawasan Ancol, Jakarta Utara dipilih sebagai pengganti Kawasan Monas.

"Diberikan approval sirkuit penyelenggaraan Formula E di Ancol. Kenapa Ancol, pertamanya Ancol dinamis, ikon Jakarta," kata Sahroni.

Keputusan tersebut kembali menuai kritik dari Fraksi PSI. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra mempertanyakan lokasi sebagian lintasan sirkuit Formula E yang berada di pembuangan lumpur kawasan Ancol.

"Ini yang terjadi kalau perencanaan termasuk penentuan trek tidak dikaji dulu. Tidak ada rencana terukur," kata Anggara.

Sementara Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Karumpa mengatakan, kontur tanah tidak menjadi masalah utama untuk membangun sebuah lintasan.

Dia menyebutkan, sejatinya dataran di Pantai Indah Kapuk dan beberapa wilayah di Jakarta Utara merupakan hasil reklamasi.

"Bicara soal tanah berlumpur, kita punya teknologi untuk memadatkan volume tanah. Kontraktor pun punya komitmen membangun sebuah proyek jadi itu (tanah berlumpur) tidak masalah. PIK (Pantai Indah Kapuk) memang dataran apa? Itu hasil reklamasi, tapi tetap kokoh," kata Andi.

Tender Ulang Kontraktor

Pada awal Januari 2022, PT Jakpro membuka tender secara terbuka bagi kontraktor untuk membangun lintasan Formula E. Namun, proses tender pertama dinyatakan gagal sehingga dilakukan tender ulang.

"Tanggal 25 Januari, tender dinyatakan gagal dikarenakan penawaran peserta belum memenuhi persyaratan secara teknis dan harga, sehingga dilakukan tender ulang," kata Gunung dalam keterangan tertulis, Kamis (10/2).

Titik terberat bagi tim yang terdiri dari tim ad-hoc, tim Formula E, dan tim independen, untuk memutuskan pemenang saat itu adalah, ketiga perusahaan masih belum dipastikan komitmen dan kesanggupannya atas segala persyaratan yang ada. Adanya syarat-syarat untuk memastikan kualitas pekerjaan.

Tim kemudian memutuskan untuk dilakukan tender ulang dengan mengundang kembali peserta yang telah mengirimkan penawaran sebelumnya.

"Penentuan pemenang tender ini adalah peserta yang mampu menyanggupi persyaratan dan kriteria yang ditentukan, melalui proses evaluasi dan klarifikasi serta negosiasi yang dilakukan oleh tim," jelas Gunung.

Tender ulang ini dikritik Anggara. Dia menuding tender ulang pembangunan lintasan Formula E adalah rekayasa.

"Kalau dikatakan tidak transparan, ya memang. Kami bantu berikan buktinya. Silakan lihat website tender Jakpro," kata Anggara, dalam keterangan tertulis.

Penjualan Tiket pada Maret

Tiket untuk menonton Formula E ditargetkan akan mulai dijual pada Maret. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Widi Amanasto mengatakan, saat ini nilai penjualan tiket sedang menunggu persetujuan pihak Formula E.

"Sudah ada (harga tiket) menunggu persetujuan FEO, (ditargetkan penjualan tiket) Maret," kata Widi saat dikonfirmasi, Senin (14/2).

Target penjualan ini terhitung molor. Awalnya, Widi menyampaikan rencana penjualan tiket dilakukan pada Februari.

Penjualan tiket sebelum pembangunan lintasan Formula E rampung kembali menuai kritik dari Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak. Ia menganggap penjualan tiket pada Maret sebagai sesuatu yang tak masuk akal. Sebab sirkuit saja belum siap namun tiketnya sudah dipasarkan ke publik.

"Rencana penjualan ke bulan Maret juga sesuatu yang tidak rasional. Trek juga belum tentu disetujui oleh FEO sehingga penjualan tiket juga belum waktunya," kata Gilbert.

Menanggapi hal itu, Gunung menegaskan bahwa proses pre-sales atau pre-booking tiket acara merupakan hal wajar.

"Dalam bisnis entertainment global, adalah praktik yang wajar menjual tiket sebelum lokasi pasti ditetapkan, namun negara yang dituju sudah ada," kata Gunung.

"Maret kita mulai launch apakah nanti kita mau pakai pre-sale, biasanya ada pre-sale nanti setelah itu baru pembayarannya di kapan mendapat tiket sehingga kita bisa tahu klasifikasinya, kita bangun berapa grand stand tergantung peminatnya," jelasnya.