Pilkada DKI 2017 tak pengaruhi kondisi politik nasional
Merdeka.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei dengan tajuk 'Kondisi Politik Nasional Pasca Pemilihan Gubernur DKI Jakarta'. Dari hasil survei, disimpulkan kondisi politik nasional tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Peneliti SMRC, Djayadi Hanan mengatakan, penelitian ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dan 1500 responden sebagai sample. Dikatakan dia, survei ini dilakukan lewat wawancara tatap muka pada WNI yang berumur di atas 17 tahun.
"Waktu wawancara dimulai pada tanggal 14-20 Mei 2017. Margin of error penitipan tersebut sebesar plus minus 2,5%, sedangkan tingkat kepercayaan 95%," katanya di Jakarta, Kamis (8/6).
-
Sistem demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia sekarang? Demokrasi pada masa reformasi di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang penting. Salah satunya adalah kebebasan pers yang semakin berkembang seiring dengan reformasi politik yang terjadi.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Kenapa Indonesia menggunakan demokrasi? Demokrasi telah menjadi landasan yang diterapkan oleh berbagai masyarakat di dunia. Konsep ini menekankan prinsip pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat.
-
Sistem pemilu apa yang dipakai di Indonesia saat ini? Sampai saat ini, sistem pemilu proporsional terbuka tetap diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia.
-
Bagaimana sistem demokrasi bekerja? Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama dewan perwakilan rakyat. Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif (Perwakilan rakyat) dan eksekutif (pemerintah) yang akan saling bersinergi dalam membangun negara.
-
Kenapa sistem pemilu proporsional terbuka dipilih di Indonesia? Sistem ini memberikan kesempatan lebih besar bagi kandidat untuk dipilih berdasarkan popularitas dan rekam jejak pribadi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan partai politik dan kandidat dapat lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan memenuhi harapan pemilih.
Dia mengungkapkan, pertanyaan pertama dalam survei adalah setelah Pilkada DKI 2017 apakah arah perjalanan bangsa ke arah benar atau salah. Pada pertanyaan itu, 75% responden menyatakan perjalanan bangsa Indonesia tidak mengalami masalah.
"Mayoritas kita berjalan di arah yang benar, 15% kita berjalan ke arah yang salah, selebihnya menyatakan tidak menjawab atau tidak tahu. Jadi persepsi masyarakat tentang bangsa kita tidak masalah," ujarnya.
Dia juga menyebut dari jawaban responden bisa disimpulkan bahwa Pilkada berpengaruh fluktuaktif. Namun, untuk saat ini kondisi politik nasional bisa dikatakan stabil.
Djayadi melanjutkan, pada pertanyaan berikutnya responden juga diberi pertanyaan tentang kepuasaan masyarakat terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Dari pertanyaan ini, disimpulkan bahwa 69% responden menyatakan puas dengan rincian 65,4% merasa cukup puas dan 3,3% merasa sangat puas.
"Jadi mayoritas bilang demokrasi kita baik-baik saja, kalau diperhatikan mulai katakanlah Maret 2016-Mei 2017, terhadap demokrasi bukannya turun tapi malah stabil, kalau Pilkada DKI ada pengaruhnya harusnya menurun tapi ini tidak, jadi kita bisa menyimpulkan ini tidak ada pengaruhnya," jelasnya.
Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, apakah demokrasi sistem pemerintahan paling sesuai dengan kondisi Indonesia, 74% responden menyatakan demokrasi paling sesuai dan baik untuk Indonesia.
"Lagi-lagi tidak ada pengaruh negatif dari Pilkada DKI tentang persepsi masyarakat, demokrasi sesuai atau tidak. Jadi aspek ini pun, tidak ada efek atau dampak Pilkada DKI dari persepsi masyarakat tentang demokrasi," pungkas Djayadi.
Selain SMRC, turut hadir sejumlah tokoh dalam rilis survei ini. Mereka yang hadir antara lain, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, Ketua DPP Golkar Yorris Raweyai dan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Maruarar Sirait. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebaliknya, persepsi publik yang tak mengkhawatirkan isu politik dinasti terjadi peningkatan. Jika semula 33,7 persen, kini menjadi 42,9 persen.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, dapat terlihat dari Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang berjalan dengan baik dan demokratis
Baca SelengkapnyaIvan menambahkan kerukunan, keamanan dan kedamaian warga Jakarta dalam berdemokrasi bisa menjadi acuan bagi daerah lain.
Baca SelengkapnyaJokowi tak mempermasalahkan masyarakat yang memaki-maki dan membully presiden.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, seharusnya Jakarta menjadi percontohan dalam berdemokrasi.
Baca SelengkapnyaJK kemudian bicara tentang demokrasi. Menurut dia, banyak yang salah kaprah dalam memahami demokrasi.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, rakyat bebas memilih siapapun calon presiden yang disenanginya.
Baca SelengkapnyaJika sebelumnya begitu kencang hembusan politik identitas, sekarang isunya bergeser menjadi oligarki dan dinasti politik.
Baca SelengkapnyaPilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.
Baca SelengkapnyaPadahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca Selengkapnya