Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pilkada DKI 2017 tak pengaruhi kondisi politik nasional

Pilkada DKI 2017 tak pengaruhi kondisi politik nasional SMRC survei kondisi politik nasional pasca Pilkada DKI 2017. ©2017 Merdeka.com/Juven

Merdeka.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei dengan tajuk 'Kondisi Politik Nasional Pasca Pemilihan Gubernur DKI Jakarta'. Dari hasil survei, disimpulkan kondisi politik nasional tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Peneliti SMRC, Djayadi Hanan mengatakan, penelitian ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dan 1500 responden sebagai sample. Dikatakan dia, survei ini dilakukan lewat wawancara tatap muka pada WNI yang berumur di atas 17 tahun.

"Waktu wawancara dimulai pada tanggal 14-20 Mei 2017. Margin of error penitipan tersebut sebesar plus minus 2,5%, sedangkan tingkat kepercayaan 95%," katanya di Jakarta, Kamis (8/6).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengungkapkan, pertanyaan pertama dalam survei adalah setelah Pilkada DKI 2017 apakah arah perjalanan bangsa ke arah benar atau salah. Pada pertanyaan itu, 75% responden menyatakan perjalanan bangsa Indonesia tidak mengalami masalah.

"Mayoritas kita berjalan di arah yang benar, 15% kita berjalan ke arah yang salah, selebihnya menyatakan tidak menjawab atau tidak tahu. Jadi persepsi masyarakat tentang bangsa kita tidak masalah," ujarnya.

Dia juga menyebut dari jawaban responden bisa disimpulkan bahwa Pilkada berpengaruh fluktuaktif. Namun, untuk saat ini kondisi politik nasional bisa dikatakan stabil.

Djayadi melanjutkan, pada pertanyaan berikutnya responden juga diberi pertanyaan tentang kepuasaan masyarakat terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Dari pertanyaan ini, disimpulkan bahwa 69% responden menyatakan puas dengan rincian 65,4% merasa cukup puas dan 3,3% merasa sangat puas.

"Jadi mayoritas bilang demokrasi kita baik-baik saja, kalau diperhatikan mulai katakanlah Maret 2016-Mei 2017, terhadap demokrasi bukannya turun tapi malah stabil, kalau Pilkada DKI ada pengaruhnya harusnya menurun tapi ini tidak, jadi kita bisa menyimpulkan ini tidak ada pengaruhnya," jelasnya.

Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, apakah demokrasi sistem pemerintahan paling sesuai dengan kondisi Indonesia, 74% responden menyatakan demokrasi paling sesuai dan baik untuk Indonesia.

"Lagi-lagi tidak ada pengaruh negatif dari Pilkada DKI tentang persepsi masyarakat, demokrasi sesuai atau tidak. Jadi aspek ini pun, tidak ada efek atau dampak Pilkada DKI dari persepsi masyarakat tentang demokrasi," pungkas Djayadi.

Selain SMRC, turut hadir sejumlah tokoh dalam rilis survei ini. Mereka yang hadir antara lain, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, Ketua DPP Golkar Yorris Raweyai dan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Maruarar Sirait. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Survei Indikator Politik: 42,9 Persen Responden Tak Khawatirkan Politik Dinasti
Survei Indikator Politik: 42,9 Persen Responden Tak Khawatirkan Politik Dinasti

Sebaliknya, persepsi publik yang tak mengkhawatirkan isu politik dinasti terjadi peningkatan. Jika semula 33,7 persen, kini menjadi 42,9 persen.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Bereaksi Indeks Demokrasi RI Merosot
VIDEO: Jokowi Bereaksi Indeks Demokrasi RI Merosot "Orang Maki & Bully Presiden Kita Dengar"

Menurut dia, dapat terlihat dari Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang berjalan dengan baik dan demokratis

Baca Selengkapnya
Tolak RUU DKJ, Politisi NasDem: Aneh Jika Ada Pihak Coba Kebiri Hak Warga Jakarta
Tolak RUU DKJ, Politisi NasDem: Aneh Jika Ada Pihak Coba Kebiri Hak Warga Jakarta

Ivan menambahkan kerukunan, keamanan dan kedamaian warga Jakarta dalam berdemokrasi bisa menjadi acuan bagi daerah lain.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Indeks Demokrasi di Indonesia Masih Baik: Tiap Hari Orang Mau Maki & Bully Presiden, Kita Dengar
Jokowi Sebut Indeks Demokrasi di Indonesia Masih Baik: Tiap Hari Orang Mau Maki & Bully Presiden, Kita Dengar

Jokowi tak mempermasalahkan masyarakat yang memaki-maki dan membully presiden.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Ironis, Kota Tingkat Demokrasinya Tinggi Malah Dipangkas
Anies Kritik RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Ironis, Kota Tingkat Demokrasinya Tinggi Malah Dipangkas

Menurut Anies, seharusnya Jakarta menjadi percontohan dalam berdemokrasi.

Baca Selengkapnya
JK: Hari-Hari Ini di Indonesia Memang Agak Panas Sejak Masalah Pemilu
JK: Hari-Hari Ini di Indonesia Memang Agak Panas Sejak Masalah Pemilu

JK kemudian bicara tentang demokrasi. Menurut dia, banyak yang salah kaprah dalam memahami demokrasi.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Politik Catat Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Jokowi
Survei Indikator Politik Catat Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Jokowi

Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Survei: 76 Persen Masyarakat Puas Penyelenggaraan Pemilu 2024, Bagaimana dengan Pendukung Anies dan Ganjar?
Survei: 76 Persen Masyarakat Puas Penyelenggaraan Pemilu 2024, Bagaimana dengan Pendukung Anies dan Ganjar?

Mayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Panas Enggak Apa-Apa, Asal Bapak Ibu Jangan Panas-Panasin
Jokowi: Pemilu Panas Enggak Apa-Apa, Asal Bapak Ibu Jangan Panas-Panasin

Jokowi menyebut, rakyat bebas memilih siapapun calon presiden yang disenanginya.

Baca Selengkapnya
Politik Identitas Menurun di 2024, Bukti Politik di Tanah Air Semakin Dewasa
Politik Identitas Menurun di 2024, Bukti Politik di Tanah Air Semakin Dewasa

Jika sebelumnya begitu kencang hembusan politik identitas, sekarang isunya bergeser menjadi oligarki dan dinasti politik.

Baca Selengkapnya
Pilkada Terakhir Tahun Berapa? Berikut Fakta-faktanya
Pilkada Terakhir Tahun Berapa? Berikut Fakta-faktanya

Pilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.

Baca Selengkapnya
Demokrasi Indonesia Dianggap Cuma Prosedural, Hasilkan Budaya Hukum yang Lemah
Demokrasi Indonesia Dianggap Cuma Prosedural, Hasilkan Budaya Hukum yang Lemah

Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.

Baca Selengkapnya