Serapan anggaran rendah, Sandiaga bentuk satgas khusus
Merdeka.com - Penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta pada triwulan pertama baru 8,1 persen atau hanya Rp 5,8 triliun dari total APBD 2018 sebesar Rp 71,1 triliun. Walaupun begitu, penyerapan tersebut dinilai normal.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, alasan masih rendahnya serapan anggaran karena terkendala perencanaan.
"Kendalanya perencanaannya memang begitu. Jadi mereka baru April, Mei, Juni baru dikebut. Baru mulai diserap besar-besaran di tiga bulan terakhir," katanya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (27/3).
-
Bagaimana cara anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
Dia meminta anak buahnya mengebut untuk mempercepat penyerapan anggaran. Menurutnya, permasalahan rendahnya penyerapan pada triwulan pertama tidak hanya terjadi di Jakarta.
"Ini sudah berulang kali tahun ke tahun dan Pak Joko Widodo sudah sampaikan ini secara nasional. Tapi di DKI kita sudah lakukan satgas dan kita ingin lakukan perubahan," jelasnya.
Politisi Gerindra ini mengungkapkan, pihaknya telah membuat tim atau satgas khusus untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran. "Kebetulan saya bikin sendiri sama Pak Sekda kita ingin efek tongkat hockey itu bisa dieliminir tahun ini," tutupnya.
Diketahui, data serapan anggaran dilihat dari situs publik.bapedadki.net. Data di sana menunjukkan serapan anggaran paling tinggi ada di pos belanja tak langsung yakni sekitar Rp 3,627 triliun, sedangkan serapan langsung justru hanya sebesar Rp 2,391 triliun.
Sebelumnya, pada awal tahun 2018, Sandiaga menargetkan penyerapan Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun setiap bulannya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaAndika menilai tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaSafrizal ZA kumpulkan satker Pemda Seluruh Indonesia, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaSelama lebih dari 9 tahun menjabat, Presiden Jokowi mengaku kaget melihat angka lulusan S2 dan S3 Indonesia belum mencapai 1 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini. Ditegaskan juga bahwa anggaran menjadi masalah utama.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaPerlu ada integrasi yang serius dalam pengelolaan sampah di daerah
Baca SelengkapnyaIde pembentukan satgas tersebut telah didiskusikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca SelengkapnyaAnggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca Selengkapnya