Polda Jateng Bongkar Kasus Perdagangan Manusia, Korbannya Capai 165 Orang

Merdeka.com - Kasus perdagangan orang di Indonesia kembali terungkap. Polda Jateng bersama Kepolisian Resor Cilacap berhasil mengungkap dua tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sekaligus.

Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi mengatakan dua tersangka kasus perdagangan orang itu adalah Sun (51), warga Indramayu, Jawa Barat, dan Tar (43), warga Cilacap.

Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka menjanjikan para korban untuk memproses serta memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Korea Selatan. Ahmad Luthfi mengatakan, jumlah korban yang berhasil diperdaya kedua tersanga tersebut mencapai 165 orang. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp2,5 miliar.

Kerugian Capai Rp2,5 Miliar

©2014 Merdeka.com/shutterstock.com/Club4traveler

“Para korban yang direkrut kemudian dibawa ke Indramayu yang merupakan lokasi LPK (Lembaga Pendidikan Keterampilan). Kami telah melakukan penyelidikan dan ternyata LPK tersebut tidak berizin,” kata Luthfi dikutip dari ANTARA pada Selasa (6/6).

Lebih lanjut, Luthfi mengatakan bahwa setelah dua tersangka itu ditangkap, pihaknya akan melakukan pengembangan ke sebuah perusahaan bernama PT AI di Jakarta. Jika PT AI juga tidak berizin, pihaknya juga akan menjerat perusahaan tersebut dengan pasal TPPO.

Tersangka Tidak Ditahan

merdeka.com/arie basuki

Ahmad Luthfi mengatakan, kasus TPPO yang kedua melibatkan seorang wanita berinisial S. Pihak kepolisian tidak melakukan penahanan kepada S karena masih punya bayi.

Dalam keterangannya, disebutkan kalau S terlibat dalam TPPO jaringan Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Belanda. Dalam melakukan aksinya, S bekerja sama dengan seorang pria berinisial Tan. Pria itu sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) karena yang bersangkutan sedang berada di Jepang.

“Para korban membayar Rp70 juta tapi tidak berangkat. Bahkan beberapa korban sudah berangkat ke Malaysia, Singapura, dan Thailand, tetapi gaji yang diperoleh tidak sesuai dengan yang dijanjikan,” kata Luthfi.

Imbauan bagi Masyarakat

©2021 Merdeka.com

Dalam kasus TPPO ini, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun. Terkait hal tersebut Luthfi mengimbau pada masyarakat yang ingin bekerja sebagai migran harus melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada agen-agen pemberangkatan pekerja migran secara resmi.

Sementara imbauan kedua, para calon pekerja migran harus bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan agar terhindar dari penipuan.

“Bapak Kapolri telah mengimbau kami untuk bertindak tegas, siapa pun yang terlibat di dalamnya karena TPPO ini sangat meresahkan masyarakat,” pungkas Luthfi dikutip dari ANTARA. (mdk/shr)