Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aku tidak menyangka Gubernur Gatot seperti itu

Aku tidak menyangka Gubernur Gatot seperti itu pks rombak pimpinan. ©2015 merdeka.com/andrian salam wiyono

Merdeka.com - Sejak mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfhi Hasan Ishak tersangkut korupsi daging sapi impor, popularitas partai itu merosot. Bahkan Lutfhi Hasan digantikan Anis Matta, tagline; 'Bersih, Peduli dan Profesional' diganti 'Cinta, Kerja dan Harmoni.

Namun penggantian tagline itu rupanya tak mengubah perolehan suara PKS sesuai target masuk dalam tiga besar. PKS pada pemilu tahun lalu duduk di peringkat 7 dengan perolehan suara 6,7 persen. Tentu banyak faktor yang membuat partai yang dulunya bernama Partai Keadilan ini menukik bersama dengan partai berbasis agama Islam lainnya.

Kasus korupsi disebut-sebut memengaruhi elektabilitas PKS ini. Hal itu tidak ditampik Presiden PKS yang baru Mohamad Sohibul Iman. Dia pun berencana mengembalikan jalan PKS sebagai partai dakwah sesuai Angaran Dasar Rumah Tangga.

"Kita bukan kembali (ke partai dakwah), dari kemarin juga kita tidak berubah, kita tetap partai dakwah. Cuma tingkat aktualisasi prinsip-prinsip partai dakwah ini yang akan kita tingkatkan. Kalau khitohnya tetap sebagai partai dakwah," kata Sohibul Iman saat berbincang dengan merdeka.com di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa kemarin.

Lalu bagaimana Sohibul melihat kasus Gubernur Gatot yang juga merupakan kader dari PKS? Dia menjawab, "Ya tentu kami kaget dan sangat menyayangkan itu terjadi. Pada dasarnya seperti itu. Aku juga tidak menyangka seperti itu," ujarnya.

Berikut penuturan Sohibul Iman kepada Arbi sumandoyo soal pandangan dan target PKS ke depan:

Ada yang menilai PKS sejak berganti nama dari Partai Keadilan sudah tidak pada jalurnya?

Saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang sudah memberikan masukan seperti itu kepada kami. Kami tentu saja melihat sebagai masukan-masukan yang positif untuk kami melakukan perbaikan-perbaikan. Tadi di awal, saya sudah menjelaskan bahwa kami ini partai kader atau partai dakwah, maka insyaAllah kami juga akan berkomitmen agar tetap memegang prinsip-prinsip partai dakwah.

Artinya khitohnya ingin dikembalikan?

Bukan. Bukan. Kita bukan kembali (ke prinsip dakwah) dari kemarin juga kita tidak berubah, kita tetap partai dakwah. Cuma tingkat aktualisasi prinsip-prinsip partai dakwah ini yang akan kita tingkatkan. Kalau khitohnya tetap sebagai partai dakwah.

Ini soal kader yang tersangkut kasus korupsi, apa sanksi tegas dari partai?

Ya memang dalam aturan kami ketika itu sudah inkracht, itu jelas ada aturannya. Tapi sebelum itu, itu sebetulnya kami menekankan ada kesadaran. Tapi kalau sudah inkracht pasti akan ada sanksi lah.

Artinya sanksi tetap menunggu keputusan hukum tetap?

Iya..iya. Tapi anda harus tahu, di PKS itu kasus seperti itu ada sanksi sosial dari kader. Itu juga merupakan sanksi juga bagi yang bersangkutan.

Sanksi sosial kader tidak begitu terasa di masyarakat?

Ya sebetulnya pada dasarnya kami mengikuti proses hukum yang berjalan sampai benar-benar tuntas.

Bagaimana anda melihat kepercayaan masyarakat terhadap partai Islam?

Ya memang kepercayaan terhadap partai baik itu partai yang berbasis agama atau non-agama, itu kan selalu naik turun. Begitu juga dengan partai yang berbasis Agama Islam itu juga naik turun. Sejak kondisi sekarang kalau melihat perolehan ada penurunan. Tapi partai-partai yang tidak berbasis agama juga ada penurunan.

Di titik ini bagi saya sebagai salah satu pimpinan partai berbasis Islam tentu saja ini menjadi tantangan. Bagaimana ke depan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar, partai dakwah, partai berbasis agama Islam ini, saya yakin bisa kita tingkatkan lah. Kita konsisten dengan prinsip-prinsip Partai Islam.

Artinya tagline yang digaungkan Anis Matta akan ditinggalkan?

Kalau tagline itu bisa berubah setiap lima tahun. Tapi satu hal yang perlu saya tegaskan, ciri PKS yang ada di Anggaran Dasar Rumah Tangga itu jelas tetap, bersih, peduli dan profesional. Jadi tagline bisa saja berubah, tapi ciri dasar tidak akan berubah dan itu ada di Anggaran Dasar Rumah Tangga PKS.

Bagaimana partai melihat kasus Gubernur Gatot?

Ya tentu kami kaget dan sangat menyayangkan itu terjadi. Pada dasarnya seperti itu. Aku juga tidak menyangka seperti itu.

Apakah anda melihat ada yang memainkan kasus itu mengingat semua gubernur menggunakan dana Bansos?

Ya sebetulnya analisa-analisa seperti itu bisa-bisa saja. Karena itu menurut saya secara pribadi biarlah itu diproses hukum. Kader PKS mencari keadilan di sana. Dengan saya terus berharap, dan terus mengupayakan agar penegakan itu benar-benar adil. Agar keadilan benar-benar bisa didapat di sana. Tapi proses mencari keadilan itu bisa didapat dengan adil juga.

Bagaimana dengan target PKS di 2019?

Tadi saya sampaikan di Munas persisnya seperti apa. Di Munas nanti kita tetapkan. Tapi pada dasarnya kami ingin menjadi partai papan atas. Yaitu partai yang dua digit. Tapi dua digitnya berapa puluh, berapa belas nanti di Munas ditentukan. (mdk/mtf)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Nasib Satpol PP Usai Deklarasi Dukung Gibran, Eks Panglima TNI Tegas Membela
VIDEO: Nasib Satpol PP Usai Deklarasi Dukung Gibran, Eks Panglima TNI Tegas Membela

Satpol PP Garut viral dukungan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
Ganjar Ungkap Dugaan Cawe-Cawe di Pilkada 2024, Calon Kepala Daerah PDIP Ditekan dan jadi Target Operasi
Ganjar Ungkap Dugaan Cawe-Cawe di Pilkada 2024, Calon Kepala Daerah PDIP Ditekan dan jadi Target Operasi

Ganjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Bicara Netralitas! Ganjar Ungkap Temuan Pakta Pj Bupati Sorong Menangkan Dirinya
VIDEO: Keras Bicara Netralitas! Ganjar Ungkap Temuan Pakta Pj Bupati Sorong Menangkan Dirinya

Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut.

Baca Selengkapnya
Moeldoko soal Satpol PP Garut Dukung Gibran: Tak Langgar Etik, Mereka Bukan ASN
Moeldoko soal Satpol PP Garut Dukung Gibran: Tak Langgar Etik, Mereka Bukan ASN

Moeldoko menyebut Satpol PP secara organisasi belum mendapatkan posisi yang jelas seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Selengkapnya
Satpol PP di Garut Deklarasi Dukung Gibran, Mahfud: Tidak Boleh Langgar Etik, Itu Norak
Satpol PP di Garut Deklarasi Dukung Gibran, Mahfud: Tidak Boleh Langgar Etik, Itu Norak

Mahfud mengatakan, Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
Rocky Gerung Tuding Sekjen PDIP Hasto Aktor di Balik Gaduh Ucapan 'Bajingan-Tolol'
Rocky Gerung Tuding Sekjen PDIP Hasto Aktor di Balik Gaduh Ucapan 'Bajingan-Tolol'

Padahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Sunat Insentif ASN BPPB hingga Rp2,1 Miliar, Ini Peran Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Sunat Insentif ASN BPPB hingga Rp2,1 Miliar, Ini Peran Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK resmi menjebloskan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke penjara

Baca Selengkapnya
Ganjar: MK dan KPU Kena Etika, Apa yang Kita Banggakan pada Pemilu?
Ganjar: MK dan KPU Kena Etika, Apa yang Kita Banggakan pada Pemilu?

Soal hukuman apa yang paling tepat dijatuhi untuk pelanggaran tersebut, Ganjar mengaku belum tahu

Baca Selengkapnya
PNS Pejabat Eselon 3 Buat Pengakuan Mengejutkan, Sebut Bupati Garut Ahli Palak
PNS Pejabat Eselon 3 Buat Pengakuan Mengejutkan, Sebut Bupati Garut Ahli Palak

Pejabat itu mengungkap wajib setor ke Bupati Garut Rp2,5 juta per bulan

Baca Selengkapnya