Aku tidak menyangka Gubernur Gatot seperti itu
Merdeka.com - Sejak mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfhi Hasan Ishak tersangkut korupsi daging sapi impor, popularitas partai itu merosot. Bahkan Lutfhi Hasan digantikan Anis Matta, tagline; 'Bersih, Peduli dan Profesional' diganti 'Cinta, Kerja dan Harmoni.
Namun penggantian tagline itu rupanya tak mengubah perolehan suara PKS sesuai target masuk dalam tiga besar. PKS pada pemilu tahun lalu duduk di peringkat 7 dengan perolehan suara 6,7 persen. Tentu banyak faktor yang membuat partai yang dulunya bernama Partai Keadilan ini menukik bersama dengan partai berbasis agama Islam lainnya.
Kasus korupsi disebut-sebut memengaruhi elektabilitas PKS ini. Hal itu tidak ditampik Presiden PKS yang baru Mohamad Sohibul Iman. Dia pun berencana mengembalikan jalan PKS sebagai partai dakwah sesuai Angaran Dasar Rumah Tangga.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa sanksi yang diterima Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa saja tugas PPPK di Sumut? Tugas dan Fungsi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tugas dan fungsi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan posisi yang diemban.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
"Kita bukan kembali (ke partai dakwah), dari kemarin juga kita tidak berubah, kita tetap partai dakwah. Cuma tingkat aktualisasi prinsip-prinsip partai dakwah ini yang akan kita tingkatkan. Kalau khitohnya tetap sebagai partai dakwah," kata Sohibul Iman saat berbincang dengan merdeka.com di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa kemarin.
Lalu bagaimana Sohibul melihat kasus Gubernur Gatot yang juga merupakan kader dari PKS? Dia menjawab, "Ya tentu kami kaget dan sangat menyayangkan itu terjadi. Pada dasarnya seperti itu. Aku juga tidak menyangka seperti itu," ujarnya.
Berikut penuturan Sohibul Iman kepada Arbi sumandoyo soal pandangan dan target PKS ke depan:
Ada yang menilai PKS sejak berganti nama dari Partai Keadilan sudah tidak pada jalurnya?
Saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang sudah memberikan masukan seperti itu kepada kami. Kami tentu saja melihat sebagai masukan-masukan yang positif untuk kami melakukan perbaikan-perbaikan. Tadi di awal, saya sudah menjelaskan bahwa kami ini partai kader atau partai dakwah, maka insyaAllah kami juga akan berkomitmen agar tetap memegang prinsip-prinsip partai dakwah.
Artinya khitohnya ingin dikembalikan?
Bukan. Bukan. Kita bukan kembali (ke prinsip dakwah) dari kemarin juga kita tidak berubah, kita tetap partai dakwah. Cuma tingkat aktualisasi prinsip-prinsip partai dakwah ini yang akan kita tingkatkan. Kalau khitohnya tetap sebagai partai dakwah.
Ini soal kader yang tersangkut kasus korupsi, apa sanksi tegas dari partai?
Ya memang dalam aturan kami ketika itu sudah inkracht, itu jelas ada aturannya. Tapi sebelum itu, itu sebetulnya kami menekankan ada kesadaran. Tapi kalau sudah inkracht pasti akan ada sanksi lah.
Artinya sanksi tetap menunggu keputusan hukum tetap?
Iya..iya. Tapi anda harus tahu, di PKS itu kasus seperti itu ada sanksi sosial dari kader. Itu juga merupakan sanksi juga bagi yang bersangkutan.
Sanksi sosial kader tidak begitu terasa di masyarakat?
Ya sebetulnya pada dasarnya kami mengikuti proses hukum yang berjalan sampai benar-benar tuntas.
Bagaimana anda melihat kepercayaan masyarakat terhadap partai Islam?
Ya memang kepercayaan terhadap partai baik itu partai yang berbasis agama atau non-agama, itu kan selalu naik turun. Begitu juga dengan partai yang berbasis Agama Islam itu juga naik turun. Sejak kondisi sekarang kalau melihat perolehan ada penurunan. Tapi partai-partai yang tidak berbasis agama juga ada penurunan.
Di titik ini bagi saya sebagai salah satu pimpinan partai berbasis Islam tentu saja ini menjadi tantangan. Bagaimana ke depan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar, partai dakwah, partai berbasis agama Islam ini, saya yakin bisa kita tingkatkan lah. Kita konsisten dengan prinsip-prinsip Partai Islam.
Artinya tagline yang digaungkan Anis Matta akan ditinggalkan?
Kalau tagline itu bisa berubah setiap lima tahun. Tapi satu hal yang perlu saya tegaskan, ciri PKS yang ada di Anggaran Dasar Rumah Tangga itu jelas tetap, bersih, peduli dan profesional. Jadi tagline bisa saja berubah, tapi ciri dasar tidak akan berubah dan itu ada di Anggaran Dasar Rumah Tangga PKS.
Bagaimana partai melihat kasus Gubernur Gatot?
Ya tentu kami kaget dan sangat menyayangkan itu terjadi. Pada dasarnya seperti itu. Aku juga tidak menyangka seperti itu.
Apakah anda melihat ada yang memainkan kasus itu mengingat semua gubernur menggunakan dana Bansos?
Ya sebetulnya analisa-analisa seperti itu bisa-bisa saja. Karena itu menurut saya secara pribadi biarlah itu diproses hukum. Kader PKS mencari keadilan di sana. Dengan saya terus berharap, dan terus mengupayakan agar penegakan itu benar-benar adil. Agar keadilan benar-benar bisa didapat di sana. Tapi proses mencari keadilan itu bisa didapat dengan adil juga.
Bagaimana dengan target PKS di 2019?
Tadi saya sampaikan di Munas persisnya seperti apa. Di Munas nanti kita tetapkan. Tapi pada dasarnya kami ingin menjadi partai papan atas. Yaitu partai yang dua digit. Tapi dua digitnya berapa puluh, berapa belas nanti di Munas ditentukan. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Satpol PP Garut viral dukungan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaCapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyebut Satpol PP secara organisasi belum mendapatkan posisi yang jelas seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan, Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaPadahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaKPK resmi menjebloskan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke penjara
Baca SelengkapnyaSoal hukuman apa yang paling tepat dijatuhi untuk pelanggaran tersebut, Ganjar mengaku belum tahu
Baca SelengkapnyaPejabat itu mengungkap wajib setor ke Bupati Garut Rp2,5 juta per bulan
Baca Selengkapnya