Eksploitasi bonus demografi, genjot pendidikan vokasi

Merdeka.com - Nishijimax adalah produsen alat-alat bermesin untuk industri otomotif di Jepang. Seperti perusahaan lainnya yang terletak di prefektur Aichi, pusat industri utama Negeri Matahari Terbit, Nishijimax tengah berjuang merekrut karyawan.

Maklum saja, Jepang tengah mengalami penyusutan angkatan kerja. Pada akhir 1990, populasi penduduk usia layak kerja mencapai lebih dari 67 juta jiwa.

Kini menciut sebanyak 2 juta jiwa. Bahkan, menurut pemerintah Jepang, bisa terus merosot hingga menjadi sebanyak 42 juta jiwa pada pertengahan abad, seiring penuaan dan pengurangan populasi.

Meski populasi orang asing terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2015 sebanyak 2,2 juta jiwa. Namun, itu belum bisa menutup backlog atau selisih antara pasokan dengan kebutuhan pekerja usia produktif di Jepang.

Alhasil, pemberdayaan pekerja usia lanjut menjadi salah satu jalan keluar.Sebagai gambaran, lebih dari 30 perusahaan di Prefektur Aichi memiliki 140 pekerja berusia di atas 60 tahun, yang tertua mencapai 82 tahun.

"Mengeluarkan lebih cepat pekerja berkualitas adalah sebuah kesia-siaan," kata Hiroshi Nishijima, Manajer Nishijimax, seperti ditulis Economist, Sabtu (7/1). "Mereka harus tetap bekerja, jika mereka ingin."

Menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), usia pensiun untuk pekerja pria di Jepang yang paling aktual sudah mendekati 70 tahun. Lebih lama sepuluh tahun dari usia wajib pensiun yang umumnya ditetapkan oleh perusahaan raksasa di Jepang.

"Ini menjadi tak terhindarkan bahwa orang bakal bekerja lebih lama," kata Ken Ogata, Presiden Koreisha. Itu adalah agen penyedia pekerjaan temporer khusus untuk orang berusia di atas 60 tahun.

Selain tetap memberdayakan pekerja lanjut usia, Jepang juga mendorong peningkatan peran robot dan wanita. Sebab, penuaan dan penyusutan populasi membuat Negeri Para Samurai kepayahan keluar dari stagnasi pertumbuhan ekonomi.

Situasi serupa bisa saja menimpa Indonesia. Negeri ini dinilai bakal kesulitan keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, jika gagal memanfaatkan bonus demografi sepanjang 2010-2030. Pada periode itu, Indonesia dinilai mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Di sisi lain, pertumbuhan penduduk usia muda (di bawah 15 tahun) melambat dan populasi penduduk lanjut usia (di atas 64 tahun) menyusut.

Konfigurasi ini membuat Dependency Ratio atau rasio ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk produktif menjadi rendah.

Data BPS: Rasio Ketergantungan (RK) Indonesia ©2017 Merdeka.com

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dependency ratio di Indonesia sebesar 50,5 pada 2010. Artinya, setiap seratus orang usia produktif menanggung sekitar 50,5 orang tidak produktif.

Dependency ratio ini diperkirakan bakal terus menurun hingga 46,9 pada 2030. Setelah itu, dependency ratio bakal cenderung meningkat kembali seiring pertambahan penduduk lansia.

Maka itu, periode 2010-2030 dinilai menjadi momen penting untuk melesatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, Bank Indonesia mencatat, sejak memasuki periode bonus demografi, perekonomian Indonesia tak mengalami perubahan signifikan.

"Kita sudah berada di tengah periode, sekitar 10 tahun lagi bonus demografi ini sudah berkurang jadi inilah peluang yang harus dimanfaatkan," kata Juda Agung, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Oktober lalu.

Berdasarkan diagnosa bank sentral, ada tiga hambatan utama yang menahan laju perekonomian Indonesia. Yaitu, sumber daya manusia, infrastruktur, dan konektivitas.

Tentu saja, jika hambatan itu dihilangkan, ekonomi Indonesia bisa berlari kencang. Berdasarkan simulasi, pembangunan infrastruktur listrik dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun, masing-masing sebesar 0,13 persen dan 0,26 persen dari baseline.

Begitupun dengan pengembangan SDM (0,50 persen dan 0,25 persen) dan peningkatan konektivitas, terutama efisiensi pelabuhan (0,27 persen dan 0,17 persen). Jika reformasi dijalankan pemerintah sesuai rencana. "Maka, skenario optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 6 persen pada 2020," kata Juda. "Kalau masih business as usual, ekonomi masih akan di bawah 5 persen."

Atas dasar itu, pemerintah terlihat mulai tancap gas tahun ini: mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi atau keterampilan (mdk/yud)