Kami independen, tidak ada intervensi presiden atau partai

Merdeka.com - Hingga saat ini, Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) masih melakukan seleksi calon pimpinan lembaga anti rasuah untuk mencari calon berintegritas. Rencananya tanggal 14 Juli nanti Pansel KPK bakal mengumumkan hasil seleksi tahap dua. Tahap pertama saat melakukan seleksi, Panitia meloloskan 194 nama dari 611 orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

Sejak muncul Pansel KPK yang dilantik Presiden Joko Widodo Juni lalu, banyak orang meragukan tim berjuluk Serikandi Sembilan--karena semua anggota Pansel diisi perempuan. Salah satu Panitia, Destry Damayanti, yang juga Ekonom Bank Mandiri, dicurigai sebagai orang titipan. Kepada merdeka.com, Destry meluruskan hal tersebut.

"Kita-kita, sembilan orang ini profesional dan tidak ada yang terlibat dengan partai," ujarnya saat ditemui di Gedung Pusat Pendidikan dan Latihan Sekretariat Negara, Jalan Gaharu, Cipete, Jakarta Selatan, kemarin.

Lalu bagaimana penjelasan Destry soal perkembangan seleksi calon pimpinan KPK untuk mendapatkan delapan nama yang bakal diserahkan ke presiden akhir Agustus nanti? Berikut penuturan Destry kepada Arbi Sumandoyo dan Mohammad Taufiq di sela-sela kesibukannya memeriksa makalah.

Berapa nama calon yang akan dikirim kepada presiden?

Ada delapan nama

Bagaimana jika dari 8 nama tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan?

Kita lagi bicarakan. Kita sih maunya yang delapan nama bagus-bagus. Tapi kalau lihat seperti kemarin tes tertulis segala macam, tadi juga sedang mengoreksi makalah, kayaknya lumayan, delapan dapat.

Sejauh ini sudah beberapa orang yang gugur?

Tahap kedua belum tahu, karena baru tanggal 14 Juli nanti kita umumkan. Kalau dari seleksi kemarin, jumlah 611 yang lolos menjadi 194 orang. Kemarin empat tidak hadir, kita juga sudah ungkapkan informasinya sejak awal dan di media-media juga sudah jelas, beberapa yang bisa kita hubungi, kita hubungi. Tapi ada yang tidak bisa dihubungi juga. Tapi asumsi kita mereka sudah melihat.

Apakah nanti Pansel juga akan menelisik riwayat calon, termasuk kolega mereka?

Kan dari CV-nya kita tanya siapa teman terbaiknya. Lalu yang lulus 194 orang ini juga kita suruh untuk menulis deskripsi diri. Di deskripsi diri kan kita tanya, aktivitas dia apa. Kemudian sehari-harinya, teman dia siapa saja. Misalkan aktivitas dia main golf, teman dekatnya siapa atau mungkin ikut aktif dalam organisasi apa.

Biasanya tiap seleksi calon pimpinan KPK selalu menggandeng LSM?

Oh itu nanti.

Ketika sudah mengerucut ke delapan nama itu?

Enggak delapan sih, nanti mungkin dari 194 dan tanggal 14 ini kita umumkan, jadi kita masukkan ke media (ditrackig), itu kita harapkan tim LSM, kemudian lembaga yang formal, mungkin Polri, Kejaksaan, PPATK. PPATK lebih kecil lagi, karena kalau PPATK lebih detail.

Pada seleksi calon KPK yang dulu, untuk menjaring delapan nama itu mempertimbangkan tracking?

Nah itu makanya kan kita enggak tahu dari 194, berapa yang masuk. Biasanya LSM sudah mulai bergerak dan sekarang pun sudah mulai bergerak. Cuma kita juga bilang, kalau terlalu besar toh tidak efektif juga, kan mereka nanti akan mengerucut dan ini kan antara sekarang dengan 14 Juli juga waktunya tidak terlalu lama, jadi sebaiknya fokus di nanti saja. Setelah seleksi dari 194 orang ini, pasti ada pengurangan lagi berapa. Nah habis itu kita kasih data informasi yang lebih detail.

Tapi sementara sekarang ini kan banyak, kan kita juga buka web khusus juga dimana masyarakat bisa memberikan pendapat, itu sudah banyak sekali di web kita. Mereka ngasih per individu dari 134 itu, tidak semuanya sih. Tapi mayoritas setengahnya sudah ada yang berkomentar.

Sejauh ini ada intervensi terhadap Pansel?

Tidak ada, tidak ada.

Atau belum?

Mudah-mudahan jangan deh. Mungkin karena jumlahnya masih besar jadi agak-agak tidak terlalu ini. Biasanya makin kecil makin ini ya...Tapi mudah-mudahan tidak terjadi.

Berapa persen pengaruh tracking masyarakat terhadap kelolosan calon KPK itu?

Oh tergatung seberapa seriusnya. Kalau misal dari hasil sangat serius, problemnya sangat serius, ya itu bisa saja setelah kita cek, karena kita kan ada double cek. Ya kalau seperti itu gugur.

Apa yang menjadi pertimbangan paling fundamental dari para calon, kasus HAM, pidana, korupsi atau rekening gendut?

Ya semuanya. Karena semua bobotnya sama. Kasus pidana, dimasukkan dalam kasus pidana. Kemudian masalah PPATK, misalnya rekening gendut, itu kan sudah menyatakan kalau dia tidak punya integritas. Jadi pokoknya yang berkaitan dengan integritas itu bisa menjatuhkan. Daripada kita tutup-tutupi, tiba-tiba nanti jadi pimpinan itu di-blow up, jadi susah kan? Jangan kan masalah besar, masalah kecil saja bisa jadi masalah kan.

Bagaimana dengan tracking laporan pidana, misalnya pidana kecil mengingat kriminalisasi terjadi pada ketua KPK yang lalu?

Ya gini, memang kita berharap kalau ada kesalahan yang kecil dan dia udah lama, jangan diangkat-angkat pada saat dia masih menjabat. Kalau memang mau diproses nanti setelah itu saja. Tapi itu juga kan kesalahan kecil ya, maksudnya bukan suatu pidana yang melakukan korupsi atau bunuh orang, itukan ada klausulnya. Misalnya hukuman di bawah tiga tahun bisa ditolerir lah. Ditunda sampai selesai masa jabatan dan itu pun juga melihat kalau sudah sampai 10 tahun lalu, itu kan ada kadaluwarsanya kan.

Dari calon yang lolos saat ini komposisinya dari kalangan mana saja?

Masih banyak advokadnya. Hukumnya masih banyak.

Berapa persen?

Tidak sampai 50 persen. Ada pegawai negeri sipil.

Apa ada instruksi khusus dari presiden soal komposisi yang lolos nanti?

Kalau dari pak presiden memang mengharapkan ada heterogenitas. Heterogenitasnya itu lebih di kapabilitasnya, dia bukan dari institusi. Jadi misalnya ada ahli hukum, itu harus. Juga dari manajemen, kan permasalahan KPK banyak juga, masalahnya termasuk tata kelola organisasi. Jadi kayak pimpinan juga punya perhatian ke dalam, ke internal bukan hanya ke luar. Kemudian dia juga harus punya ahli perbankan, karena kasus korupsi makin ke sini makin canggih dan menggunakan instrumen-instrumen keuangan bukan hanya di bank saja, tapi dia juga masuk ke capital market. Jadi kan memang perlu.

Artinya kalau lihat masalah saat ini diperlukan ahli ekonomi?

Tidak semua ekonomi ya, dia bisa dari manajemen. Dia bisa keuangan perbankan atau ahli IT, karena ke depan KPK juga bergerak di bidang pencegahan. Nah untuk pencegahan kan dia harus punya suatu keterampilan, misalkan memperbaiki IT-nya untuk bisa melakukan track jika ada sesuatu. KPK kan punya tugas mengawasi penyelenggara negara, jadi dia juga akan konsentrasi dengan anggaran pemerintah. Mestinya dia juga bisa memberikan supervisi, atau mengarahkan pemerintah supaya mengembangkan e-budgeting supaya mengurangi terjadinya penyalahgunaan anggaran, itu dia berhak untuk itu. Tapi mereka harus mengerti dulu soal IT, management sistem dan manajemen keuangan dia harus tahu.

Bagaimana dengan keterwakilan perempuan?

Dari 194 orang ada 23 perempuan.

Apakah itu didorong mengingat ada tuntutan KPK dipimpin perempuan?

Sebenarnya tidak ada pengkotak-kotakan seperti itu ya, apakah perempuan atau institusi atau profesi itu enggak. Tapi memang kita lihat dari delapan nama yang kita sodorkan adalah yang terbaik. Bahwa nanti itu ada yang perempuan, itu alhamdulillah aja. Karena selama ini KPK kan memang belum dipimpin perempuan. Mungkin sekarang perlu juga ada sentuhan di KPK dari pemimpin perempuan, tapi dia harus bisa melewati tahap-tahap yang kita tentukan dan dia terbaik.

Preside Jokowi banyak memberi peran perempuan di tempat strategis, misalnya koordinator menteri, sekarang Pansel KPK. Apakah ada instruksi khusus agar perempuan lolos calon KPK?

Memang orang-orang yang ngomong ya, bukan pak presiden. Ya ini kebetulan presiden ingin Pansel ini bervariasi, dan sekarang memang bervariasi. Kaya saya dari ekonomi, ada ahli sosiologi, ahli manajemen, ahli money laundring dan hukumnya pasti ada. Belakangan terdengar informasi, kalau perempuan orang kan segan ya, karena perempuan itu lebih bisa mengatur dan lebih mampu menahan dari godaan.

Baik sekian nama, apakah sudah ada nama yang anda prediksi bakal mencuat dan lolos?

Nama-nama yang mencuatkan hanya di media. Kalian juga yang mencuatkan. Apakah polisi atau kejaksaan.

Bagaimana cara anda menghadapi intervensi, baik dari DPR atau parpol?

Kita harus menjaga integritas kita. Syukurnya, sembilan orang ini adalah independen. Kita-kita sembilan orang ini profesional dan tidak ada yang terlibat dengan partai. Institusi kita beda-beda, ada yang dari akademisi, kaya saya di Bank, maksudnya institusi yang juga tidak memiliki konflik of interest dalam politik.

Sejauh ini apakah ada yang menelepon anda untuk lobi-lobi, misalnya dari presiden?

Tidak ada. Pak presiden sama sekali tidak ikut campur. Kita cuma bertemu sekali pada saat pelantikan, setelah itu tidak pernah bertemu lagi. Pak presiden cuma bilang 'pokoknya kalian bekerja, tidak usah bertemu saya dan pokoknya saya percayakan dengan Srikandi sembilan.' (mdk/mtf)