Konflik partai rebutan calon presiden

Merdeka.com - Ketegangan, keributan, konflik, bahkan perpecahan partai politik setiap menjelang pemilu presiden, selalu terjadi. Entah sampai kapan, karena kita baru menggelar pemilu presiden tiga kali dan hampir semua partai politik sudah terkoyak-koyak. Kali ini yang menonjol menimpa PPP , tetapi sesungguhnya Partai Golkar dan Hanura siap meledak.

Sumber masalahnya tentu saja pencalonan presiden dan wakil presiden, dengan inti masalah: mau mencalonkan siapa, mau berkoalisi dengan siapa? Dalam hal ini Partai Golkar paling dalam merasakan konflik internal. Celakanya, terulang dan terulang lagi.

Pemilu 2009 kita menyaksikan elit Golkar terbelah, antara yang terus mendukung pencalonan JK - Wiranto dengan mereka yang ingin menyeberang ke SBY - Boediono . Kekalahan JK - Wiranto memuluskan pelengseran Jusuf Kalla dari kursi ketua umum, yang lalu digantikan Aburizal Bakrie . Sementara Surya Paloh yang kalah bersaing dengan Ical , keluar dan mendirikan Partai NasDem .

Apa yang terjadi pada Pemilu 2009 seperti napak tilas konflik internal Golkar pada Pemilu 2004. Saat itu, hasil konvensi memilih Wiranto dan menyisihkan Akbar Tanjung dan Prabowo dari calon presiden. Hasil konvensi ini menyakitkan pendukung Akbar, sebab dialah ketua umum yang berhasil membawa Golkar menang pemilu legislatif.

Pasangan Wiranto - Solahudin Wahid yang diajukan Partai Golkar kalah telak. Wiranto yang kecewa karena merasa tidak mendapat dukungan dari partai, lalu keluar dari Golkar dan mendirikan Partai Hanura . Sementara Prabowo yang kecewa dengan hasil konvensi mendirikan Partai Gerindra .

PPP memang tidak terpecah seperti halnya Golkar . Namun tidak bisa dilupakan, lahirnya Partai Bintang Reformasi, sesungguhnya berasal dari konflik internal pencalonan presiden pada Pemilu 2004. Untungnya PBR tenggelam oleh Pemilu 2009, sehingga banyak orang sudah melupakan perpecahan itu.

Perpecahan PPP kali ini mungkin saja bisa diredam. Tapi energi elit PPP terbuang percuma dengan masalah pencalonan Prabowo . Sakit hati bisa meresapi banyak kader sehingga bisa menyemai permusuhan internal berikutnya. Yang tak kalah merugikan adalah citra partai: sudah terpuruk, ribut lagi.

Apakah konflik dan perpecahan partai akibat rebutan calon presiden kali ini hanya menimpa Golkar dan PPP? Sementara memang baru dua partai itu. Tapi seiring dengan semakin dekat jadwal pengajuan calon presiden, maka ketegangan internal banyak partai akan semakin meningkat sehingga konflik tak terhindarkan.

Elit PAN misalnya, sudah terbelah: satu kelompok ingin bergabung Jokowi, kelompok lain ingin merapat ke Prabowo . PKB yang sedang menikmati kembalinya suara kaum Nahdiyin, juga demikian. SBY sepertinya mampu menjaga soliditas Demokrat, tapi belum tentu dengan Hilmi Aminuddin di PKS.

Apabila semua partai dilanda konflik setiap kali menjelang pemilu presiden, apa demikian rendah moral para elit partai hingga tega berantem sengit dengan kawan sendiri? Apa tidak ada orang bijak bestari di partai yang mampu mencegah konflik?

Saya termasuk orang yang percaya masih bayak orang baik di partai. Mereka sudah berusaha mencegah pertengkaran yang bersumbu pada pencalonan presiden, tetapi tidak berdaya karena posisinya jadi minoritas, jika tidak sendirian. Mereka terlindas oleh bekerjanya sistem pemilu, sehingga apapun yang dilakukan hanya sia-sia.

Pada titik inilah perlu ditinjau kembali jadwal pemilu berurutan: pemilu legislatif disusul pemilu presiden dua bulan kemudian.

Di satu sisi, hasil pemilu legislatif yang jadi syarat pemilu presiden menyebabkan elit partai tidak segera membangun koalisi pencalonan presiden; di sisi lain, waktu pendek antara hasil pemilu legislatif diumumkan dengan tanggal pencalonan presiden, membuat elit partai tergesa-gesa dalam membangun koalisi. Akibatnya proses pembangunan koalisi berjalan gaduh, emosional, dan menonjolkan kekuatan.

Oleh karena itu, demi menjaga soliditas partai sekaligus demi waktu yang lebih leluasa untuk pembangunan koalisi pencalonan presiden, maka pemilu DPR, DPD dan pemilu presdien dibarengkan saja waktu penyelenggaraanya. Demikian juga dengan pemilu DPRD dan kepala daerah.