Melayang di Jalan Layang

Merdeka.com - Dua jalan layang berdiri gagah. Berbentuk tapal kuda tepat di seberang Kampus IISIP Jakarta. Bangunan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, itu baru saja beres dikerjakan. Bahkan sudah dibuka untuk umum sejak awal April 2021, meski belum diresmikan.

Kehadiran jalan layang tapal kuda Lenteng Agung menyisipkan harapan. Kemacetan selama ini akibat lintasan KRL commuter rute Bogor-Jakarta, bisa segera terurai. Di samping masalah keselamatan guna menghindari kecelakaan antara kereta dengan kendaraan umum maupun warga.

Sebenarnya proyek jalan layang belum seratus persen rampung. Masih ada pembangunan jembatan penyeberangan orang tengah digarap. Para pekerja kini berjibaku, mengejar target waktu penyelesaian.

Jalan layang tapal kuda itu kini jadi primadona warga Lenteng Agung dan sekitarnya. Ditambah adanya beutifikasi dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan mewarnai atap rumah warga bergambar ondel-ondel di sekitar lokasi. Tentu menambah daya tarik tersendiri.

"Kalau difoto dari atas, terlihat bagus sekali. Berwarna-warni terlihatnya," kata Irfan, pedagang warung kopi di dekat lokasi kepada merdeka.com, Kamis pekan lalu.

Bagi pengguna kendaraan pribadi, kehadiran jalan layang tapal kuda ini dirasa sangat memudahkan. Masih teringat jelas di benak Triswanto, 25 tahun, ketika harus berjibaku melawan kemacetan untuk menyeberangi perlintasan KRL di Lenteng Agung.

Karyawan swasta itu sehari-hari menggunakan kendaraan sedan roda empat. Lokasi kerja di kawasan BSD, Tangerang Selatan, membuatnya lebih senang memakai kendaraan pribadi. Dari kediamannya di Jalan Joe, Lenteng Agung, memang lebih sedikit kemacetan untuk menuju Tol JORR di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Namun perasaan jengkel datang ketika kembali pulang.

Setelah keluar Tol Tanjung Barat, Triswanto langsung mengarahkan kendaraannya menuju Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok. Di waktu pulang kerja, kemacetan sudah dirasakan dari Stasiun KRL Tanjung Barat. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk bisa menembus kemacetan dan berputar balik di perlintasan kereta seberang Kampus IISIP Jakarta.

"Melelahkan sekali harus melewati kemacetan jalur maut ini," ungkap dia memberi julukan jalur tersebut ketika berbincang dengan merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Kemacetan parah harus dirasakan sejak akhir 2019 lalu. Ketika pembangunan jalan layang tapal kuda, Triswanto dan para pengendara lain di arahkan memutar kendaraan setelah Stasiun KRL Lenteng Agung. Jalan panjang harus sabar mereka lewati.

Bersyukur sejak awal April semua berubah. Para pengendara roda dua maupun empat, diperbolehkan jalan layang baru ini. "Sekarang sudah lebih baik, tidak terlalu macet. Untungnya jalan layang tapal kuda sudah bisa dilewati kendaraan," ungkap Triswanto berbahagia.

Pembangunan jalan layang tapal kuda Lenteng Agung ini berjalan berbarengan dengan proyek serupa di perlintasan KRL Tanjung Barat. Pembangunan tersebut berdasarkan lelang dimenangkan PT Jakon untuk jalan layan Tanjung Barat. Sedangkan PT PP untuk jalan layang Lenteng Agung.

Proyek pembangunan kedua jalan layang tersebut menggunakan anggaran APBD DKI sebesar Rp 140,8 miliar. Untuk jalan layang Lenteng Agung memiliki panjang 430 meter di sisi barat dan 450 meter di sisi timur. Sedangkan jalan layang Tanjung Barat memiliki panjang sisi barat mencapai 540 meter dan sisi timur 590 meter.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meyakini kehadiran dua jalan layang tapal kuda bakal menjadi solusi untuk kemacetan Jalan Lenteng Agung dan Tanjung Barat. "Pasti lebih efektif dong, pengendara nanti bisa langsung putar balik lebih mudah," kata Riza di Balai Kota.

Jalan Panjang JLNT

Meluncur dari underpass sebelah Markas Besar Polri, mobil Multi Purpose Vehicle (MVP) pabrikan Jepang itu langsung menanjak. Menaiki jalan layang non tol (JLNT) terpanjang milik Pemprov Jakarta. Jalan sepanjang 5.013,30 meter itu memang dikhususkan bagi pengendara roda empat atau lebih.

Jalan layang dari seberang Terminal Blok M itu terus mengarah hingga ujung Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Bak melayang, dari atas tampak pemandangan gedung hingga kepadatan perumahan warga. Semua seakan memanjakan tiap pengemudi.

Baru setengah perjalanan, kemacetan sudah menunggu. Kebetulan sore itu bertepatan dengan pulang kantor. Apalagi kala bulan Ramadan ini, semua seperti berlomba untuk mencapai rumah demi berbuka bersama dengan keluarga. Sehingga kemacetan menjadi hal paling sulit dihindari. Termasuk ketika berada di atas JLNT.

"Mau tidak mau, kita hanya bisa sabar kalau sudah kena macet di JLNT," ujar Imron Kurnia Esa, seorang pengemudi taksi daring ketika berbincang dengan merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Ketika berada di JLNT, para pengemudi hanya bisa pasrah. Tentu berbeda ketika berada di jalan raya biasa. Tidak menutup kemungkinan banyak jalur tikus bisa dilalui. Kondisi ini tentu memiliki kelebihan maupun kekurangan.

Untuk JLNT Antasari ini menghubungkan jalur Antasari-Blok M, Jakarta. Proyek ini pertama kali dikerjakan pada 22 November 2010, dan selesai 15 Desember 2012. Bangunan ini memang dirancang khusus roda empat. Setidaknya ada dua JLNT lain di Jakarta. Di antaranya JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang dan JLNT Daan Mogot.

Sejauh ini tercatat di Jakarta terdapat 77 jalan layang tersebar di lima wilayah. Proyek ini pertama kali dibangun di Jalan Raya Tomang, Jakarta Barat. Jalan layang itu dibangun 1972 dan selesai pada 1975. Lalu di tahun yang sama juga dibangun jembatan layang Latuhari (sisi timur), yang menghubungkan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.

Kurang lebih selama 1 jam, kendaraan bisa keluar dari JLNT Antasari-Blok M. Sayangnya kemacetan masih menanti. Jalur Antasari menuju Tol Desari maupun ke arah Pasar Minggu dan Fatmawati, juga masih dihiasi kemacetan. Butuh waktu lagi untuk para pengendara untuk mencapai tujuan akibat kemacetan.

Bukan Solusi Atasi Kemacetan

Gubernur DKI Jakarta Anies Bawsedan memang tengah bergembira. Hasil riset TomTom Traffic Index menyebutkan Jakarta kini masuk urutan ke 31 dari 416 kota termacet di dunia. Hasil ini tentu membuat ibu kota negara ini keluar dari 10 besar kota termacet.

Kemacetan di DKI Jakarta memang masih menjadi masalah yang tidak pernah kelar. Banyak faktor memengaruhi. Salah satunya, yakni mobilitas tinggi masyarakat Jakarta dan sekitar daerah penyangga. Akibatnya jumlah kendaraan meningkat 8 persen per tahun, sedangkan penambahan ruas jalan hanya 0,01 persen per tahun.

Sekitar 7,3 juta kendaraan berebut 42,3 km persegi luas jalan dalam setiap harinya. Sebanyak 7,25 juta atau 98,8 persen dari jumlah ini adalah kendaraan pribadi. Berbagai solusi telah diterapkan, mulai dari wacana jalan berbayar, penerapan ganjil genap, dan transportasi masal. Lalu kini diperbanyak pembangunan jalan layang.

Pengamat tata kota dan transportasi, Darmaningtyas, berpandangan pembangunan jalan layang tidak pernah menyelesaikan kemacetan di Jakarta. Pembangunan itu hanya dapat mengurangi kemacetan sesaat. Selanjutnya akan kembali macet.

Dia mencontohkan jalan layang Kuningan dan Pancoran, Jakarta Selatan. Bangunan lama itu ternyata hingga kini belum mampu menjadi solusi kemacetan. "Jadi tidak ada contoh di mana jalan layang itu bikin tidak macet," kata dia kepada merdeka.com.

Meski begitu, dia melihat bahwa pembangunan jalan layang di atas perlintasan KRL memang sangat perlu. Terutama tidak mengganggu laju KRL yang melintas. Ini seperti terjadi dalam pembangunan jalan layang tapal kuda di Lenteng Agung dan Tanjung Barat.

Hal senada disampaikan pemerhati masalah transportasi Budiyanto. Adapun Kemacetan Jakarta selama ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor terus bertambah. Sehingga pembangunan jalan layang yang terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta bukanlah solusi atasi kemacetan. Terutama kala jam sibuk pagi dan sore hari.

Penangan kemacetan memang memerlukan solusi tepat dan terintegrasi dari semua pihak. Tidak bisa kemacetan hanya ditangani dengan cara- cara parsial. Itu sama saja hanya memindahkan permasalahan lalu lintas itu sendiri.

Memang harus disadari hingga kini Pemprov DKI Jakarta lebih sulit melakukan pelebaran jalan maupu penambahan jalur. Faktor keterbatasan lahan dan harga lahan menjadi masalah utama.

"Pengembangan jaringan jalan yang memungkinkan untuk di Kota Jakarta yang gampang dan cepat hanya jalan layang. Sangat sulit untuk membangun, melebarkan atau memanjangkan jalan karena keterbatasan lahan dan harga lahan sangat mahal," kata Budiyanto.

Kadis Dina Bina Marga DKI, Hari Nugroho, mengatakan ide dalam pembangunan jalan layang tentu melewati berbagai kajian mendalam pada suatu persimpangan. Kajian itu dilakukan berangkat dari observasi awal atas suatu persimpangan di mana dari observasi tersebut dijumpai.

Dalam kajian itu terutama dicatat terkait intensitas terjadinya kemacetan akibat lalu lintas yang lewat sudah dalam kategori jenuh. Kemudian, persimpangan tersebut juga terletak pada perlintasan dengan jalur rel kereta api. Sehingga pembangunan dimaksudkan untuk menghilangkan perlintasan sebidang antara jalan raya dengan jalan rel.

Alasan lain dibangunnya jalan layang, biasanya dimaksudkan untuk mendukung angkutan umum massal. Misalnya untuk dilintasi angkutan umum seperti TransJakarta.

Dalam pembangunan itu, terdapat syarat ketinggian atau clearance yaitu pada persimpangan biasa dengan jalan raya syarat clearance adalah minimal 5,1 meter. Lalu pada persimpangan dengan kereta api syarat clearance adalah minimal 6,5 meter.

Dengan pembangunan simpang tak sebidang maka diharapkan level of service (LoS) lalu lintas dari suatu persimpangan dapat meningkat. Sehingga dari yang tadinya masuk dalam kategori jenuh menjadi dapat meningkat kapasitasnya.

"Kedua persyaratan di atas tertuang dalam peraturan geometrik jalan raya baik yang dikeluarkan oleh KemenPU maupun yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan," kata Hari menjelaskan kepada merdeka.com.

Memang untuk membuat jalan baru maupun pelebaran jalan diakui Pemprov DKI sangat sulit. Meski begitu, Hari menegaskan pelebaran jalan tetap diperlukan.

Untuk ke depan, Pemprov DKI Jakarta justru memprioritaskan pembangunan pedestrian terintegrasi dengan angkutan moda transportasi umum seperti MRT, LRT, TransJakarta dan lainnya. Pilihan ini diambil seiring perubahan Jakarta sebagai kota maju dan modern.