Melepas kepolisian dari jeratan korupsi

Merdeka.com - Masyarakat sudah terbiasa melihat perwira polisi kaya. Gaya hidup dan harta benda melebihi penghasilan. Sogokan di jalanan, jual beli kasus, hingga meminta uang keamanan, sudah begitu lazim. Sampai-sampai jika menemui perwira polisi bersahaja, masyarakat seakan tak percaya: alhamdulillah masih ada yang baik.

Korupsi di lingkungan polisi sudah demikian sistemik. Uang pengganti denda tilang yang dikumpulkan bintara di jalanan, diserahkan ke atas; katanya untuk biaya operasional. Mereka yang berjibaku di lahan gemuk reskrim dan narkoba, ditarget setor ke pimpinan; katanya untuk biaya lobi. Mereka yang hendak melanjutkan sekolah ke PTIK juga harus bermodal besar; katanya untuk investasi jabatan.

Rasa malu bahwa kekayaan yang berasal dari uang haram, sudah nyaris tiada. Rasa bersalah bahwa mendapatkan uang dengan cara menyalahgunakan wewenang, sudah menjadi barang langka. Bahkan di lingkungan polisi, perwira sederhana yang menempuh jalan lurus, sering jadi ketawaan kolega-koleganya.

Jangankan disindir, dibilang bahwa kekayaannya didapat dengan cara yang tidak benar, pimpinan polisi hanya menggut-manggut saja: mengakui, tapi terus menikmati. "Hanya ada tiga polisi jujur: Jenderal Hoegeng, patung polisi, dan polisi tidur," tutur Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar menirukan candaan Gus Dur.

Atau, lihat reaksi Kapolri Jenderal Timur Pradopo. "Polri ada yang demikian (kaya dengan harta haram), tapi juga ada yang bagus. Tentunya ini bagian dari evaluasi kita semua," katanya saat menanggapi pertanyaan wartawan tentang kekayaan Irjen Djoko Susilo yang tersebar di mana-mana.

Pernyataan datar, seakan menumpuk harta dengan menyalahgunakan wewenang bukan suatu kejahatan. Tidak ada perasaan bersalah, tidak risi, tidak terusik hati nuraninya, dan tidak ada rasa tanggung jawab memerangi kejahatan sistemik itu.

Bagaimana para jenderal Mabes Polri mempertahankan kasus Djoko Susilo dari penyidikan KPK, menunjukkan hal itu. Usaha mati-matian untuk melawan usaha membuka rekening gendut sejumlah jenderal, adalah contoh lain.

Para jenderal polisi sudah semakin dalam masuk kubangan korupsi, menikmati suasana nyaman dalam limpahan uang haram. Ada yang baik tentunya; bukan hanya satu dua, tapi bisa beberapa. Tetapi mengandalkan kelebihan beberapa person untuk melawan korupsi sistemik, hanya memupuk harapan kosong. Apalagi sudah sama-sama diketahui, mereka yang baik, justru tidak dalam posisi penting.

Oleh karena itu harus ada langkah radikal berupa penataan struktural guna menyelamatkan institusi kepolisian dari jeratan korupsi sistemik. Harus segera dilakukan mumpung belum menjadi mafia kejahatan yang lebih besar dan masif.

Pertama, tautkan kepolisian dengan kementerian, kemendagri atau kemenkum HAM. Langkah ini akan membuat kepolisian dalam kontrol maksimal. Hubungan langsung dengan presiden tidak memungkinkan kontrol efektif karena presiden begitu banyak pekerjaan.

Kedua, lepaskan urusan-urusan kepolisian yang hakikatnya memang bukan urusan polisi. Kembalikan penarikan pajak kendaraan, uji kelaikan kendaraan, penomoran kendaraan, dan lain-lain, ke pihak yang lazim mengurusnya: kementerian keuangan, kementerian perhubungan atau pemerintah darah.

Ketiga, hapuskan sistem anggaran ganda. Dalam urusan pengamanan pemilu misalnya, polisi sesungguhnya sudah mendapat anggaran resmi dari APBN/APBD. Tetapi praktiknya, kalau KPU tidak mengeluarkan dana pengamanan lagi, polisi ogah-ogahan kerja. Sedangkan anggarannya sendiri jadi jarahan pimpinan, seperti terjadi di Polda Jawa Barat, sehingga Komjen Susno Duadji diburu masuk bui.

Tentu saja para jenderal polisi akan melakukan perlawanan habis-habisan untuk penerapan tiga kebijakan itu. Bagaimanapun perubahan struktural itu memaksa para jenderal mennggalkan zona nyaman. Tapi apakah DPR dan pemerintah selaku pembuat kebijakan, mau terus membiarkan polisi dalam kubangan korupsi sistemik? (mdk/tts)