Menerka politik luar negeri Inggris pasca pemilu

Merdeka.com - Inggris Raya menggelar pemilihan umum hari ini, Kamis (7/5/2015). Pemilu ini dinilai sebagai pemilu yang paling ketat dan paling tidak tidak pasti dalam sejarah negeri itu. Ketidakpastian terlihat dari ketatnya hasil survei.

Selama kampanye, isu domestik seperti besarnya defisit negara dan masalah kesehatan menjadi hal yang paling ditonjolkan semasa kampanye partai, sedangkan isu kebijakan luar negeri kurang mendapat perhatian para politisi. Hal ini juga karena kecenderungan pemilih Inggris yang tidak menjatuhkan pilihan atas isu luar negeri.

Survei terakhir dari Yougov/The Sun menunjukkan Partai Konservatif yang berkuasa dan Partai Buruh yang menjadi oposisi sama-sama meraih 34 persen suara serta tidak akan ada partai yang meraih mayoritas (hung parliament) sehingga pembentukan pemerintahan berupa koalisi atau pemerintahan minoritas. Atau kemungkinan lain : jika suatu pemerintahan yang stabil susah bisa dibentuk maka akan ada pemilu lagi di musim gugur mendatang.

Menilik peta kekuatan politik yang ada, bagaimana kita menerka politik luar negeri (polugri) Inggris ? Dua partai besar, Partai Konservatif dan Partai Buruh hanya punya perbedaan pandangan yang tipis dalam soal polugri, misalnya soal humanitarian intervention (kasarnya : pergantian rejim) di mana Partai Buruh hanya sedikit menentang.

Isu yang nampaknya akan menonjol dalam pemerintahan baru nanti ada beberapa hal. Pertama, adalah masalah anggaran pertahanan. AS selama ini cukup kritis menyoroti makin turunnya besar anggaran pertahanan Inggris.

Selama ini Inggris berusaha menunjukkan pada anggota NATO yang lain bahwa ia memenuhi komitmen untuk mematok 2 persen PDB nya untuk pertahanan. Tapi dengan meningkatnya PDB dan anggaran pertahanan yang terus menurun maka nampaknya komitmen itu tak bisa dipenuhi lagi.

Kedua adalah isu akan diganti tidaknya kapal selam nuklir Trident yang dijadwalkan pada tahun 2016. Partai Buruh dan Konservatif sama sama tidak ingin menghapusnya sebagai deterrent meski Buruh ingin ada pengganti yang lebih murah seperti keinginan rakyat dalam jajak pendapat, namun Scottish Nationalist Party (SNP) yang biasanya menempati posisi ketiga sangat menentang. Dan jika Partai Buruh melamarnya untuk menjadi mitra koalisi bisa jadi Partai Buruh akan mengubah kebijakan soal ini.

Ketiga, sikap terhadap Rusia. Partai Konservatif dan Partai Buruh punya sikap sama terhadap Rusia yang sangat mengamini sanksi terhadap Rusia dan mendukung pemerintahan Ukraina saat ini. Keduanya bahkan kelihatan berlomba untuk menjadi yang paling keras kepada Rusia. Partai Demokrat Liberal yang biasanya menempati posisi ketiga dan mitra junior dalam pemerintahan juga berpandangan sama.

Keempat, isu Uni Eropa (UE). Terasa ada peningkatan sentimen anti UE di Inggris sejak tahun lalu. Ini terbukti dengan keberhasilan partai anti UE, UK Independence Party (UKIP) yang memperoleh banyak kursi di Parlemen Eropa pada Mei tahun lalu serta berhasil pula menyabet kursi di Majelis Rendah (House of Commons) di bulan Oktober di tahun yang sama. Tidak seperti Partai Konservatif, Partai Buruh tidak menjanjikan adanya referendum pasca pemilu ini, namun akan mendorong diadakannya voting pada tiap perjanjian UE.

Kelima, dalam isu perdamaian Timur Tengah, khususnya isu Palestina-Israel, bila Ed Miliband dari Partai Buruh terpilih menjadi Perdana Menteri mungkin saja akan ada perkembangan progresif mengingat Miliband pernah menyatakan (meski agak bersayap) bahwa ia mendukung pemberian pengakuan kepada Palestina sebagai negara jika pengakuan itu mendorong majunya perundingan damai. Sedangkan Perdana Menteri David Cameron dari Partai Konservatif sikapnya hanya normatif meyakini solusi dua negara sebagai cara terbaik menempuh solusi damai.

Keenam, terkait isu terorisme, kedua partai besar itu juga sepakat bahwa Inggris harus melawan terorisme. Manifesto Partai Buruh menyatakan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan semua sekutu Inggris untuk melawan terorisme. Partai Buruh menilai bahwa kebiadaban ISIS dan ideologi ekspansionisnya serta kelompok teroris lain seperti Al Qaeda dan Al Shabaab merupakan ancaman terhadap keamanan global. Sedangkan David Cameron menilai bahwa para teroris itu membawa ideologi fanatik dan berbahaya yang harus dilawan di manapun ia berada.

Siapapun yang diberi mandat untuk memerintah Inggris pasca pemilu ini, tentu kita tidak mengharapkan melihat kebijakan Inggris yang makin inward looking atau UE sentris, dan membuka peluang peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan dan menghormati dengan kawasan yang lebih luas khususnya dengan Asia dan Indonesia. (mdk/has)