DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Kasus ISPA Akibat Polusi Udara
Kasus ISPA di Jabodetabek meningkat drastis gara-gara polusi.
Laporan Kemenkes, kasus ISPA akibat polusi udara mencapai 200.000 per bulan.
DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Kasus ISPA Akibat Polusi Udara
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengatakan, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat polusi udara terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini disampaikan Charles dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
"Yang disampaikan tadi menujukkan bahwa bagaimana ini memang betul-betul membahayakan kita semua. Data-data ini tidak bohong, beberapa bulan terakhir penyakit ISPA meningkat dengan sangat drastis di wilayah Jabodetabek," kata Charles dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/8).
Dengan meningkatnya kasus ISPA, kader PDI Perjuangan ini ingin agar pemerintah segera bergerak cepat untuk mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Berdasarkan hal ini tentunya tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk segera bergerak cepat mencari penyelesaian yang komprehensif dan jangka panjang. Sayangnya saat ini saya belum melihat ada concern atau effort, upaya bersama dari pemerintah untuk melakukan ini,"
ungkap Charles.
merdeka.com
Beberapa waktu lalu, Komisi IX sempat melakukan audiensi dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan komunitas bicara udara. Mereka menyampaikan hasil dari roadmap beberapa negara yang berhasil menurunkan angka polusi.
"Tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri China berhasil, Beijing berhasil, ada roadmapnya, ada model Mexico City yang disampaikan oleh teman-teman PDPI," ungkap Charles.
"Nah pertanyaan saya pak, ini diskusi di internal pemerintah sekarang seperti apa sih? Kalau tadi kan kita lihat nih strategi yang disampaikan Pak Menteri itu mengacu pada yang diadopsi dari China, tapi kan ini bukan policy resmi dari pemerintah, ini kan pemikiran Pak Menkes," tambahnya.
Charles manganggap pemerintah seringkali menggunakan pola penyelesaian masalah dengan melibatkan pemadam kebakaran, dan berdasarkan viral atau tidaknya suatu masalah.
"Ketika sedang viral, seolah-seolah penegakan hukum langsung dilakukan, saya baca kok kemaren KLHK tiba-tiba melakukan penegakan hukum terhadap 11 industri. Tapi itu kan kembali lagi ya kok ini seperti itu tadi, karena viral dan dicoba seakan-seakan pemerintah tegas,"
pungkas Charles.
merdeka.com
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, kasus ISPA di Jabodetabek meningkat gara-gara polusi.
Rata-rata kasus ISPA mencapai 200.000 per bulan.
"Seperti yang kita tahu di wilayah Jabodetabek terjadi peningkatan masalah polusi udara. Seiring dengan itu, data kami dari surveilans penyakit menunjukkan adanya peningkatan kasus ISPA yang dilaporkan di puskesmas maupun rumah sakit di Jabodetabek,"
ungkap Maxi.
merdeka.com
Direktur Utama (Dirut) RS Persahabatan, Ketua Penanggulangan Respirasi dan Polusi Udara, Agus Dwisusanto membenarkan polusi berkontribusi pada peningkatan kasus ISPA dan pneumonia di Jakarta."Ini memberikan pola seiring dengan kasus riset Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) tahun 2022 yang sudah dipublikasi, bahwa peningkatan polutan pm 2.5 pm 10 SO2 ternyata berkontribusi terhadap peningkatan kasus-kasus ISPA dan pneumonia di wilayah DKI Jakarta pada periode hampir 10 tahun setelah dilakukan riset," lanjut Agus.
