Perang senyap di Trunojoyo

Merdeka.com - Sebagian jenderal di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tidak suka dengan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi calon kepala Polri. Apalagi Budi Gunawan memiliki kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri

Selain itu, pencalonan Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo tidak melalui mekanisme sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tingi di internal Polri. Namun Polri membantah tudingan itu. "Tidak benar itu (tim sukses)," kata Kepala Biro Penerangan Markas Besar Polri Komisaris Besar Agus Rianto. Menurut dia, amanat undang-undang melarang polisi terjun langsung dalam politik praktis.

Saat kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Budi Gunawan memang disebut bertemu Trimedya Panjaitan dari tim hukum pasangan Jokowi- Jusuf Kalla. Pertemuan itu tidak sengaja dilihat oleh Arif Yuwono, politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyebut ada petinggi Polri terlibat politik mendukung salah satu pasangan.

Sumber merdeka.com mengatakan Budi Gunawan tidak mendapat tiket dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Markas Besar Polri untuk memimpin korps Tri Brata. Dia dituding partisan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Budi tidak mendapatkan dukungan dari delapan jenderal berbintang tiga di dewan itu. "Boleh pro presiden tapi gak boleh pro partai," ujar sumber namanya dirahasiakan.

Untuk menjegal Budi Gunawan melenggang ke kursi Tri Brata 1, seorang jenderal bintang tiga menggelontorkan bukti hasil pemeriksaan soal rekening gendut terhadap Budi Gunawan. Alat bukti pelengkap itu diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Pengangkatan perwira tinggi bintang tiga itu atas persetujuan presiden," tutur sumber itu.

Sumber lain mengatakan hampir mirip. Langkah Budi Gunawan dijegal biar tak bisa menjadi kepala Polri. Ada ambisi dari seorang jenderal bintang tiga menduduki kursi Tri Brata 1. Sumber itu mengungkapkan Budi Gunawan memang tidak mendapat restu. Apalagi dia dinilai tidak mumpuni untuk merombak korps Bhayangkara.

"Belum ada yang cocok untuk menggantikan Pak Sutarman. Kalau Pak Suhardi dia tak pernah ambisi," katanya.

Isu kian berkembang. Nama mantan Kepala Badaran Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius disebut-sebut sebagai pembocor data ke KPK. Akibat bocornya data itu, Polri meminta pertanggungjawaban Suhardi. Dia lantas dipindahtugaskan ke Lembaga Pertahanan Nasional sebagai sekretaris.

Kepada sejumlah media, Suhardi sudah memberikan klarifikasi terkait tudingan itu. Dia mengatakan dirinya difitnah. Suhardi mengaku dekat dengan KPK dan PPATK lantaran di jabatan sebelumnya memang kerap berhubungan dengan dua lembaga itu. "Saya difitnah," kata Suhardi.

Banyak pihak menolak pencalonan Budi Gunawan. Sebagian menuding dia calon titipan. Apalagi Presiden Jokowi dikabarkan juga menolak pencalonan Budi Gunawan. Namun untuk menolak secara halus, Jokowi menggunakan cara lain. Dia tetap mencalonkan Budi Gunawan sebagai kepala Polri dan membiarkan publik menilai.

Juru bicara PDIP Eva Kusuma Sundari membantah ada desakan untuk mengganti Jenderal Sutarman dengan Budi Gunawan. Dia mengatakan penunjukan kepala Polri merupakan hak preogratif Presiden Jokowi. "Itu semua kembali ke hak dan pribadi Pak Jokowi, partai tidak ikut campur," kata Eva saat dihubungi melalui telepon selulernya.