Rapor merah calon Trunojoyo 1
Merdeka.com - Jumat malam dua pekan lalu beredar surat pengajuan dari Presiden Joko Widodo untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Isinya menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggantikan Jenderal Sutarman.
Pengajuan nama Budi Gunawan tentu membuat banyak pihak tidak setuju. Sejak siang pada hari yang sama, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan keterangan pers. Mereka mendesak presiden menolak nama Budi Gunawan lantaran memiliki rekening tambun.
Selain itu, ICW bersama koalisi masyarakat sipil mengkritik soal tertutupnya nama-nama calon Kepala Polri. Kritikan itu ditujukan karena Jokowi tidak menggunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
Namun Budi Gunawan membantah tudingan itu. Dia mengatakan persoalan itu sudah kelar sejak 2010. " Itu sudah diklarifikasi sejak 2010 oleh Bareskrim (Badan Reserse dan Kriminal)," kata Budi di Markas Besar Polri Jumat dua pekan lalu.
Dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat, beredar surat menyatakan Budi Gunawan bersih dari tudingan rekening gendut. Hari itu banyak manuver mendukung dan menolak mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputeri itu buat menjadi orang nomor satu di Trunojoyo
Angin segar pun berembus kala Presiden Jokowi dengan restu Megawati mengeluarkan surat untuk DPR. Isinya mengajukan nama Budi Gunawan sebagai satu-satunya calon kepala Polri. Padahal Komisi Kepolisian Nasional mengajukan lima nama untuk menduduki posisi Tri Brata 1.
Selain Budi Gunawan, ada nama Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komisaris Jenderal Putut Bayu Seno, Inspektorat Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Prayitno, dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.
Dalam hitungan jam setelah menerima usulan itu, Jokowi memutuskan memilih Budi Gunawan. "Itu kan dari Kompolnas berikan usulan kepada saya. Dari sana kita pilih dan tunggu proses ada di DPR," ujar Jokowi saat mengunjungi PT Pinpad di Bandung Senin pekan kemarin.
Mantan Kepala PPATK Yunus Husein Ahad dua pekan lalu berkicau di akun Twitter @Yunushusein. Dia bilang Budi Gunawan memiliki catatan merah saat diajukan namanya menjadi menteri untuk mengisi Kabinet Kerja. "Calon KAPOLRI skrg, pernah diusulkan menjadi menteri, tetapi pd wkt pengecekan info di PPATK & KPK, ybs mendapat rapor merah/tdk lulus."
Namun Jokowi ogah mengungkapkan kenapa tidak melibatkan KPK dan PPATK ketika menunjuk Budi Gunawan. "Nanti kalau saya jawab, larinya ke tempat lain," ujar Jokowi.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, Pilkada adalah urusan partai politik. Dirinya juga bukan pemilik atau ketua umum partai.
Baca SelengkapnyaDia memilih untuk melihat nanti realita di depannya apakah masuk dalam bursa calon pimpinan KPK atau tidak.
Baca Selengkapnya