Tidak benar saya titipan Rini Soemarno

Merdeka.com - Sejak dilantik menjadi Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), nama Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti hangat menjadi perbincangan. Destry yang kini masih aktif sebagai pegawai Bank Mandiri itu dituding sebagai orang titipan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Mariani Soemarno.

Isu tersebut pun menggelinding liar. Apalagi Pansel KPK yang dibentuk Presiden Joko Widodo menjadi sebuah kejutan. Mulai dari ketua hingga anggotanya merupakan wanita yang menamakan diri Srikandi Sembilan. Namun Destry membantah soal tudingan itu. Dia mengatakan jika mengenal Rini ketika bekas Menteri Perdagangan era Presiden Megawati itu menjadi Ketua TIM Transisi.

"Tidak benar. Itu kan akhirnya mau dipolitikin kan," katanya saat berbincang dengan merdeka.com di Gedung Pusat Latihan dan Pendidikan Sekretariat Negara di Jalan Gaharu, Cipete, Jakarta Selatan, kemarin.

Lalu bagaimana penjelasan Destry menanggapi tudingan itu. Berikut penuturannya kepada Arbi Sumandoyo dan Mohammad Taufiq.

Kemarin beredar isu di Pansel KPK ada orang titipan Rini Soemarno?

Itu biasalah, kebetulan Bu Rini kan sedang menjadi sentral yang sedang disorot sana-sini. Sebenarnya begini, saya memang orang Bank Mandiri dan saya sudah sembilan tahun di sana. Lalu ketika Bu Rini menjabat sebagai ketua tim transisi di penghujungnya dia mengundang beberapa ekonom, saya termasuk yang diundang. Kemudian beliau meminta pandangan bagaimana kira-kira tantangan ekonomi kedepan seperti apa. Setelah itu tidak pernah bertemu lagi dengan Bu Rini. Cuma pada saat itu diundang dan diajak ngobrol.

Setelah itu Bu Rini menjadi menteri BUMN, tiba-tiba dirut kami dipanggil oleh BUMN, ada apa? Kebetulan waktu itu ada program pemerintah, Kartu Keluarga Sejahtera. Di saat itu Bu Rini bilang ke dirut saya, bilang Pak Budi saya mau dong dibantu dengan Mandiri. Pak Budi bilang dengan senang hati kalau kita bisa membantu. Bu Rini jawab "iya saya mau Destry di tempat saya. Dia (Budi) bingung. Kapan kenal juga dengan ibu menteri. Terus iya bu nanti Destry disuruh pegang taskforce. Jadi Taskforce itu seperti gugus tugas, jadi itu tidak masuk dalam struktur. Saya bukan staf ahli, saya bukan staf khusus. Saya ketua Taskforce.

Dimana-mana Taskforce itu memang tidak bersifat permanen. Pada saat kerjaan kita selesai ya sudah selesai. Pada saat itu selesai, beliau omong 'saya ingin ada perbaikan di BUMN kita, saya ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang BUMN'. Kemudian saya lakukan pemetaan menyeluruh, saya brand marking dengan beberapa perusahaan sejenis sehingga kita tuh problemnya dimana. Setelah itu kita coba lihat sistem manajemennya dan segala macam. Pas tugas mau selesai dan saya ingin membuat Roadmapnya, BUMN mau apa ke depan, itu tugas saya mau habis. Kita tidak punya kewajiban menjalankan, tapi yang menjalankan orang-orang struktur kementerian.

Waktu itu ibu hanya diperbantukan?

Ya diperbantukan tapi tidak dibayar, karena saya juga kan masih bekerja di Mandiri. Jadi Bos saya, kamu tetap sebagai pegawai Mandiri tapi kamu ditugaskan membantu di sana. Pada saat saya, itu waktu itu sekitar bulan April, kan saya dihubunginya bulan Mei. Itu pada waktu itu saya bilang, saya mau berhenti dan saya mau balik ke Mandiri. Lalu ibu bilang gini, tunggu Des, bikin Roadmap. Oke ya sudah, kemudian baru sebulan jalan lalu Mei ditelepon untuk membantu pak presiden. Dan ibu kemudian bilang, karena saya diserang macem-macem begitu, ya sudah Destry dianggap kerja di sana.

Artinya tidak benar ya anda orang titipan?

Tidak benar. Itu kan akhirnya mau dipolitikin kan, tapi saya berusaha setiap ketemu teman-teman media kalau mereka nanya begitu saya malah senang karena saya punya kesempatan klarifikasi kan dan itu buktinya ada. Coba cari nama saya di struktur kementerian BUMN, ada enggak nama saya? Tidak ada, karena memang saya di luar struktur.

Lalu bagaimana presiden menunjuk anda menjadi ketua Pansel KPK ?

Nah itu juga saya tidak tahu. Saya pernah diundang juga, dari pihak Setneg (Sekretariat Negara) mengundang beberapa ekonom tadi. Sayakan dari dulu bidangnya ekonomi teruskan keuangan. Kebetulan keuangan dan ekonomi kita lagi goyang, kebetulan saya diundang sama Setneg waktu itu. Ada Pak Praktikno juga dan empat ekonom yang lain, kemudian kita ngomong saja. Apasih yang harus dilakukan pemerintah, saya ngomong apa adanya saja, karena memang adanya begitu dan waktu saya ditunjuk jadi ketua pansel saya sedang sakit dan berada di rumah sakit, tiba-tiba ditelepon. Kenapa saya? Saya kan ekonom, tapi ada penjelasan bahwa pak presiden inginnya heterogenitas tadi. Jadi bercampur lah, karena kalau homogen itu tidak bisa memerkaya satu dengan yang lain. Tapi kalau heterogen itukan bisa, termasuk Pimpinan KPK. Misal kurang ini bisa diisi oleh ini. Kurang ini, oh bisa diisi oleh ini.

Soal penunjukan Pansel KPK saat ini boleh dibilang beda dari sebelum-sebelumnya, bisa dijelaskan?

Jangan kan anda mas, kita saja bingung. Yang enggak bingung cuma Bu Astuti saja, karena beliau sudah beberapa kali jadi Pansel. Karena beliau pernah jadi kepala Pansel KY. Yang lain kan bingung, makanya kita belajar dari tahun sebelumnya. Karena kebetulan, sharing ke semua karena kenal kan, ada Mas Imam, Pak Eri. Karena kita perempuan, kita kan punya jaringan. Masing-masing punya koneksi. Ibu Natalia itu posisinya luar biasa, dia sebagai pimpinan untuk TII kan. Kemudian Bu Tuti juga mempunyai jaringan pejabat-pejabat.

Jadi sebenarnya, pada saat kita di awal, saat kita melakukan sharing section, relatif gampang, mereka sangat welcome banget, sangat membantu banget. Sudah begitu kita dihadapkan pada situasi yang susah, mereka juga mengakui, Pak Imam, Pak Eri dilalah ketika perempuan semua harus menghadapi jika KPK sedang di bawah banget, orang banyak yang takut karena kriminalisasi dan segala macam, harus ada energi lebih. Makanya fokus kita adalah, pertama kita benar-benar berjuang dan buktikan ke publik bahwa kita punya profesi. Kita juga profesional. Kita roadshow kan, ke Kejaksaan, ke CSO, ke PPATK juga, ke NGO juga, kita kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya.

Pimpinan KPK sebelumnya kerap dikriminalisasi, bagaimana Pansel KPK kali ini mencegah itu?

Itu sudah kita ajukan. Kita pada saat bertemu dengan Polri, Kejaksaan, kemudian KPK dan PPATK juga kita membahas itu. Dengan pemerintah kita juga bahas, bahwa kita tidak ingin terulang lagi peristiwa kaya begini, bagaimana caranya ya. Pertama mungkin koordinasi hubungan, itu harus diperbaiki. Koordinasi atau bagaimana, karena bagaimana KPK tidak bisa bekerja sendiri. Karena KPK harus bisa mengoptimalisasikan sumber-sumber yang ada. Kemudian bisa memaksimalkan perannya Kejaksaan, Kepolisian karena dia punya penyidik dan segala macam dan jaringan lebih luas. Cuma tidak berarti kerja sama itu KPK harus tenggelam, kan tidak. Makanya KPK harus punya kemampuan soal ini.

Jadi kita ngomong ke mereka, yaitu minta jangan sampai sudah kepilih tiba-tiba kasus lama diungkit. Polri dan Kejaksaan setuju, dia bilang kita juga tidak mau yang kaya gitu. Lalu bagaimana caranya? harus dari presiden, pemerintah mau support ini atau tidak. Kemudian masukan dari masyarakat juga banyak. Terus kita juga takut ini ada yang mau daftar atau tidak. Kita juga sudah melaporkan ke pemerintah melalui Setneg, kita bilang ada masukan seperti ini. Kemudian kami juga sudah bertemu dengan aparat ini dan prinsipnya mereka mensuport dan sebenarnya bolanya ini ada di pemerintah. Kami sampaikan itu. Jadi istilahnya imunitas terbatas, tapi untuk kesalahan kecil yang lalu ada periodenya, ada batasnya. Kemudian yang kedua, tidak berlaku ketika dia menjabat, maksudnya ketika dia menjabat tidak bisa kena atau dijerat. (mdk/mtf)