Utak-Atik Nomenklatur Demi Jatah Menteri Parpol
Apakah benar komposisi menteri Prabowo mencerminkan kabinet zaken nantinya?
Presiden terpilih Prabowo Subianto bermimpi ingin membentuk kabinet Zaken. Kabinet yang akan banyak diisi oleh profesional, bukan representasi partai politik. Wacana itu mencuat saat Prabowo ceramah dalam acara bertajuk 'Executive Course on Strategic Management and Leadership Cohort-1' di Universitas Pertahanan, Juni 2024 lalu.
Dengan konsep Zaken ini, kabinet Prabowo akan lebih gemuk dibandingkan era Presiden Jokowi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengamini rencana pembentukan kabinet gemuk Prabowo. Kemungkinan jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran di atas 40. Jumlah ini bertambah 10 pos kementerian pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Yang saya dengar sih katanya mungkin bisa 40-an," kata Sohibul ditemui usai menghadiri acara pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024–2029.
Rencana Prabowo ini didukung dengan revisi Pasal 15 UU Kementerian Negara yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan revisi pasal ini, Prabowo memiliki keleluasaan untuk menambah jumlah kementerian sesuai keinginannya.
Revisi pasal 15 itu mengatur jumlah kementerian itu diubah dari 34 menjadi tak terbatas disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Sebagai informasi, jumlah kementerian Prabowo itu bakal menjadi yang terbanyak sejak era reformasi. Total 44 kementerian Prabowo ini seperti Kabinet Pembangunan V (1988-1993) di era mertua Prabowo, Soeharto.
Perubahan Nomenklatur
Sumber di internal Koalisi Indonesia Maju membocorkan, nomenklatur di pemerintahan Prabowo bisa mencapai 54. Jumlah tersebut terdiri dari pos Menteri dan Kepala Lembaga.
Penambahan nomenklatur ini buntut dari keputusan Prabowo memecah Kementerian Koordinator dan Kementerian Teknis. Menteri Koordinator era Prabowo nantinya bisa bertambah menjadi 6 pos.
Sebagai perbandingan, posisi Menko di pemerintahan Jokowi ada 4 di antaranya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Menko Perekonomian, dan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves).
Di era Prabowo, beberapa Kemenko bakal dipertahankan dan dipecah. Sebut saja, Kemenko Polhukam akan dipecah menjadi Kemenko Polkam dan Kemenko Hukum dan HAM. Yang baru, Prabowo akan membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur.
Mantan Danjen Kopassus ini nantinya akan mempertahankan Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian. Selain itu, Prabowo berencana mengubah nama Kemenko Marves menjadi Kementerian Koordinator Investasi dan Pengembangan Wilayah.
5 Menko Jatah Parpol
Sumber merdeka.com yang juga anggota DPR ini bercerita, Prabowo akan menjadikan kementerian koordinator menjadi lima. Mereka akan dikendalikan oleh seluruh unsur partai politik.
Elite partai KIM mengungkapkan, Kementerian Koordinator akan menjadi jatah ketum partai KIM. Mereka adalah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.
"Secara politik juga sangat wajar. Pak Prabowo kan Ketum Gerindra. Sementara itu di kabinet Presiden Jokowi ada tiga Ketum parpol KIM lain yg juga menjadi Menteri, yaitu Menteri Bahlil (Ketum Golkar), Menteri Zulhas (Ketum PAN) dan Menteri AHY (Ketum PD)," kata sumber itu.
Tidak hanya Kemenko, Prabowo memecah beberapa kementerian teknis era Jokowi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bakal dipecah menjadi tiga Kementerian. Perubahannya menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi serta Kementerian Kebudayaan.
"Setahu saya, memang ada rencana akan dipecah. Ada opsi jadi dua, ada opsi jadi tiga," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kepada wartawan.
Selanjutnya, Kemenkum Ham akan dilebur lagi menjadi Kementerian Hukum dan Perundang-undangan dan Kementerian HAM. Lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.
Habiskan Rp53 Triliun
Adik Prabowo Hashim Djojohadikusumo membenarkan wacana memecah Kementerian PUPR. Bahkan, anggaran untuk memulai dua kementerian ini sudah ditetapkan sebesar Rp53 triliun.
Kementerian Perumahan diharapkan dapat menstimulasi sektor perumahan mulai tahun 2025 mendatang. Termasuk membangun 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3 T, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.
"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp53 triliun untuk mulai, dan Pak Prabowo sudah setuju," kata Hashim dalam APEC BAC Indonesia di Senayan, Jakarta awal September lalu.
Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Wacana perombakan ini disampaikan Prabowo dalam Debat Pilpres 2019 lalu.
Prabowo ingin nantinya menteri-menteri LH dan Kehutanan fokus di bidang masing-masing."Saya akan pisahkan. Menteri Kehutanan kok jadi satu dengan Lingkungan Hidup," kata Prabowo pada debat kedua Pilpres 2019.
Berikutnya, Prabowo mengkaji pemisahan Kementerian Haji dan Umrah dari Kementerian Agama. Prabowo juga ingin memisahkan Kembali Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saat ini dijabat eks Cawapres Prabowo, Sandiaga Uno. Ke depan, Kemenparekraf dibagi menjadi Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif.
Transformasi kelembagaan juga akan dilakukan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo bakal menghapus Kementerian BUMN. BUMN nantinya dirombak menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPNK).
Sumber elite partai KIM yang mengetahui wacana ini mengungkapkan, konsep ini meniru BUMN Singapura, Temasek Holding. Prabowo menganggap, nilai aset BUMN Indonesia mencapai USD1 triliun. Namun kontribusinya terhadap negara masih rendah.
"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen," kata Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah.
Burhanuddin menambahkan, Prabowo bakal membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Kementerian ini khusus mengurusi dan mengelola pajak hingga bea dan cukai. Kementerian tersebut merupakan gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC)."Yang pertama diubah ke Lembaga Penerima Negara. Mudah-mudahan Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," kata Burhanuddin dikutip dalam UOB Economic Outlook 2025, Kamis (26/9).
Jatah Menteri Partai Koalisi
Ketua umum partai koalisi kompak menyatakan urusan jatah menteri menjadi hak prerogatif Prabowo. Partai-partai tidak dalam posisi memaksakan kehendak urusan Menteri.Dua sumber di KIM mengatakan, partai-partai telah diminta menyetorkan nama-nama kader sebagai calon Menteri sejak Juli 2024.
Jatah Menteri tiap partai sudah dibagi-bagi. Ada yang sesuai permintaan, ada pula yang tidak. "Aku dengar, para ketum sudah diminta nama-nama sejak Juli. Kami tidak bisa menafsirkan (jatah Menteri), itu prerogatif Pak Prabowo. Tapi semoga bisa berlaku adil objektif melihat mitra koalisi yang menyukseskan Pilpres kemarin," ujar sumber ini.
Menurut informasi yang dikumpulkan dari sejumlah politisi KIM, Gerindra bakal mengisi 4 pos kementerian. Namun, Gerindra kabarnya bakal memilih banyak sosok-sosok profesional ke dalam kabinet Prabowo-Gibran. Informasi ini diakui oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. "Ya dari Gerindra sedikit lah," kata Dasco, Senin (16/9).
Golkar sebagai partai pemenang kedua di Pemilu 2024 disebut-sebut mendapatkan 6-7 kursi Menteri. PAN sebagai pendukung setia Prabowo di 3 edisi Pemilu, yakni Pilpres 2014, 2019 dan 2024 diganjar 5 kursi Menteri dan 4 Wakil Menteri.
"PAN kemungkinan dapat 5, jatah Wamen 4," ungkap anggota DPR dari partai koalisi Prabowo.
Sinyal itu pernah disampaikan Prabowo ketika menyambangi DPP PAN, Kamis (21/3) lalu. Prabowo akan memberi kursi menteri lebih dari yang diharapkan PAN. Menurutnya, Ketum PAN Zulkifli bisa terkejut bila nantinya PAN diberikan lebih dari apa yang sudah diajukan.
"Jadi nanti Pak Zulifki Hasan dan Pak Hatta (Rajasa) mungkin akan kaget dalam menyusun atau mengajukan. Mungkin yang diminta x, mungkin yang dikasih bisa bisa lebih dari x," kata Prabowo.
Parpol Pendukung Anies Dapat Apa?
Berikutnya, Partai Demokrat diisukan akan mendapatkan 4 kursi menteri. Saat dikonfirmasi, Demokrat setuju dengan tawaran jumlah dan kursi Menteri yang diberikan Prabowo.
"Jatah untuk Demokrat sudah cukup oke, dan angka kursinya enggak jauh beda (dari yang diharapkan)," kata seorang politikus Demokrat.
Sementara itu, ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), anggota terbaru KIM yang bakal mendapatkan 2 pos Menteri. PKB sebelumnya tergabung dalam koalisi Perubahan Bersama PKS dan NasDem.
Koalisi ini mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), rival Prabowo di Pilpres 2024. Dua partai lagi yang dikabarkan bergabung yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) santer bakal mendapat 1 kursi. Prabowo pun telah bertemu Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mendiskusikan jatah Menteri ini.
PPP diisukan mengincar kursi Menteri Agama. Selanjutnya, Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat diisukan diberi masing-masing satu kursi.
Akan tetapi, kabar terakhir, jatah Menteri untuk PKS dan NasDem dikaji ulang.Prabowo lantas menjanjikan pos menteri ke partai-partai nonparlemen di KIM. Di antaranya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2 kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi dan partai Gelora 1 kursi.
