Banyak Anggota TNI yang Kerja Sampingan Jadi Driver Ojol
Maruli tidak melarang anggotanya menjadi ojek online selama tidak mengganggu tugas utama mereka sebagai prajurit
Selama tidak mengganggu tugas utama mereka sebagai prajurit, Maruli tidak melarang anggotanya menjadi ojek online.
Setelah banyak anggota TNI menjadi ojol, KSAD Maruli berharap TNI dapat terlibat dalam bisnis
Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengusulkan agar TNI diberikan izin untuk berbisnis. Ia juga menyoroti beberapa personel TNI yang membutuhkan pendapatan tambahan dan bekerja sebagai ojek daring. Meskipun begitu, Maruli tidak melarang anggota TNI untuk menjadi ojek online selama tidak mengganggu tugas utama mereka sebagai prajurit. Ia mengakui bahwa kebutuhan ekonomi prajurit TNI sangat besar, termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka.
- Anggota TNI Banyak Kebutuhan Ekonomi, Kasad Maruli Persilakan Jadi Driver Ojol 'Saya Kalau Sempat Ngojek, Ngojek Juga'
- 3.000 Ojol Yogyakarta 'Geruduk' Kantor Polisi lalu Bertemu Jenderal Bintang Dua, Ada Apa?
- Driver Ojek Online jadi Korban Pembacokan di Bantul, Celurit Sampai Menancap di Bahu
- Perjuangan Driver Ojol Lulus Jadi Sarjana, Banting Tulang Tiap Hari Lulus Kuliah dengan Nilai Sangat Memuaskan
Maruli menyatakan bahwa yang penting adalah hadir dan bekerja dengan baik, karena dengan ngojek selama dua tiga jam bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Setelah itu, Maruli juga menekankan bahwa anggota yang memiliki bisnis tetap harus mengikuti apel pagi dan apel petang, jika tidak maka akan mendapatkan teguran dari atasan.
Dia mengatakan bahwa tidak mungkin izin ngojek jika ada satu orang yang hilang dan apel pagi kita bisa dilihat.
DPR RI dan pemerintah sedang merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang TNI, yang akan membahas pembatasan usulan TNI terkait bisnis. Maruli menegaskan bahwa jika dalam undang-undang tersebut TNI AD tidak diizinkan berbisnis, mereka akan mematuhi aturan tersebut.
Maruli mengatakan bahwa jika ada anggota TNI yang terlibat dalam bisnis ilegal, institusinya tidak akan mentolerirnya dan akan bekerja sesuai dengan koridor yang ditentukan. Maruli juga menyebutkan bahwa jika undang-undang melarang anggota TNI untuk berbisnis, maka mereka tidak perlu melakukannya.
Maruli menyarankan agar ada batasan yang jelas mengenai aturan TNI berbisnis. Jika tidak diperbolehkan berbisnis, dia akan tetap mematuhi undang-undang tersebut.
Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence
- Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
- FOTO: Serunya Trophy Tour Shopee Cup 2024, Diego Michiels dan Stefano Lilipaly Diserbu Fans
- Di Depan Pendukung Anak Desmond, Cagub Andra Soni Beberkan Perintah Prabowo untuk Memajukan Banten
- GetCourse Dukung Perubahan dalam Edukasi Digital dengan Penyediaan Platform All-In-One
- Maju Pilkada Sulteng, Waketum NasDem Ahmad Ali Lanjutkan Program Bangun Masjid dan Pesantren
-
Djoko Poerwanto
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024
