Ada Usulan Ubah Aturan TNI Boleh Berbisnis, Ekonom: Potensi Korupsi Meningkat
TNI meyakinkan bahwa penghapusan aturan larangan bisnis ini tidak akan mengganggu tugas pokok TNI.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengusulkan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI atau revisi UU TNI yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu usulan yaitu penghapusan larangan bagi prajurit untuk berbisnis.
Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai jika abdi negara sebagai pengguna anggaran bersinggungan dengan dunia bisnis yang terkait, maka timbul potensi kecurangan penggunaan anggaran yang menguntungkan segelintir pihak saja.
Huda menjelaskan, dana APBN merupakan dana dari pajak masyarakat, kemudian masuk ke dalam BUMN melalui Penanaman Modal Negara.
Di sisi lain, dunia usaha juga sering berkaitan dengan negara melalui penyediaan barang untuk pemerintah baik Kementerian, Lembaga, Polisi, hingga TNI, sehingga berpotensi korupsi meningkat.
"Berpotensi koruptif juga meningkat. Yang pada akhirnya yang memenangkan proyek pemerintah dari internal sendiri. Ekonomi semakin terhambat, terutama dari sisi dunia usaha non abdi negara. Maka saya tidak setuju dengan usulan tersebut," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Rabu (17/7).
Adapun sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Nugraha Gumilar menjelaskan bahwa usulan penghapusan Pasal 39 poin C ini dilatarbelakangi oleh keberadaan prajurit yang memiliki usaha kecil, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, atau warung kelontong.
TNI meyakinkan bahwa penghapusan aturan larangan bisnis ini tidak akan mengganggu tugas pokok TNI. Usulan revisi ini muncul dari Kababinkum TNI, Laksamana Muda Kresno Buntoro, dalam dengar pendapat publik RUU Perubahan TNI.
Kresno menekankan bahwa yang seharusnya dilarang adalah penggunaan institusi TNI untuk berbisnis, bukan usaha pribadi para prajurit. Dia juga menyoroti pentingnya penghasilan tambahan bagi prajurit TNI, dengan contoh sopirnya yang bekerja sampingan sebagai ojek.
Diberitakan sebelumnya.,Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengusulkan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI atau revisi UU TNI, yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu usulan yang mengejutkan adalah penghapusan larangan bagi prajurit untuk berbisnis.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Nugraha Gumilar menjelaskan bahwa usulan penghapusan Pasal 39 poin C ini dilatarbelakangi oleh keberadaan prajurit yang memiliki usaha kecil, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, atau warung kelontong.
"Usulan penghapusan pasal 39 poin c, dengan pertimbangan ada prajurit yang punya usaha pertanian, peternakan, perkebunan, warung kelontong dan lain-lain," kata Gumilar saat dihubungi.
TNI meyakinkan bahwa penghapusan aturan larangan bisnis ini tidak akan mengganggu tugas pokok TNI.
"Prajurit yang memiliki usaha tidak menjalankan usahanya seorang sendiri sehingga tidak mengganggu tugas sebagai prajurit," tegas Gumilar.
- Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
- FOTO: Serunya Trophy Tour Shopee Cup 2024, Diego Michiels dan Stefano Lilipaly Diserbu Fans
- Di Depan Pendukung Anak Desmond, Cagub Andra Soni Beberkan Perintah Prabowo untuk Memajukan Banten
- GetCourse Dukung Perubahan dalam Edukasi Digital dengan Penyediaan Platform All-In-One
- Maju Pilkada Sulteng, Waketum NasDem Ahmad Ali Lanjutkan Program Bangun Masjid dan Pesantren
-
Tira Santia
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024
