Alasan penggantian sila pertama Pancasila dari Piagam Jakarta

Merdeka.com - Undang-undang dasar 1945 adalah pedoman hukum yang sampai saat ini masih dipakai oleh Bangsa Indonesia. Perumusan UUD ini ternyata harus melewati banyak perjalanan yang panjang loh. Simak bagaimana kisahnya. Dalam sidang kedua BPUPKI di tanggal 14 Juli 1945, Ir Sukarno sebagai ketua Panitia Perancang UUD mengatakan bahwa ada tiga hasil, yaitu:

1. Pernyataan Indonesia Merdeka
2. Pembukaan UUD
3. Batang Tubuh Undang-undang dasar

Setelah itu, di tanggal 15 Juli 1945 BPUPKI kembali melakukan sidang untuk membicarakan rangcangan UUD. Keesokan harinya, BPUPKI sudah menerima hasil rancangan UUD secara utuh. Dengan begitu, selesailah tugas BPUPKI untuk menyelidiki proses kemerdekaan Indonesia. Karena tugasnya sudah selesai, BPUPKI pun akhirnya dibubarkan. Namun, para anggota mengusulkan tentang pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di tanggal 7 Agustus 1945. Meskipun dibentuk tanggal 7, PPKI baru bisa mulai bekerja di tanggal 18 Agustus 1945.

Sidang pertama PPKI dilakukan di Pejambon. Sebelum rapat dimulai, Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta meminta kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Mohammad Hasan untuk membahas lagi tentang rancangan UUD. Hal itu dikarenakan adanya kelompok yang nggak mau menerima kalimat pertama sila pertama naskah Piagam Jakarta. Untuk bisa menjaga persatuan bangsa Indonesia, maka dilakukanlah perubahan terhadap isi sila itu.

Akhirnya, sila pertama Pancasila diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, sekarang kamu sudah tahu tentang pembubaran BPUPKI dan penggantian kalimat dari sila pertama Pancasila. Sampai saat ini, Pancasila masih mendapatkan tempat yang khusus sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai pedoman hidup berbangsa bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. (mdk/iwe)