20 Juta rakyat Indonesia belum punya e-KTP
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sekitar 20 juta jiwa warga Indonesia belum memiliki e-KTP terutama di wilayah terpencil. Namun dirinya yakin bahwa hal itu bisa diselesaikan pada September 2016.
"Gini ya, singkatnya bahwa masih ada sekitar 20 juta jiwa warga WNI yang harus punya NIK itu belum didata," kata Tjahjo di gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Kamis (25/8).
Dia juga meminta maaf kepada masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP terutama di daerah-daerah. Pihaknya berjanji akan menyelesaikan e-KTP pada September 2016.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
-
Mengapa Ganjar ingin menerapkan KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
"Kedua mohon dimaafkan, SDM kita di pelosok-pelosok daerah belum optimal, di kota saja kami minta masyarakat untuk proaktif datang. Yang di daerah petugas dukcapil di kecamatan datangi lah warga penduduk di desa di gunung, di pelosok. Nah ini yang belum berjalan dengan baik, kami akan coba deadline sementara akhir September mudah-mudahan ada semangat untuk 20 juta itu walaupun tidak tiap hari melayani masyarakat. Karena ada yang meninggal, ada masuk usia dewasa,ada pindah ada yang status dari bujangan menikah dan sebagainya, karena kan perlu ganti KTP," jelas Tjahjo.
Lanjutnya, untuk blangko e-KTP sudah cukup dan nantinya akan didistribusikan secara merata di tiap-tiap daerah.
"Soal Blanko cukup. Tapi kami akan berikan merata, jangan daerah minta seribu terus ditumpuk saja tidak mau proaktif, kan repot," jelasnya.
Tjahjo menambahkan, pihaknya saat ini lebih fokus kepada perekaman identitas sehingga masyarakat mendapatkan KTP sementara.
"Masih ada puluhan ribu warga Jakarta yang nggak mau datang ke kecamatan ngurus e-KTP," ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, tidak ada sanksi bagi masyarakat yang tidak membuat e-KTP, namun akan kesulitan salah satunya jika yang bersangkutan ingin membuat paspor.
"Enggak ada sanksi, tetapi dia akan rugi sendiri nanti mau cari paspor cari surat izin apa-apa," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca SelengkapnyaKetersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca SelengkapnyaArtis penyanyi Agnez Mo datangi kelurahan Kedoya, untuk apa?
Baca SelengkapnyaKPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.
Baca SelengkapnyaMemastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca SelengkapnyaDukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca SelengkapnyaPemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.
Baca SelengkapnyaWahyu mengimbau bagi para calon atau kandidat yang berkeinginan mendaftar sebagai calon perorangan.
Baca Selengkapnya10 Sertipikat dibagikan secara door to door oleh Hadi Tjahjanto dan 30 sertipikat lainnya dibagikan secara ngariung.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ yang dinamakan KTP Sakti jika terpilih menjadi Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaSecara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca Selengkapnya