704 TPS di Papua Tunda Pencoblosan Pemilu 2019
Merdeka.com - Sebanyak 704 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, terpaksa harus menunda pencoblosan karena keterlambatan menerima logistik pemilu.
Dilansir Antara, untuk di Abepura terdapat 369 TPS yang ditunda. Sementara di Jayapura Selatan ada 338 TPS. Hanya saja di Jayapura Selatan sudah ada tiga TPS di dua kampung yang mencoblos, sehingga tinggal 335 TPS.
"Jadi total 704 TPS yang belum atau ditunda," kata komisioner Bawaslu Kota Jayapura, Hardin Halidin, seperti dilansir Antara Rabu, 17 April 2019.
-
Apa saja yang menjadi kendala distribusi logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Bagaimana KPU Papua mendistribusikan logistik Pemilu? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Dimana terdapat TPS terbanyak untuk Pemilu 2024? Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah TPS terbanyak di Indonesia untuk Pemilu 2024, yakni mencapai 140.457 titik.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas distribusi logistik Pemilu di Papua? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Apa itu TPS dalam Pemilu? TPS dalam Pemilu merupakan singkatan dari Tempat Pemungutan Suara. TPS merupakan lokasi atau tempat dimana pemilih akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum atau Pemilu.
-
Apa yang dimaksud dengan TPS dalam Pemilu? TPS merupakan singkatan dari Tempat Pemungutan Suara, hal ini sudah dijelaskan menurut pasal 1 UU No.7 Tahun 2017. TPS ini merupakan tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
Hardin menjelaskan, alasan penundaan pencoblosan karena keterlambatan pengiriman logistik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura.
"Tadi, kami langsung ke KPU Kota Jayapura untuk melihat dan mencari tahu apa saja hambatan yang membuat terlambat penyaluran logistik pemilu," kata Hardin yang membidangi pencegahan di Bawaslu Kota Jayapura.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Jayapura Rinto Pakpahan yang membidangi penindakan mengaku masih menunggu berita acara dari KPU Kota Jayapura terkait alasan penundaan penyaluran logistik pemilu di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan sehingga terpaksa harus menunda pencoblosan.
"Masih menunggu berita acara dari KPU Kota Jayapura. Memang tadi kami dari sana melihat masalah apa yang membuat terlambatnya penyaluran logistik," katanya.
Berdasarkan berita acara dari KPU Kota Jayapura, Rinto sampaikan barulah Bawaslu Kota Jayapura bisa merapatkan dan membuat rekomendasinya seperti apa.
"Tentunya kami baru bisa membuat rekomendasi setelah ada surat resmi atau berita acara terkait keterlambatan yang terjadi," katanya.
Sebelumnya, sejumlah warga yang datang untuk menyalurkan hak politiknya ke sejumlah TPS di Distrik di Abepura dan Jayapura Selatan batal melakukan pencoblosan karena logistik pemilu hingga pukul 12.00 WIT tidak kunjung datang.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengatakan, pihaknya akan memeriksa atau melihat terlebih dahulu terkait masalah yang terjadi di Papua. Pemungutan suara di Papua mengalami kendala, yaitu keterlambatan logistik Pemilu 2019.
"Papua juga kita harus ngecek, apakah kemudian kesalahannya di mana. Apakah penyelenggaranya yang salah atau apa, sebenarnya Papua termasuk daerah yang pertama kali kita drop logistik. Kita juga akan membuat investigasi soal apa yang terjadi di kota Jayapura, ini di kota Jayapura kan, di dua distrik," kata Ilham di Jakarta.
Ilham menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan investigasi terkait keterlambatan logistik Pemilu 2019 di Papua. Meski pemungutan suara akan diundur pada Kamis 18 April 2019.
"Tetapi kalau enggak salah sudah direkomendasi untuk besok. Nah kita akan terus investigasi kenapa kemudian ini terlambat. Jadi pokoknya laporan-laporan di daerah kita akan segera tindak lanjuti dan bagaimana kemudian Bawaslu melihat kasus ini," tegas dia.
KPU, kata Ilham, belum bisa memastikan apakah kasus atau masalah ini dapat diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah atau tidak.
"(Bisa diselesaikan oleh KPU Daerah) tergantung casenya seperti apa," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Per hari ini tersisa 514 TPS yang belum mencoblos,” kata Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius
Baca Selengkapnya1.297 TPS di Tanah Papua Belum Pemungutan Suara, Ini Penyebabnya
Baca SelengkapnyaKPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca Selengkapnyakowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaPemungutan suara tertunda di 17 TPS di Jakarta Utara akibat banjir yang melanda kawasan tersebut, pada hari pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMassa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain.
Baca SelengkapnyaSejumlah permasalahan yang muncul saat hari pemungutan suara di antaranya terlambat tibanya logistik Pemilu 2024 di TPS.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.
Baca SelengkapnyaIni terjadi akibat terlambatnya keluar rekomendasi dari Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKini hanya tinggal menunggu kedatangan pimpinan KPU Papua untuk mengikuti rapat pleno.
Baca SelengkapnyaPenduduk di Perbatasan Skouw RI-PNG ada suku dari berbagai daerah di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHal yang sama juga terjadi pada KPU Kabupaten Tolikara
Baca Selengkapnya