Abu Sayyaf Minta Tebusan, Mahfud Tak Ingin Negara Kalah dengan Perampok
Merdeka.com - Pemerintah Indonesia dan Filipina masih berkoordinasi untuk bernegosiasi dengan kelompok bersenjata Abu Sayyaf yang menyandera Tiga WNI. Menkopolhukam Mahfud MD menyebut, pihak Abu Sayyaf masih tertutup.
"Masih nego, karena dari lapangan karena dari pihak Abu Sayyaf kan kita belum tahu yah masih tertutup ya, dia masih menutup diri," katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Mahfud mengatakan, semua cara bakal dilakukan supaya tiga WNI tersebut bisa bebas. Hingga saat ini, Indonesia dan Filipina masih berkoordinasi.
-
Kenapa Mahfud tidak ingin membuang reputasinya? “Saya tidak akan membuang reputasi saya selama 24 tahun ke belakang lalu akan mengubah diri 5 tahun ke depan,“ tegas Mahfud.
-
Apa yang Mahfud lakukan? Mahfud telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Mahfud mundur? Mahfud Md memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD, berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
-
Bagaimana Hadi Tjahjanto membantah klaim Mahfud? “Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,“ kata Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024). “Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,“ Dengan demikian, Hadi menyatakan bahwa data Mahfud MD tidak relevan. “Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,“ ujar dia.
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Bagaimana Mahfud ingin menularkan ketegasannya? “Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,“ pungkas Mahfud MD.
"Sedang jalan nego-negonya untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan dan pembebasan tanpa mengorbankan satu jiwa pun baik dari pihak penyandera maupun tersandera. Kita kan harus menyelamatkan," tuturnya.
Mahfud pun tidak ingin Indonesia lemah dengan memberi tebusan kepada Abu Sayyaf. Dia tidak sudi negara dipecundangi perampok.
"Berapa sekarang minta tebusannya Rp8,3 miliar kan, tapi kalau kita nuruti tebusan terus masa kalah sama perampok," tegasnya.
3 WNI Disandera Selama 3 Bulan
Sudah dua bulan sejak September 2019, tiga WNI menjadi sandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Ketiganya merupakan nelayan Indonesia yang diculik dari Lahad Datu, Sabah.
Tiga nelayan diidentifikasi sebagai Maharudin Lunani (48), putranya Muhammad Farhan (27), dan anggota kru Samiun Maneu (27). Mereka diculik oleh orang-orang bersenjata dari kapal pukat nelayan yang terdaftar di Sandakan, perairan Tambisan.
Kelompok Abu Sayyaf meminta 30 juta peso atau sekitar Rp 8 miliar sebagai uang tebusan.
Seperti diketahui, Abu Sayyaf merupakan kelompok bersenjata yang kerap menculik nelayan yang menguasai wilayahnya. Kelompok ini berdomisili di Filipina, dengan tiga wilayah kekuasaan di daerah Jolo, Basilan, dan Mindanao. Meski begitu, mereka juga kerap berpindah-pindah.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menegaskan, perjalanannya di Lebak Banten untuk berkampanye dan sudah mengajukan cuti sebagai Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya"Yang melanggar kita punishment (hukum), itu saja. Kita sudah ada aturannya," kata Panglima TNI
Baca SelengkapnyaMahfud mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dengan pelbagai sikap perdamaian.
Baca SelengkapnyaMenurut Menko Polhukam Mahfud MD, Indonesia berhak mengusir mereka
Baca SelengkapnyaBakal Cawapres Mahfud MD mengatakan menyoroti lemahnya penegakan hukum.
Baca SelengkapnyaPernyataan itu disampaikan Mahfud dalam diskusi publik 'Tabrak Prof' bersama generasi atau kaum muda Aceh.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, tantangan ke depan sangat banyak bukan hanya persoalan kemakmuran dan keadilan.
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan, pihaknya akan fokus kepada aparat penegak hukum agar Indonesia menjadi negara adil.
Baca SelengkapnyaMahfud menilai, sebuah negara bisa pecah jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.
Baca SelengkapnyaJika jadi Cawapres Mahfud berjanji tidak akan pandang bulu.
Baca SelengkapnyaKekayaan alam dari Riau berkontribusi besar bagi Indonesia.
Baca Selengkapnya