AHY soal Tagar 'All Eyes on Papua': Papua Wilayah yang Mulia, Kita Harus Jaga Kehormatannya

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan tidak akan menutup mata terhadap Papua. AHY menanggapi ramai seruan All Eyes on Papua yang viral di media sosial.

"Prinsipnya begini Papua adalah wilayah Indonesia yang mulia, yang unik yang harus kita jaga kehormatannya dan kemuliaannya. Tentunya kita ingin masyarakat Papua hidup dengan baik dan sejahtera. (Papua) diperlakukan adil, tidak dinomorduakan dan justru kita fokus pada mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain," kata AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat, (7/6).

AHY menyebut, pembangunan ekonomi di Papua membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Oleh karenanya, AHY menilai diperlukan kontribusi masyarakat dalam pembangunan bumi Cendrawasih.

"Yang penting bagi saya, bagaimana semuanya ditetapkan, dengan melibatkan semua warga Papua asli di sana, yang jelas dimengertikan bahwa tujuan pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat setempat dan berkontribusi pada ekonomi nasional. Ya ini yang bisa kami jelaskan, tentu juga harus bersabar, harus juga dengan ketulusan dan dimengerti," sebutnya.

Meski begitu, AHY tidak ingin berkomentar lebih jauh termasuk soal masalah atau urusan politik. Namun dia memastikan, pihaknya ingin memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi di Papua dan provinsi lainnya.

"Kami kementerian ATR/BPN tidak ingin berkomentar terlalu jauh, termasuk urusan politiknya, tapi yang jelas kami secara prinsip ingin memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan juga kita ingin menjaga kedaulatan dan juga rasa nyaman bagi masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya tagar 'All Eyes On Papua' viral di media sosial akhir-akhir ini. Unggahan poster yang viral di media sosial Instagram terdapat narasi yang menyebutkan bahwa "Hutan di Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibangun perkebunan sawit".

Pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, berdemo di depan Mahkamah Agung dan menolak pembabatan hutan, karena hutan itu merupakan hutan adat tempat penghidupan secara turun temurun, serta sumber pangan, budaya, dan sumber air.