Akal Bulus Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh, Tukar Valas Rp6,5 Miliar Pakai KTP Asisten
Penukaran valas itu dilakukan Gazalba Saleh selama dua tahun.
Saksi kasus dugaan korupsi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Santi mengungkapkan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh pernah menukarkan valuta asing (valas) senilai total Rp6,5 miliar dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) asisten, Ikhsan A.R.
Santi, yang merupakan teller di salah satu tempat penukaran uang (money changer) PT Sahabat Valas, menyebutkan bahwa penukaran valas Gazalba selama 2 tahun, 2021—2022.
"Saat itu saya tidak kenal Pak Gazalba karena waktu datang ke tempat saya, dia mengaku namanya Ikhsan. Akan tetapi, ini memang orangnya," ucap Santi dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (1/8), demikian dikutip Antara.
Santi mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 transaksi penukaran valas oleh Gazalba tercatat sebanyak lima kali dengan total nilai Rp5,8 miliar. Seluruh uang asing tersebut ditukarkan Gazalba secara tunai menggunakan KTP Ikhsan.
Secara perinci, uang yang ditukarkan Gazalba dilakukan pada tanggal 3 Februari 2022, 4 Februari 2022, 10 Februari 2022, dan 17 Februari 2022 sebanyak dua kali.
Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Sahabat Valas Budiman menambahkan bahwa penukaran valas yang dilakukan Gazalba pada tahun 2021 tercatat pula sebanyak lima transaksi dengan nilai kurang lebih sebesar Rp747 juta.
Perinciannya, pada tanggal 6 Agustus 2021 sebanyak dua kali, 16 Agustus 2021, dan 2 November 2021 sebanyak dua kali.
"Ya, lima kali transaksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP)," ungkap Budiman.
Dalam kasus dugaan korupsi penanganan perkara di MA, Gazalba didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total nilai Rp62,89 miliar.
Dugaan penerimaan itu meliputi gratifikasi senilai Rp650 juta serta TPPU terdiri atas 18.000 dolar Singapura (Rp216,98 juta), Rp37 miliar, 1,13 juta dolar Singapura (Rp13,59 miliar), 181.100 dolar AS (Rp2 miliar), dan Rp9,43 miliar dalam kurun waktu 2020—2022.
Gratifikasi yang diberikan kepada Gazalba terkait dengan pengurusan perkara kasasi pemilik Usaha Dagang (UD) Logam Jaya Jawahirul Fuad yang mengalami permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada tahun 2017.
Uang gratifikasi itu diduga diterima Gazalba bersama-sama dengan pengacara Ahmad Riyadh selaku penghubung antara Jawahirul Fuad dan Gazalba pada tahun 2022 setelah pengucapan putusan perkara. Gazalba menerima Rp200 juta dan Riyadh menerima uang sebesar Rp450 juta, atau total gratifikasi yang diterima keduanya sebesar Rp650 juta.
Selanjutnya uang hasil gratifikasi tersebut beserta uang dari penerimaan lain yang diterima Gazalba dijadikan dana untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan kakak kandung terdakwa, Edy Ilham Shooleh, dan teman dekat terdakwa, Fify Mulyani.
Dengan demikian, perbuatan Gazalba terancam pidana dalam Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
