Alumni 212 sebut rezim saat ini tidak adil dan zalim

Merdeka.com - Ketua Presidium Alumni 212 Ansfuri Idrus Sambo bersama belasan massa menyambangi Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (14/7) kemarin. Dalam kedatangan, Ansfuri menyampaikan delapan poin pernyataan sikap Alumni 212.

Dia menilai adanya kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan rezim saat ini. Pernyataan sikap yang pertama adalah Alumni 212 menolak Peraturan Pengganti Undang-undang tentang pembubaran ormas. Menurutnya, aturan tersebut bertentangan dengan UUD 45 dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Karena sangat berpotensi digunakan oleh rezim penguasa untuk membungkamkan kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat terhadap Ormas-ormas yang berseberangan dengan rezim penguasa," ujarnya.

Kedua, Alumni 212 menolak pembubaran HTI dan ormas Islam lainnya. Sebab, tidak ada yang kuat untuk membubarkan Ormas HTI yang selama ini banyak memberikan kontribusi dalam perbaikan dan peningkatan kualitas akhlak anak Bangsa

Ketiga, Alumni 212 juga mengutuk kezaliman pihak-pihak tertentu terhadap Hermansyah dan meminta Komnas HAM untuk menyelinap dan mengungkapkam dalang di balik kasus upaya pembunuhannya. Empat, menolak kriminalisasi dan diskriminasi hukum terhadap Muhammad Hidayat yang melaporkan ucapan kebencian yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep putra Bapak Jokowi.

"Bagaimana mungkin yang melaporkan suatu kejahatan malah ditersangkakan sementara yang melakukan ujaran kebencian malah bebas dan tidak diproses hukum hanya karna yang bersangkutan adalah putra dari Penguasa Negeri ini, hal ini sangat melanggar azas Equality before the Law, jika hal ini dibiarkan maka akan terjadi ketidakpercayaan rakyat kepada penegakan hukum di negeri ini yang melakukan tebang pilih dan diskriminasi hukum," jelasnya.

Kelima, Alumni 212 menolak kriminalisasi terhadap siapapun juga termasuk kepada lawan politik sebagai upaya balas dendam politik karena kekalahan Ahok di pilkada Jakarta. Keenam, Alumni mengimbau kepada Jokowi untuk menghentikan hal-hal yang akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah kehidupan bernegara yang dapat menimbulkan konflik horizontal dan membahayakan keutuhan NKRI.

"Kami meminta kepada kepolisian untuk professional dan proporsional serta tidak bertindak diskriminatif dalam kasus Ahok mulai dari awal yang tidak ditahan bahkan sampai menjadi narapidana tapi tidak dimasukkan ke dlam LP, bahkan saat ini posisi Ahok tidak jelas di mana rimbanya. Dalam hal lain polisi sangat berbeda dan diskriminatif dengan menangani kasus-kasus yang menimpa umat Islam, ulama-ulama dan aktivis pro keadilan," tegas Ansfuri.

Terakhir, Alumni juga meminta maaf kepada para pejuang-pejuang bela Islam, bela Alquran yang berbeda pandangan dan tidak sejalan dengan kami dalam menyikapi pengaduan kasus HT ke Komnas HAM karena dikriminalisasi juga oleh rezim penguasa. Hal ini kami lakukan bukan dalam rangka pembelaan ataupun dukungan politik kepada HT tapi hanya semata-mata solidaritas antar anak bangsa yang juga ikut dikriminalisasi oleh Rezim penguasa saat ini.

"Semoga Allah menjauhkan kami dari segala macam niat dan tindakan untuk mencari keuntungan dunia, jabatan, harta dan popularitas dalam perjuangan ini. Demikianlah Penyataan Sikap ini kami sampaikan hanyalah semata-mata untuk mencari ridho Allah dan demi menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai ini," pungkasnya.