Anggaran Makan Minum Pemkot Malang Tahun 2020 Mencapai Rp25,8 M

Merdeka.com - Anggaran makan dan minum (mamin) dalam APBD Tahun 2020 Kota Malang mencapai Rp25,8 miliar. Total anggaran yang tersebar di 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Pendidikan mengusulkan anggaran makan minum terbesar Rp6 miliar untuk pengadaan 24.100 set makan minum. Anggaran mamin sebesar Rp25,8 miliar mendapat sorotan lantaran dinilai cukup besar. APBD Kota Malang sendiri tahun 2020 sebesar 2,7 Triliun.

Wali kota Malang, Sutiaji mengatakan, anggaran tersebut terlihat besar karena terkumpul dalam satu rekening yang nilainya sebesar Rp25,8 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi keseluruhan.

"Sekarang mudah dipantau, mamin masuk dalam satu rekening, dulu tersebar, sekarang enggak lagi, include di dalam kegiatan masuk di satu rekening. Sehingga kelihatan banyak," tegas Sutiaji di DPRD Kota Malang, Senin (4/11).

Sutiaji juga menjelaskan, mamin yang dimaksud dalam anggaran itu bukan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara). Mamin itu untuk kegiatan mengundang orang atau masyarakat.

Dicontohkan, seperti DLH (Dinas Lingkungan Hidup) mengundang kader lingkungan, RT, RW mesti anggaran mamin masuk. Begitupun Dinas Pendidikan, saat sosialisasi menghadirkan wali siswa juga dibutuhkan mamin.

"Kalau di kantor mendapat mamin, ya tidak bisa," tegasnya.

Dia menegaskan kalau dulu memang tidak terlihat karena masuk rekening macam-macam, sekarang masuk satu rekening. Sehingga angka mamin terlihat besar.

DPRD Tidak Dapat RKA

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, Pemkot tidak memberikan RKA yang dapat membaca detail perhitungan anggaran. Sehingga terbaca hanya angkanya yang besar, tanpa terurai secara detail.

"Enggak melihat RKA, lihat globalnya saja. Alasannya urusan teknis urusan eksekutif, padahal dari situ kelihatan poin anggaran," katanya.

Saat pembahasan anggaran APBD tahun 2020, DPRD tidak sepenuhnya diberi RAK. Apalagi pembahasannya oleh DPRD periode sebelumnya. Sehingga hal itu menjadi catatan untuk pembahasan APBD oleh DPRD periodenya.

"Jadi kami beri catatan, saat bahas anggaran KUA PPAS, RAK harus disertakan dan dipublish," tegas politikus PDIP ini.