Anggota Komisi VI DPR Terima Informasi Ada Pejabat Persulit Investasi di Indonesia

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus mengatakan, dirinya mendapat informasi tentang pejabat berwenang yang mempersulit proses investasi untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi dan kelompoknya.

Deddy mengatakan, dirinya mengimbau agar para pejabat tersebut tidak menyelewengkan kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi.

"Terus terang saya bertemu dan mendapat keluhan dari beberapa investor baik dalam maupun luar negeri. Mereka mengeluhkan bahwa proses perizinan terbaru memang mempermudah urusan administrasi di awal, tetapi proses setelahnya justru menjadi rumit dan tidak jelas," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/7).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengkritisi adanya sekelompok oligarki kekuasaan yang membajak pemusatan regulasi untuk kepentingan mereka.

“Ini sudah seperti kembali ke zaman Orba, indikasinya ada yang minta saham, minta jatah preman hingga mencoba merampas kegiatan investasi orang lain”, kata Deddy.

Dia menilai, upaya sistematis ini tidak saja terjadi pada investor yang baru akan memulai bisnisnya, tetapi juga perusahaan yang sudah lama menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga sangat merugikan bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan.

"Presiden Jokowi itu sangat berkeinginan mempermudah investasi dalam rangka mendongkrak kegiatan ekonomi di sektor riel, sumber daya alam dan manufaktur. Dengan demikian akan terbuka banyak lowongan pekerjaan dan terciptanya distribusi keadilan antar wilayah serta nilai tambah produk di Indonesia. Hal ini akhirnya akan bermuara pada peningkatan penerimaan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

"Saya khawatir tujuan-tujuan mulia itu akan tersendat atau tidak akan pernah tercapai hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi," tambah Deddy.

Dia menerangkan, ada investor di bidang maritim yang akhirnya memilih mundur dan menutup usahanya akibat perilaku para oligarki tersebut. Untuk itu, Deddy memohon agar Presiden Jokowi segera turun tangan dan mencari informasi pembanding untuk memvalidasi informasi terkait proses investasi di Indonesia saat ini.

"Saya khawatir Bapak Presiden tidak mendapat informasi yang lengkap dan valid, sebab orang-orang ini punya akses langsung untuk menyampaikan informasi versi mereka kepada Presiden," tutupnya.