Bahlil soal Polemik Revisi UU TNI: Semua Punya Niat Baik
Bahlil mengatakan, partai Golkar juga sangat aktif dalam proses penyusunan RUU TNI di DPR.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI sudah berjalan semestinya. Menurutnya, semua pihak punya niat baik terhadap RUU yang kini telah menjadi UU tersebut.
"Saya pikir semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya, tinggal kita sosialisasikan ya. Semuanya punya niat yang baik ya," kata Bahlil di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/3).
Bahlil mengatakan, partai Golkar juga sangat aktif dalam proses penyusunan RUU TNI di DPR.
"Sudah lewat fraksi, sudah lewat anggota komisi I dan sudah lewat pimpinan Komisi I, kebetulan Golkar di sana ada Pak Dave Laksono ada Ibu Nurul (Arifin)," kata Bahlil.
RUU TNI Disahkan Jadi UU di Tengah Penolakan
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-undang.
Hal itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3).
"Tiba lah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pengesahan UU TNI ini tak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR. Namun, masing-masing fraksi memberikan catatan.
Pasal-Pasal yang Berubah
Dalam perjalanannya, pembahasan revisi UU TNI menjadi sorotan. Sebab, Komisi I DPR dan pemerintah menggelar rapat konsinyering Panitia Kerja (Panja) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada 14-15 Maret 2025.
Adapun sejumlah perubahan yang dibahas antara lain penempatan TNI aktif di 14 kementerian dan lembaga, batas usia pensiun prajurit dan perwira TNI, tugas TNI terkait operasi militer di luar perang, dan kedudukan TNI.
