Follow
Bawaslu Temukan Anggota TNI-Polri Masuk Daftar Pemilih di Garut
Merdeka.com - Di Garut, Jawa Barat, sejumlah anggota TNI dan Polri masuk ke dalam daftar pemilih untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Garut.
Komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) pada Bawaslu Garut, Iim Imron mengatakan bahwa menemukan data terkait dengan tidak memenuhi syarat (TMS).
"Banyak yang anggota Polri-TNI (masuk daftar pemilih Pemilu)," kata Iim, Selasa (4/4).
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Apa itu TMS Pemilu? TMS Pemilu adalah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, adalah kategori pemilih dalam Pemilu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan aturan yang berlaku.
-
Siapa saja yang termasuk TMS Pemilu? Syarat pemilih dalam Pemilu yang diatur oleh PKPU No. 7 Tahun 2022 mencakup kewarganegaraan, usia minimal 17 tahun, tidak sedang dalam pembinaan pidana, tidak menjadi anggota TNI/Polri aktif, dan tidak menjadi pengurus partai politik.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Kenapa ada TMS Pemilu? Hal ini bertujuan untuk menjamin integritas Pemilu dan menjaga keabsahan hasil pemilihan.
-
Bagaimana cara menentukan TMS Pemilu? Status TMS Pemilu akan diberikan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan aturan yang berlaku.
Ditemukannya data tersebut oleh Bawaslu, dijelaskan Iim, adalah hasil pemantauan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam pemutakhiran data pemilih di tingkat desa dan kecamatan. Bawaslu menemukan daftar pemilih kategori TMS seperti anggota TNI-Polri.
"Ada ribuan, ada sekitar seribu lebihan yang masuk gitu ya," ujar dia.
Bisa masuknya anggota TNI-Polri sebagai pemilih dalam pemilu, menurut Iim, kemungkinan karena tidak tertulisnya pekerjaan mereka di sistem Dinas Kependudukan. Hal tersebut kemudian menjadikan mereka masuk daftar.
Saat coklit tersebut, Iim memastikan bahwa seluruh anggota TNI-Polri yang masuk daftar langsung dicoret. “Saat statusnya betul-betul anggota TNI-Polri, langsung dicoret gitu,” ucap dia.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca Selengkapnya
Mahfud mengatakan, Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah.
Baca Selengkapnya
Anggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
Baca Selengkapnya
Cak Imin berharap kementerian terkait menertibkan aparatnya agar tak terlibat politik praktis di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Ganjar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera turun tangan mencari tahu kebenarannya.
Baca Selengkapnya
Perebutan kursi antara calon anggota DPR petahana dan wajah baru tersaji di beberapa daerah.
Baca Selengkapnya
Tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang selama ini Cak Imin dan Anies lakukan saat masa kampanye.
Baca Selengkapnya
Laporan itu berasal dari calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil III dari Partai Demokrat, yaitu Surasa dan Ananda Ubaid Sihabuddin Arg
Baca Selengkapnya
Setidaknya ada 16 catatan yang berhasil dikumpulkan oleh kubu Prabowo Gibran.
Baca Selengkapnya
Ketua Timsel KPU 4 kab/kota di Jambi Aswari menampik bahwa dia tidak melibatkan sekretaris dan anggota dalam rapat pleno.
Baca Selengkapnya
Keputusan itu diambil setelah dilakukan rapat pleno yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran menemukan dugaan kecurangan pemilu 2024 berupa mobilisasi pemilih secara ilegal.
Baca Selengkapnya