Belum Masa Kampanye, Bawaslu Tidak Bisa Beri Sanksi Pamannya Gibran

Merdeka.com - Kehadiran adik Ibu Negara Iriana, Haryanto saat pelepasan Gibran Rakabuming Raka ke DPD PDIP Jawa Tengah, kemarin mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. Setelah Sekda Kota Solo, kini giliran Bawaslu yang menanyakan kehadiran guru PNS di SMPN 10 Solo tersebut.

"Kalau melihat apa yang dilakukan dia (Haryanto) itu jelas melanggar aturan sebagai ASN," ujar Ketua Bawaslu Solo Budi Wahyono saat dihubungi wartawan, Jumat (13/12).

Budi menegaskan sebagai ASN, Haryanto harus mampu menjaga netralitas. Jika benar dia melakukan kegiatan politik, ia memastikan yang bersangkutan melanggar Undang-undang ASN dan PP tentang Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan tersebut dikatakan, ASN dituntut untuk menjadi netral.

"Sekali lagi ini melanggar aturan. Apalagi saat ini status Haryanto masih sebagai ASN, tapi dia tetap hadir dalam acara politik tersebut," katanya.

Menurut dia, sudah menjadi kode etik ASN tidak boleh memihak dan tidak melakukan politik praktis. Namun dia belum tahu apakah Haryanto, pada saat acara tersebut sedang cuti atau tidak. Meski cuti sekalipun, kata dia, seorang ASN tidak boleh hadir di acara politik apapun alasannya. Karena status sebagai itu PNS melekat.

"Sekarang belum masuk tahapan Pilkada Solo, jadi kami tidak bisa menjatuhkan sanksi," jelasnya.

Namun, lanjut dia, proses sanksi bisa dilakukan oleh Komisi ASN. Sebab saat ini belum terhitung masa kampanye. Masa kampanye dimulai pada tanggal 11 Juli-19 September 2020 mendatang.

Keberangkatan putra pertama Presiden Joko Widodo ke DPD PDIP Jawa Tengah untuk mendaftar Pilwalkot kemarin juga dihadiri sejumlah kerabat lainnya. Kakak kandung Iriana, Haryanto alias Anto terlihat mengenakan kaos bergambar Indonesia Raya seperti ratusan relawan lainnya. Padahal Anto berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Guru PNS SMPN 10 Solo.