Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bertemu CEO Facebook, Wapres JK tak akan bicarakan pajak

Bertemu CEO Facebook, Wapres JK tak akan bicarakan pajak Jusuf Kalla pidato di Sidang Umum PBB. ©REUTERS/Eduardo Munoz

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Asia-Pasifik (APEC) di Lima, Peru, Sabtu waktu setempat. JK menyatakan tidak akan membicarakan soal pajak pada pimpinan perusahaan media sosial berjaringan global tersebut.

"Kami tidak akan membicarakan teknis (pajak) seperti itu. Kami hanya ingin ada perluasan hubungan dengan mereka karena itu (Facebook) sudah suatu yang tidak bisa dihindari," kata Wapres sebelum menuju lokasi pertemuan puncak pemimpin APEC itu, dilansir Antara, Minggu (20/11).

Justru, menurut Kalla, Indonesia harus bisa meniru Irlandia yang memanfaatkan Facebook dan media sosial berbasis teknologi informasi lainnya untuk menjaga persaingan usaha lebih sehat.

Wapres dijadwalkan bertemu Zuckerberg pada Sabtu sore setelah pertemuan para pemimpin ekonomi anggota APEC.

"Ada yang minta investasi seperti Apple yang akan bangun semacam kampus di Indonesia. Ini (pembicaraan dengan Zuckerberg soal investasi) juga sedang dalam proses," kata Kalla menambahkan.

Terkait dengan kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump, Wapres mengatakan masih belum bisa diprediksi, apakah berubah menjadi proteksionis atau tidak.

"Semuanya belum jelas karena masih Februari nanti. Tapi apa pun yang terjadi, kita tidak perlu khawatir. Kita akan pikirkan (penguatan) ekonomi dalam negeri. Karena kita punya kelebihan, yaitu jumlah penduduk yang besar, maka produktivitasnya juga harus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonominya juga besar," katanya.

Demikian pula dengan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) diimplementasikan atau tidak, Indonesia tidak terpengaruh secara ekonomi karena Indonesia juga belum terlibat secara aktif dalam kaukus tersebut.

"Yang khawatir itu kan, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Kalau kita kan tidak ikut," ujar Wapres didampingi Menteri Perdagangan Enggartiasto Satriagung dan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Peru merangkap Bolivia Moenir Ari Sunandar. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Luhut Jamin TikTok Tetap jadi Investasi di Indonesia Meski Pemerintah Melarang Jualan di Media Sosial
Luhut Jamin TikTok Tetap jadi Investasi di Indonesia Meski Pemerintah Melarang Jualan di Media Sosial

Luhut memastikan larangan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap investasi TikTok di Indonesia.

Baca Selengkapnya
TikTok Ingin Bikin E-Commerce di RI, Teten: Kita Tak Anti-Asing, Tapi Perlu Proteksi Produk Lokal
TikTok Ingin Bikin E-Commerce di RI, Teten: Kita Tak Anti-Asing, Tapi Perlu Proteksi Produk Lokal

TikTok dikabarkan akan bertemu Presiden Jokowi untuk membahas e-commerce.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Tegas soal Gempuran Tiktok Shop Itu Sosial Media Bukan Ekonomi Media!
VIDEO: Jokowi Tegas soal Gempuran Tiktok Shop Itu Sosial Media Bukan Ekonomi Media!

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui keberadaan e-commerce berbasis media sosial, seperti TikTok Shop membuat bisnis pedagang ke UMKM menjadi anjlok.

Baca Selengkapnya
TikTok Belum Ajukan Izin Buka E-commerce di Indonesia
TikTok Belum Ajukan Izin Buka E-commerce di Indonesia

TikTok dikabarkan akan bertemu Jokowi untuk membahas e-commerce.

Baca Selengkapnya
Sah, TikTok Dilarang Jalankan Bisnis Media Sosial dan E-Commerce Secara Bersamaan
Sah, TikTok Dilarang Jalankan Bisnis Media Sosial dan E-Commerce Secara Bersamaan

TikTok tetap diperbolehkan untuk berjualan tapi tidak bisa disatukan dengan media sosial. Hal ini untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan UMKM domestik.

Baca Selengkapnya
TikTok Dilarang Jualan, Ini Sederet Dampak Penting Bagi Indonesia
TikTok Dilarang Jualan, Ini Sederet Dampak Penting Bagi Indonesia

Pemerintah larang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-Commerce di Indonesia. Tujuannya, agar UMKM lokal bisa bersaing.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Pemerintah Larang Media Sosial Jual Produk Langsung ke Konsumen
Anggota DPR Minta Pemerintah Larang Media Sosial Jual Produk Langsung ke Konsumen

Pemerintah diminta mengatur ulang perdagangan di platform e-commerce dan social commerce.

Baca Selengkapnya
Bertemu Presiden JAPINDA, Jokowi Apresiasi Bantuan Promosi Kerja Sama Ekonomi
Bertemu Presiden JAPINDA, Jokowi Apresiasi Bantuan Promosi Kerja Sama Ekonomi

Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Keluhkan Indonesia Alami Defisit Rp30 T Dampak Maraknya Impor Perangkat Teknologi-Komunikasi
Jokowi Keluhkan Indonesia Alami Defisit Rp30 T Dampak Maraknya Impor Perangkat Teknologi-Komunikasi

Jokowi menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah.

Baca Selengkapnya
TikTok Indonesia Janji Patuhi Aturan Pemerintah, Mendag: Kalau Masih Bader Kena Sanksi
TikTok Indonesia Janji Patuhi Aturan Pemerintah, Mendag: Kalau Masih Bader Kena Sanksi

Mendag bilang Tiktok Indonesia siap patuh pada peraturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Soal Penolakan TikTok Jalankan Bisnis Media Sosial dan E-Commerce, Begini Respons Kominfo
Soal Penolakan TikTok Jalankan Bisnis Media Sosial dan E-Commerce, Begini Respons Kominfo

Setelah dilarangnya TikTok jalankan bisnis media sosial dan E-commerce oleh MenKopUKM, kini giliran respons Kominfo.

Baca Selengkapnya
Dampak TikTok Shop Dilarang: Keadilan Bagi Persaingan Dagang
Dampak TikTok Shop Dilarang: Keadilan Bagi Persaingan Dagang

TikTok Shop bak predator harga yang secara lambat laun akan mendominasi harga, mematikan pasar ritel, dan berdampak monopoli pasar.

Baca Selengkapnya