Biaya Haji Berpotensi Bisa Turun lagi, Pemerintah sedang Hitung Ulang
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan, pemerintahan sedang menghitung penurunan biaya haji.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan, pemerintahan sedang menghitung penurunan biaya haji. Selain itu, Arab Saudi juga akan membantu Pemerintah Indonesia dalam penyediaan area khusus bagi jemah haji asal Indonesia.
"Sedang dihitung (berapa persen turunnya). Karena ini pemerintah Arab Saudi akan membantu kita akan diberikan areal sendiri, otomatis cost bisa lebih turun, jumlahnya juga bisa lebih banyak," kata Menko Polkam Budi di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1) malam.
Sementara, dalam sambutannya membuka acara Muktamar VI PBB, Budi Gunawan menerangkan soal program unggulan yang mulai dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan tidak hanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan.
"Tidak hanya progam makan bergizi gratis, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga sudah mulai menjalankan beberapa program unggulan yang menyentuh rakyat kecil. Seperti pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian pembangunan sekolah unggulan SMA Garuda, kesejahteraan guru yang dinaikkan, UMP rata-rata nasional naik sebesar 6,5 persen, utang UMKM petani dan nelayan yang dihapus," bebernya.
Selain itu, pajak pertambahan nilai (PPN) yang 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah saja dan barang lainnya tetap 11 persen.
"Ongkos naik haji yang turun ini, sedang dihitung untuk bisa diturunkan kembali lebih turun lagi. Libur akhir tahun tiket pesawat diturunkan sebesar 10 persen. Tarif listrik untuk 2200 watt ke bawah ini didiskon sampai dengan 50 persen. Ini semua menunjukkan betap besar perhatian Bapak Presiden untuk rakyat Indonesia," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) menurunkan usulan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2025 menjadi Rp89,66 juta. Kemenag awalnya mengusulkan BPIH sebesar Rp93,3 juta.
"Dari jumlah itu kami sebutkan bahwa BPIH yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah Rp89.666.469,26," kata Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Hilman Latief saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (6/1).
Imbas penurunan usulan BPIH itu, jumlah anggaran yang dibebankan kepada jemaah pada Haji 2025 atau BIPIH juga mengalami penurunan.
Nilai BIPIH atau anggaran yang dibebankan kepada jemaah pada Haji 2025 diusulkan menjadi Rp55.593.201,57 atau sekitar 62 persen dari keseluruhan BPIH. Angka Rp55 juta ini turun sepuluh juta dari usulan sebelumnya Rp65,3 juta.
Sementara itu, nilai manfaat yang dianggarkan oleh Kemenag sebesar Rp34.073.267,69 atau sekitar 38 persen dari keseluruhan BPIH.