Follow
Blak-blakan Yasonna Ada Bandar Tolak Pindah ke Nusakambangan: Pak Tolonglah, Jangan
Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkap pihaknya kerap menerima lobi-lobi. Yakni, saat akan memindahkan terpidana narkoba ke Lapas Nusakambangan.
Hal itu ia ungkap saat rapat kerja Kemenkumham dengan Komisi III DPR.
-
Kapan Yasonna Laoly mengunjungi Temu Bisnis? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengunjungi Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalog Expo Forum (ICEF) di Jakarta, Kamis (3/8).
-
Kapan konferensi pers kasus narkoba dilakukan? Kegiatan ini berlangsung di halaman Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).
-
Apa yang AHY lakukan dalam rapat tersebut? Inilah satu momen besar saat AHY memimpin rapat.
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Apa isi surat klarifikasi KY ke Komisi III DPR? Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai (4/9) itu intinya menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.
-
Apa yang Almira Yudhoyono lakukan di konferensi? AYIMUN (Asia Youth International Model United Nations) adalah konferensi simulasi PBB yang bertujuan menginspirasi generasi muda memahami diplomasi internasional, keterampilan negosiasi, dan kepemimpinan global.
"Jujur pak, pindahkan bandar ini enggak gampang," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/5).
"Ada juga yaa..," sambung Yasonna yang disambut gelak tawa Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej yang duduk di sampingnya.
"Selalu ada yang telepon. Pak janganlah, tolonglah," sambungnya yang semakin membuat peserta rapat tertawa.
Yasonna mengungkap, biasanya bandar narkoba yang menolak dipindahkan ke Lapas Nusakambangan itu kerap menghubungi bawahannya. Namun, selalu dijawab disuruh menghubunginya langsung.
"Tapi Pak Dirjen bilang 'lapor bos'. Yaa tentu enggak berani telepon saya..," tuturnya.
Yasonna mengungkap saat ini ada 900 bandar narkoba yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
"900 Bandar narkoba kita pindah ke Nusakambangan, lapas maksimum sekuriti," tuturnya.
Pun ia mengungkap telah menggandeng Polri dan BNN terkait penggeledahan lapas.
"Sekarang kerjasama dengan Polri dan BNN dalam geledah lapas-lapas. Kita yang meminta kerjasama lho."
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan semua keputusan ada di tangan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Baca Selengkapnya
Arteria Dahlan meminta Dirjen Imigrasi Kemenkumham melakukan perlawanan terhadap Kejaksaan.
Baca Selengkapnya
Yasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca Selengkapnya
"kita sudah dapat SK calon penghuni, sudah dapat nomor unit, terus mau ngapain di pindahkan ke Nagrak? terus kampung susun yang sudah jadi buat apa?”
Baca Selengkapnya
Pernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya
Senator Arya Wedakarna bahkan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh MUI Bali.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa, 21 November 2023.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Yasonna menilai tak boleh membiarkan ada orang yang menghina Presiden dengan alasan kebebasan berpendapat.
Baca Selengkapnya
Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca Selengkapnya