BMKG: Cilacap Berpotensi Terjadi Tsunami 10 Meter dan Gempa Magnitudo 8,7

Merdeka.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan masyarakat akan ancaman gempa bumi dan tsunami di sepanjang selatan Pulau Jawa, khususnya di Cilacap. Karenanya, Ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiap-siagaan guna mengantisipasi skenario terburuk.

"Cilacap yang berada di garis Pantai Selatan Jawa menghadap langsung zona tumbukan lempeng antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Eurasia. Dari hasil pemodelan tsunami dengan skenario terburuk, dikhawatirkan berpotensi terjadi tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 meter di pantai Cilacap, sebagai akibat dari gempabumi dengan kekuatan M = 8,7 pada zona megathrust dalam tumbukan lempeng tersebut," kata Dwikorita.

Hal itu diungkap Dwikorita saat membuka sekolah lapang gempa bumi (SLG) yang digelar BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara di Cilacap, Rabu (27/7). Dikutip dari laman resmi BMKG, Jumat (29/7).

Kegiatan SLG tersebut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Bambang Setiyo Prayitno, Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara Setyoajie Prayoedhie, Kepala Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Taruna Mona Rachman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Saerah Kabupaten Cilacap - Wijonardi, dan sejumlah tamu undangan lain di Fave Hotel Cilacap.

Dwikorita menyebut, prakiraan skenario terburuk itu bukanlah ramalan. Namun merupakan hasil kajian ahli dan pakar kegempaan. Kapan waktunya terjadi, kata dia, hal tersebut belum dapat diketahui. Mengingat hingga saat ini belum ada satupun teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempa.

Perhitungan skenario terburuk tersebut, lanjut Dwikorita menjadi pijakan untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi. Sehingga, jika terjadi gempa bumi dan tsunami sewaktu-waktu, diharapkan pemerintah dan masyarakat sudah siap dan tahu apa-apa saja yang harus dilakukan. Termasuk kapan dan kemana harus berlari menyelamatkan diri secara mandiri atau kelompok.

"Masyarakat harus paham apa yang mesti dilakukan dan disiapkan, termasuk sarana prasarananya, keterampilan untuk menyelamatkan diri, jalur evakuasi, tempat aman yang semua harus sudah dipersiapkan secara matang. Apalagi, khusus Kabupaten Cilacap, wilayah pantai merupakan kawasan padat penduduk, termasuk kantor pemerintahan, pusat perekonomian, dan lain sebagainya," imbuhnya.

Dwikorita menyampaikan, BMKG bekerja sama dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD dan multi pihak terkait, rutin menggelar SLG di titik-titik rawan gempa bumi dan tsunami karena sangat bermanfaat untuk memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah dalam mengelola risiko dan bencana.

"Keterlibatan pihak swasta di kawasan industri di Kab. Cilacap juga sangat dinantikan dalam menguatkan Sistem Peringatan Dini Daerah yang telah dibangun dengan swadaya masyarakat dengan jumlah yang masih terbatas. Mengingat kawasan industri dan perekonomian di Pantai Cilacap juga masuk dalam zona rawan gempa dan tsunami. Tentunya pihak swasta/industri harus bersiap pula dengan menguatkan Sistem Peringatan Dini di kawasan industri tersebut," imbuh Dwikorita.

"Tanpa sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, dampak ikutan dari gempa dan tsunami di kawasan industri berpotensi memperparah intensitas kerusakan yang diakibatkan," lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BMKG yang telah mengadakan SLG di Kabupaten Cilacap.

"Gempa dan tsunami tidak ada yang bisa memprediksi, semuanya dari Tuhan, dari Allah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus siap. Kesiapan ini harus disertai dengan edukasi melalui SLG ini," kata Bupati.

Tatto juga berharap, peserta yang mengikuti SLG bisa menyerap ilmu yang diberikan, menularkan, menerapkan dan menjelaskan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana.Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, seluruh anggota Komisi V DPR RI sepakat untuk mendukung agar anggaran untuk BMKG bisa maksimal. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal penting terkait kebencanaan.

"Anggaran ini bisa digunakan untuk sarana dan prasarana, penguatan SDM, dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat serta relawan bisa maksimal dilaksanakan. Sehingga bisa meminimalkan efek-efek dari gempa itu sendiri," tuturnya.

Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) diadakan selama dua hari mulai 27 - 28 Juli 2022. Kegiatan itu diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari berbagai kalangan seperti TNI, Polri, BASARNAS, SATPOL PP, PMI, perwakilan SKPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa, relawan dan masyarakat umum. (mdk/rnd)