BPK Pilih Banyuwangi Jadi Tempat Diklat Kepemimpinan Administrator

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat menggelar acara diklat dan studi lapangan kepemimpinan administrator angkatan pertama. Diklat tersebut diikuti 28 administrator BPK se-Indonesia via online berlangsung mulai 3-7 Agustus 2020.

Kepala Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) BPK, Hery Subowo mengatakan, dari 28 peserta pihaknya membagi jadi lima kelompok, tiga kelompok ditempatkan di Banyuwangi dan dua di kementerian. Hal ini dilakukan sesuai protokol pencegahan virus Corona (Covid-19).

"Mereka merupakan administrator BPK dari seluruh wilayah di Indonesia. Tiga kelompok yang terdiri atas 17 orang mengambil studi lapangan di Banyuwangi, sementara dua kelompok lainnya yang terdiri atas 11 orang di Kementerian Keuangan," kata Hery, Senin (3/8).

Para peserta yang di Banyuwangi dibagi di tiga tempat, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Mal Pelayanan Publik (MPP) dan belajar soal smart kampung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD).

Hery mengatakan, Banyuwangi dipilih menjadi bagian tempat diklat dan studi lapangan karena dinilai banyak memiliki inovasi dalam kerja birokrasi.

"Kami tertarik dengan berbagai inovasi yang dibuat Banyuwangi. Rasanya inovasinya tidak pernah berhenti dan menyeluruh di berbagai sektor," kata Hery.

Hery menyebut, pengalaman yang diperoleh Banyuwangi dari berbagai inovasi yang dijalankan diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk para peserta diklat ini.

"Kami ingin belajar dari praktik terbaik yang dilakukan Banyuwangi. Pengalaman adalah guru terbaik. Boleh jadi substansi perubahan berbeda, tapi semangat perubahannya itu yang ingin kami contoh. Bagaimana cara mengelola perubahan itu yang ingin kita tiru, bagaimana menggalang dukungan, merumuskan dan mengawal agenda perubahan, dan bagaimana eksistensi perubahan itu," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas diundang menjadi narasumber dalam diklat kepemimpinan administrator BPK secara online dengan seluruh peserta. Dalam kesempatan tersebut Anas menceritakan bagaimana Banyuwangi berproses membangun berbagai inovasinya.

"Kami berpegang pada teori pakar manajemen Peter Drucker, tiga kunci pokok dalam mengelola pemerintahan saat ini, yakni speed, inovasi dan marketing. Inovasi menjadi kunci bagi kami untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah serta kesejahteraan warga," katanya.

Anas mencontohkan pendirian Mal Pelayanan Publik di Banyuwangi, pada 6 Oktober 2017 menjadi yang pertama di Indonesia setingkat kabupaten.

Saat ini MPP telah melayani 204 jenis layanan dalam satu atap mulai urusan administrasi kependudukan, berbagai jenis izin usaha, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan izin kendaraan, hingga pembayaran retribusi daerah.

"Jika kita memiliki ide bagus, harus segera kita realisasikan. Apalagi sesuatu yang berdampak bagus terhadap kelancaran pelayanan publik bagi masyarakat, seperti MPP ini. Semoga dengan studi lapangan di sini, banyak hal positif yang bisa dibawa pulang dan diterapkan di unit kerja masing-masing," ujarnya. (mdk/hhw)