Bupati Alor Mengamuk Akibat Dapat Predikat WTP, Ancam Tutup Kantor BKAD
Merdeka.com - Bupati Kabupaten Alor Amon Djobo mengancam akan menutup kantor Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) setelah dua minggu, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Video berdurasi satu menit itu viral setelah diupload di youtube, oleh akun bernama "Kaka Dorang".
Dalam video itu bupati Amon Djobo mengatakan, dua minggu akan menutup kantor keuangan dengan alasan bekerja tidak maksimal. "Dua minggu bupati tutup kantor keuangan, karena pekerjaan, pelayanan tidak maksimal. BPK campur tangan tentang masalah keuangan Kabupaten Alor, oleh karena itu BPK harus bertanggung jawab saya tutup kantor itu, saya yang bupati bukan mereka," ujarnya dalam video itu, Jumat (17/7).
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Bagaimana kondisi rumah dinas bupati saat ini? Namun saat dilihat lebih dekat, bangunan tersebut sudah tak digunakan lagi. Sudah banyak bagian rumah itu yang rusak. Bahkan dinding-dinding bercat putih itu telah penuh oleh coretan.
-
Kenapa Menteri Keuangan harus ngerem? “Menteri keuangan fungsinya apa sih? Ngerem. Ya ngerem. 'Eh, kita udah mau masuk jurang', direm gitu. Kalau menteri keuangannya tidak kuasa ngerem, los aja, nah, udah, di tepi jurang krisis kita. Jadi hati-hati,“ ujar Faisal saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Siapa yang potong gaji? Presiden Liberia Joseph Boakai mengumumkan ia akan memotong gajinya sebesar 40%.
-
Kenapa bupati Kendal tidak bisa menjabat dua periode? Karena dianggap sombong, Ratu Kalinyamat memberi kutukan bahwa setiap Bupati Kendal tidak akan pernah menjabat lebih dari sekali. Faktanya dalam 25 tahun terakhir, tidak pernah ada Bupati Kendal yang menjabat selama 2 periode secara utuh.
-
Dimana rumah dinas bupati itu berada? Di kawasan perbukitan yang masuk wilayah Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di kaki Gunung Kabat, terdapat sebuah rumah mewah bergaya Eropa.
Masih menurutnya, jika ada pelayanan yang tidak lancar, ia akan menyuruh masyarakat untuk mendatangi kantor BPK perwakilan Nusa Tenggara Timur.
"Kalo ada pelayanan-pelayanan tersumbat saya suruh masyarakat pergi ke BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur, dorang tanggung jawab. BPK bertanggung jawab terhadap keuangan di Alor ini, karena mereka punya ulah pemeriksaan yang tidak jelas maka saya suruh tutup kantor BKAD. Untuk itu ketua tim BPK bertanggung jawab terhadap pelayanan keuangan di Kabupaten Alor," katanya.
Masih menurut Amon Djobo, Seharusnya Kabupaten Alor mendapat predikat disclaimer bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Harusnya kami orang Alor dikasi disclaimer bukan WTP," tutupnya.
Bupati Amon Djobo yang dihubungi wartawan melalui telepon seluler, membenarkan hal itu.
Menurutnya, ia marah lantaran mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Alor berbeda-beda. "Masing-masing dengan gaya periksanya, jangan jadikan Alor sebagai percobaan. Nanti saya hubungi lagi, saya masih ada tamu," ujarnya. (mdk/gil)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaProgres pembangunan IKN sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan dana APBN.
Baca SelengkapnyaKendaraan yang telah melintas di jalur Puncak, data Kamis (9/5) kemarin menunjukan angka 16.000 kendaraan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebanyak 193,6 juta orang atau 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.
Baca SelengkapnyaBawaslu memaparkan tujuh indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca SelengkapnyaBudi memprediksi adanya kenaikan jumlah pemudik di momen lebaran tahun 2024 mencapai 193 juta penumpang.
Baca SelengkapnyaPDIP memberikan rekomendasi untuk petahana bupati dan wabup, Jember Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak ingin buru-buru mengumumkan calon gubernur kedua daerah tersebut lantaran ada pihak lain yang mencoba mengatur.
Baca SelengkapnyaZahir ditetapkan tersangka setelah penyidik melakukan rangkaian penyidikan, kemudian diputuskan pada hasil gelar perkara 29 Juni.
Baca Selengkapnya