Buyung Lalana masih kesulitan cari partai di Pilgub Jabar

Merdeka.com - Niatan Buyung Lalana maju di Pemilihan Gubernur Jabar 2018 tidak begitu mulus. Setelah sejumlah partai memastikan nama-nama yang bakal diusung, purnawirawan TNI AL berpangkat Mayjen tersebut belum juga mendapatkan kendaraan politik.

"Memang belum ada partai, tapi sebenarnya semua masih cair. Belum ada yang pasti sampai ditetapkan oleh KPU. Kita tahu wakil gubernur Jabar (Deddy Mizwar) saja sudah ada pernyataan dari presiden PKS, tapi tetap belum pastikan," kata Ketua tim pencalonan Buana, Muflizar saat ditemui di Posko pemenangan di kawasan Buah Batu, Kota Bandung, Rabu (2/7).

‎Dia mengatakan, komunikasi dengan sejumlah partai terutama di tingkat pusat terus dilakukan. Salah satu yang intens yakni PDIP yang memang dibidik untuk bisa membawanya ke pucuk pimpinan Jabar.

"Kalau komunikasi sama partai sudah dilakukan di tingkat pusat. Hanya saja memang belum ada keputusan," sebutnya.

Dia menuturkan, kemungkinan Agustus sampai September 2017 baru akan ada keputusan di mana partai-partai dan poros koalisi terlihat mempersiapkan jagoannya. Keputusan itulah nantinya yang membuat konstelasi politik terlihat dan timnya segera melakukan keputusan.

Saat ini tim pemenangan tengah melakukan survei internal untuk mengukur popularitas dan elektabilitas Buyung Lalana, yang merupakan mantan Komandan Korps Marinir tersebut. ‎"Survei internal akan dilakukan di minggu ketiga Agustus. Hasilnya akan disampaikan ke sejumlah parpol. Dengan demikian, bulan depan sudah ada keputusan kang Buana maju atau berhenti maju dalam Pilgub," jelasnya.

Disinggung opsi maju dari jalur independen atau perseorangan, pihaknya memang sudah memperhitungkan juga. Tapi independen dipilih jika memang tidak ada partai yang bisa mendukungnya.

"Kami tentu siap kalaupun independen. Sudah ada tim di 10 kabupaten kota. Tinggal menambah tim di daerah lain. Memang syarat independen membutuhkan kerja keras. Tapi kami siap dan punya hitungan tersendiri," ucapnya.

Salah satu syarat maju jalur independen, calon gubernur harus mengumpulkan total sebanyak 2,1 juta KTP atau 3 persen penduduk di Jabar yang minimal sudah tersebar di 14 kabupaten kota. (mdk/cob)