Cegah Klaster Baru Covid-19, Gugus Tugas Kediri akan Rapid Test Peserta Demonstran
Merdeka.com - Massa Pergerakan Umat Islam (PUI) Kediri Raya akan menggelar demonstrasi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di kantor DPRD Kota Kediri, pada Kamis (16/7). Untuk mencegah munculnya klaster baru Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Kediri akan melakukan rapid test kepada para peserta aksi.
"Rencana unjuk rasa ini kan mengumpulkan banyak orang, info yang kami terima ada 800 sampai 1.000 orang. Jadi karena ini menurut kami bisa menimbulkan klaster baru, kami nanti akan menurunkan tim medis untuk melakukan rapid test di lokasi," kata juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Kediri, Fauzan Adima, Rabu (15/7).
Gugus Tugas berharap upaya ini bisa untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kota Kediri, karena unjuk rasa ini mengerahkan massa, sehingga diharapkan jangan sampai menjadi klaster baru.
-
Dimana massa menggeruduk kantor KPU? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Siapa saja yang ikut demo di KPU? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
-
Kenapa massa di Jayapura protes ke KPU? Massa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain. Mereka menyebut kecurangan itu tidak hanya terjadi untuk pemilihan caleg DPRD Kabupaten Jayapura, caleg DPRD Papua, hingga caleg DPR RI.
-
Apa yang diminta oleh massa di Kantor KPU Jayapura? Dalam orasinya, massa meminta proses penetapan kursi partai politik dan caleg terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) periode 2024-2029 untuk Kabupaten Jayapura jangan digelar.
-
Kapan massa menggeruduk Kantor KPU Jayapura? Sejumlah orang menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura di jalan Abepura-Sentani, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/3) malam waktu setempat.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Nanti kami akan minta data pengunjuk rasa, agar kalau ada yang reaktif bisa kami tindak lanjuti dengan protokol Covid-19," tutup Fauzan Adima.
Di tempat terpisah, Kepala Kesbangpol Kota Kediri Tanto Wijohari menyarankan untuk menunjuk perwakilan demonstran agar membicarakan tuntutan kepada anggota dewan.
"Pemkot Kediri menyarankan kalau bisa pengunjuk rasa mengirim perwakilan untuk beraudiensi dengan DPRD, jadi tidak ada kerumunan orang yang tidak memungkinkan physical distancing," terang Tanto Wijohari.
Sementara itu, Koordinator Umum Presidium PUI Rahmat Mahmudi menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika tim Gugus Tugas Covid-19 melakukan rapid test kepada para peserta aksi.
"Kalau memang pemerintah perlu melakukan rapid test kami persilakan, tidak ada masalah bagi kami. Tapi apakah mungkin rapid test dilakukan kepada peserta sejumlah itu? Dan teknisnya seperti apa. Karena pelaksanaan rapid test itu tidak sesederhana itu. Sekali lagi tidak menolak jika itu sebagai upaya pencegahan," kata Rahmat kepada merdeka.com.
Ditambahkan, bahkan dalam tata tertib terkait pelaksanaan aksi besok, pihaknya sudah menyampaikan akan mengikuti protokol Covid-19.
"Semua peserta memakai masker, kemudian setiap pleton berisi 50 orang membawa hand sanitizer. Itupun atas saran dari Ketua Gugus Tugas Covid Fauzan, dan itu kami laksanakan. Dan kalau kemudian ada rapid test tidak masalah. Tapi kemarin saat kami koordinasi tidak disinggung soal itu," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaDemonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 3.286 personel gabungan disebar di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaDi tengah gelombang aksi mahasiswa, Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Kota Makassar.
Baca SelengkapnyaSalah seorang orator menghentikan sementara orasi di kawasan Patung Kuda dan dilanjutkan dengan salat Zuhur.
Baca SelengkapnyaGelombang pendemo kembali mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin 18 Maret 2023
Baca Selengkapnya“Menyiagakan 957 personel mengamankan dan melayani kegiatan pada unjuk rasa pada hari ini,” kata Kombes Susatyo
Baca SelengkapnyaSimulasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapan aparat kepolisian dalam pengamanan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya, mereka menuntut MK bersikap adil dan menggunakan hati nurani saat memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMassa menolak kecurangan dalam Pemilu 2024 kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR. Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan aksi bakar ban.
Baca SelengkapnyaHingga malam hari, massa demonstran tolak Revisi UU Pilkada masih bertahan di depan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya massa menuntut untuk menolak hasil Pemilu 2024 yang dianggap penuh kecurangan.
Baca Selengkapnya