Follow
Dampingi Presiden, Menko PMK bagikan KIP dan KIS di Kalimantan Barat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Makanan Tambahan (PMT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada perwakilan penerima manfaat di halaman Kantor Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (16/3). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani turut hadir dan memberikan laporan atas kegiatan tersebut.
Menko PMK dalam sambutannya melaporkan alokasi Bansos Tunai dan Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kabupaten Kapuas Hulu.
"Untuk PKH Tunai diberikan kepada 4.973 keluarga dengan anggaran sebesar Rp.9,39 milyar. Sedangkan untuk PKH Nontunai sebesar Rp. 948,7 juta untuk 502 keluarga," ujar Puan.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
Selain itu, ada Bansos Disabilitas untuk 10 jiwa sebesar Rp 30 juta dan bantuan sosial lansia untuk 75 orang dengan alokasi sebesar Rp 150 Juta. Sedangkan untuk program Rastra di Kabupaten Hulu Kapuas sebesar Rp 17,59 milyar untuk 12.830 keluarga.
"Acara ini dihadiri peserta KIP sebanyak 515 siswa dan penerima manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 127. Di samping itu, hadir pula penerima Program Makanan Tambahan (PMT) yang terdiri atas 50 orang ibu hamil, 450 anak sekolah dan 100 ibu menyusui," jelas Menko PMK.
Kunjungan kerja Presiden dimulai dengan berkunjung ke Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Kedatangan Presiden beserta rombongan di Bandara Pangsuma, Putussibau, Kapuas Hulu, disambut langsung Gubernur Kalimatan Barat Cornelis dan melanjutkan perjalanan menuju lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Nadau.
Tiba di lokasi, Presiden beserta rombongan disambut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bupati Kapuas Hulu. Mengawali kunjungan kerjanya kali ini Presiden Jokowi meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya
Mirah, salah satu penerima manfaat yang menerima bantuan ATENSI menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya
Pemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang kurang mampu pada bulan November 2024
Baca Selengkapnya
"Bukan semuanya diberikan 228 juta, kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca Selengkapnya
Program KIS dimanfaatkan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun. Cakupan usia peserta mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca Selengkapnya
Program ini sebagai wujud dukungan perusahaan terhadap penguatan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Baca Selengkapnya
Kemendikbudristek: Anggaran Tahun Depan untuk KIP Kuliah Rp14,69 Triliun
Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Effendy mengklarifikasi besarnya dana untuk bantuan sosial atau bansos, Rp490 triliun
Baca Selengkapnya
Alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan ke masyarakat.
Baca Selengkapnya