Debat Capres, KPU Diminta Lebih Peduli Kepentingan Publik

Merdeka.com - Metode debat calon presiden-wakil presiden 2019 menjadi polemik setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan memberi kisi-kisi pertanyaan saat debat nanti kepada dua pasangan calon. Bocoran pertanyaan dianggap menghilangkan tujuan debat.

Dahlia Umar, mantan komisioner KPUD DKI Jakarta menilai sikap KPU saat ini cenderung abai kepentingan publik justru cenderung dengan peserta debat, dua pasangan calon. Padahal, kata Dahlia, esensi debat adalah originalitas gagasan, visi, dan misi para calon.

"Kerahasiaan itu menjaga integritas debat. Itu sebenarnya tujuan debat kalau calon tidak bisa menjawab ya itu lah apa adanya. Bagaimana dia merespon dan menjawab pertanyaan kemampuan kompetensi pengelolaan emosi saat dia mendapat kritik," ujar Dahlia dalam satu acara diskusi, Jakarta Barat, Kamis (10/1).

Jika KPU bersikap tegas menentukan alur metode debat, imbuh Dahlia, tidak ada kesempatan polemik tersebut dijadikan sebagai komoditi politik. Dia mencontohkan gagalnya penyampaian visi misi yang sejatinya diselenggarakan pada Rabu (9/1) akibat 'campur tangan' tim calon.

"Harusnya KPU langsung saja visi misi penyampaiannya begini siapa yang membacakan. Namun diserahkan ke peserta tetapi ada perbedaan nah perbedaan itu tidak ketemu kemudian calon lah yang memutuskan," tukasnya.

Kendati demikian, Usep Ahyar menilai dibocorkannya kisi-kisi ke peserta debat tidak berpengaruh besar. Sebelum adanya pemberian kisi-kisi tersebut, kata Usep, pasangan calon sudah bisa menebak arah pertanyaan yang akan disasar oleh lawan.

Format debat yang akan digelar perdana 17 Januari itu juga dinilai Usep tidak memiliki efek besar bagi loyal voters.

"Substansi sebagus apapun tidak membuka pikirannya menjadi rasional, tetap akan mempertahankan argumen. Jadi pihak lawan pokoknya salah saja," kata Usep.