Demo Dokter hingga Perawat Tolak RUU Kesehatan Berakhir Damai, Ini Janji Anggota DPR
Merdeka.com - Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law turut dilakukan sejumlah para dokter dan perawat. Dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (5/6) pagi tadi.
Aksi yang dilakukan ribuan para tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi pun digelar secara damai. Sampai akhirnya, suara mereka turut didengar oleh sejumlah Anggota Dewan yang secara langsung menemui massa aksi.
Salah satu perwakilan yakni, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Aliyah Mustika Ilham mengaku akan mengawal proses penetapan RUU tersebut.
-
Siapa saja yang ikut demo? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Siapa yang ikut demo? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Siapa saja yang ikut demo di KPU? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
-
Siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut? Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/).
Dengan memperhatikan masukan-masukan yang dikritisi para nakes.
"Sekarang memang ada beberapa cluster yang sudah jadi pembahasan, untuk itu kami tetap mengawal sebelum dibahas. Memang draf ini turunan dari Baleg ke Komisi IX. Saya terus mengawal masukan dan aspirasi dari teman-teman khususnya tenaga kesehatan medis yang memang merasa terdzolimi," kata Aliyah kepada wartawan, Senin (5/ 6).
Janji itu disampaikan Aliyah usai berdialog dengan massa aksi yang setelah itu membubarkan diri. Dengan menyatakan akan memperjuangkan masukan yang diminta para massa aksi.
Seperti tuntutan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perihal perlindungan hukum tenaga kesehatan; pembiayaan kesehatan; dan tentang prosedur Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
"Nanti kita lihat saja nanti. Saat ini pembahasan masih berlanjut. masih, masih tapi sebagian sudah kami akomodir," tuturnya.
Di samping itu, Aliyah juga menanggapi terkait dengan ancaman dari para tenaga kesehatan yang bakal melakukan mogok. Menurutnya, hal itu tidak perlu dilakukan, karena pihaknya akan berusaha untuk mengakomodir masukan dan kritik dari para nakes.
"Semoga saja tidak ada, kami akan mencari titik temunya dan akan kamu bicarakan khususnya di komisi IX. Karena kalau memang mogok lumpuh semua ini, lumpuh pasien untuk kesehatan Indonesia," sebutnya.
Demo Para Nakes
Sebelumnya, Lima organisasi profesi bersama forum tenaga kesehatan kembali menggelar demo. Kali ini, demo dilakukan di depan Gedung DPR RI mulai pukul 08.30 WIB. Tuntutan yang dibawa para pendemo masih sama, yakni menolak RUU Kesehatan Omnibus Law.
Lima organisasi tersebut ialah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Diperkirakan, 30.000 tenaga medis dan kesehatan memadati depan Gedung DPR.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adib Khumaidi mengatakan, demo ini tidak hanya digelar depan Gedung DPR tapi serentak di seluruh wilayah Indonesia. Total tenaga medis dan kesehatan yang turun ke jalan hari ini mencapai lebih dari 100.000 orang.
Dia menyebut, berbagai upaya diskusi telah dilakukan oleh para tenaga medis dan kesehatan yang tergabung dalam lima organisasi profesi. Namun, pemerintah tetap bersikeras RUU Kesehatan harus disahkan.
"Kami, para tenaga medis dan kesehatan sangat mendukung transformasi kesehatan untuk negeri ini. Namun, dalam transformasi kesehatan seharusnya pemerintah memprioritaskan masalah kesehatan yang masih banyak belum tertangani terutama di wilayah terpencil, bukannya dengan membuat RUU Kesehatan yang tidak ada urgensinya ini," kata Adib melalui keterangan tertulis, Senin (5/6).
"Banyaknya jumlah regulasi ternyata tak berbanding lurus dengan kemampuan regulasi itu menyelesaikan berbagai persoalan. Jika aturan-aturan hukum yang dikeluarkan tidak sinkron, salah satu akibatnya adalah tidak adanya kepastian hukum bagi rakyat, dalam hal ini tenaga medis dan kesehatan, juga masyarakat," sambungnya.
Sementara Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan, sejak draf Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan Omnibus Law) 'bocor' pada 2022 lalu, para tenaga medis dan kesehatan gelisah.
Sebab, selain proses rancangan yang tidak transparan, namun juga isi RUU tersebut tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi para tenaga medis dan kesehatan untuk bekerja.
"Bahkan selama 3 tahun masa pandemi, para tenaga medis dan kesehatan selalu berada di garis depan dan benteng terakhir untuk melindungi pemerintah dan masyarakat. Tidak sedikit nyawa tenaga medis dan kesehatan yang menjadi korban. Namun usai bekerja keras membantu memulihkan situasi kesehatan di Indonesia, seruan para tenaga medis dan kesehatan akan RUU Kesehatan seperti angin lalu bagi pemerintah, sebagaimana terjadi sebelumnya dalam pembuatan UU Cipta Kerja yang tidak transparan," kata Harif.
Sebagai informasi, ini merupakan demo besar-besaran kedua tenaga medis dan kesehatan menolak RUU Kesehatan. Demo pertama digelar di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada 8 Mei 2023. Saat itu, sebanyak ribuan tenaga kesehatan dan medis hadir menggunakan kostum putih.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:
Baca SelengkapnyaMereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu keluar Gedung DPR untuk menemui demonstran.
Baca SelengkapnyaDemo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaDalam demo kemarin, sejumlah anggota DPR menemui massa yang menolak RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMantan aktivis 98 itu mengaku akan mengadvokasi para demonstran yang ditangkap polisi.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaReaksi polisi kabur diskak advokat karena debat keras soal halangi bantuan hukum untuk para demonstran yang ditangkap.
Baca SelengkapnyaMassa pendukung hak angket yang geram langsung menyerang massa penolak hak angket.
Baca SelengkapnyaBarikade besi polisi tersebut berjarak sekitar 10 meter di bagian dalam gerbang yang roboh.
Baca SelengkapnyaMasinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berharap Indonesia tidak lagi kekurangan tenaga dokter spesialis.
Baca Selengkapnya