Disebut di Sidang Meikarta, Politisi PDIP Waras Klaim Tak Tahu Soal Rp 1 M

Merdeka.com - Dalam persidangan terungkap bahwa uang suap perizinan Proyek Meikarta yang disebut masuk ke pihak Pemprov Jabar tidak terlepas dari peran anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Waras Wasisto. Saat dikonfirmasi, Waras mengklaim tidak tahu menahu soal adanya uang sebesar Rp 1 miliar tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dirinya diminta rekannya sesama kader PDIP yang juga anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Sulaeman untuk difasilitasi pertemuan antar Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa.

Permintaan yang sudah diajukan selama sebulan oleh Sulaeman ini akhirnya diiyakan oleh Waras. Ia berkilah bahwa keinginan pertemuan dengan Sekda itu tidak ada hubungannya dengan Meikarta.

"Akhirnya saya meminta waktu kepada Pak Iwa untuk mengagendakan pertemuan dengan Neneng Rahmi," kata Waras melalui siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (22/1).

Akhirnya, pertemuan terjadi di rest area tol sekitar bulan Juni - Juli 2017. Meski ada dalam pertemuan, namun ia mengklaim tidak mengetahui pembahasan antara Iwa Karniwa, Sulaeman, Henry Lincoln (saat itu menjabat Sekdis PUPR Pemkab Bekasi, sekarang menjabat Sekdisparbud Pora).

"Saya tak ikut pembicaraan mereka, apalagi minta-minta duit. Cuma memang setelah pertemuan itu Pak Sekda berbisik kepada saya, kata Pak Iwa, Mas, mereka mau bantu untuk banner. Sulaeman juga dengar apa yang dikatakan Pak Sekda itu," kata Waras.

Banner yang dimaksud Iwa, kata Waras, terkait dengan rencana pencalonan Sekda Jabar itu dalam Pilgub Jabar. Menurut Waras, setelah pertemuan itu ia tak pernah berkomunikasi lagi dengan Sulaeman.

"Sejak itu, saya tak ada lagi komunikasi dengan Sulaeman. Saya juga tak kenal dengan Neneng Rahmi dan Hendry. Jadi saya tak tahu menahu soal uang itu," ujarnya.

Peryataan itu berbanding terbalik dengan fakta persidangan pada Senin (21/19) yang disampaikan Henry Lincoln. Ia menyatakan bahwa dalam pertemuan di rest area itu tidak membahas mengenai permintaan uang Rp 1 Miliar untuk percepatan proses RDTR. Hanya saja, saat itu Waras menyampaikan kepada Lincoln bahwa Iwa sedang mengikuti proses sebagai bakal calon Gubernur melalui PDIP.

"Pak Waras menyampaikan beliau (Iwa Karniwa) ikut dalam bakal calon gubernur Jabar. Setelah pertemuan, Pak Waras minta (uang Rp 1 miliar)," katanya saat menjadi saksi di persidangan.

Setelah pertemuan itu, Lincoln dua kali bertemu dengan Iwa Karniwa di ruang kerjanya. Namun di dua pertemuan itu, Iwa tidak menanyakan uang yang diminta oleh Waras Wasisto. Mereka membahas perkembangan RDTR Kabupaten Bekasi.

Jaksa KPK dalam sidang menanyakan apa yang dibahas dalam pertemuan kedua dan ketiga. Henry menjawab bahwa Iwa meminta penjelasan tentang penyampaian draft Raperda RDTR yang substansinya akan dibahas di BKPRD.

"Pertemuan ketiga di januari 2018 di dilakukan di ruang kerja Iwa. Karena sampai dengan januari persetujuannya belum turun juga, jadi kami dengan bu neneng menanyakan sejauh mana bantuan yang sudah diberikan oleh Pak sekda provinsi terhadap persetujuan," ucapnya.

Sedangkan uang Rp 1 miliar yang dibahas pada pertemuan pertama diberikan melalui Sulaiman sebesar Rp 900 juta melalui Sulaiman pada Desember 2017. Dari Sulaiman, uang diberikan kepada Waras Wasisto.

"Waktu itu sedang kebetulan kami ada basecamp di dekat Bahana (di Bekasi). Uang diserahkan oleh bu Neneng dan kemudian saya minta staf saya untuk menyerahkan ke Sulaiman di grand wisata, di Bekasi," pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa menegaskan dirinya tidak menerima uang Rp1 miliar untuk memuluskan perizinan Meikarta di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar.

Meski tak meberikan penjelasan secara rinci, Iwa menegaskan siap dihardirkan menjadi saksi dalam persidangan. "Saya juga pernah bilang siap diklarifikasi. Saya sampaikan, apabila diperlukan saya siap jadi saksi," ujar Iwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (22/1/2019).