DPD Gerindra bertanya-tanya soal KPK segel ruangan di DPRD Jatim
Merdeka.com - Kantor Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Moch Basuki disegel tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/6). Basuki, juga menjabat sebagai salah satu wakil ketua DPD Gerindra Jawa Timur.
Hingga malam ini, belum ada keterangan, termasuk dari pihak Gerindra kenapa kantor komisi B itu disegel KPK. Hanya saja, ada kabar dari pengurus Gerindra Surabaya kalau Basuki terlibat gratifikasi atau minta uang ke dinas-dinas.
"Memang ada kabar seperti itu, kabarnya masih simpang siur. Untuk pastinya kita masih menunggu rilisan dari pihak KPK," kata Bendahara DPD Gerindra Jawa Timur, Ahmad Hadinuddin, Senin (5/6) malam.
-
KPK sedang menyelidiki apa? “Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,“ kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Kasus apa yang sedang diusut KPK? KPK pada 29 November telah mengajukan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap empat orang di antaranya Wamenkumham, pengacara dan pihak swasta,“ ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Kantornya, Jakarta, Kamis (30/11).
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Mengapa KPK harus menyelidiki kasus ini? “Satu keberanian untuk menangani kasus -kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, kemudian yang kedua bisa menjadi legacy (warisan) kepada pimpinan berikutnya,“ pungkasnya.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Perburuan Harun Masiku kini menyasar ke Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Hadi yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur ini menambahkan, pihaknya sempat menghubungi Basuki via telepon seluler.
"Tapi tak ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Kami menghubungi tadi sore, sekitar pukul 16.00 WIB. Kemudian pukul 18.00 WIB, kami juga menghubungi lagi, tapi sudah tidak bisa," jelasnya.
Bahkan, masih kata Hadi, pihaknya juga sempat menghubungi Endik, anggota dewan Surabaya yang merupakan adik kandung Basuki. "Tapi juga tidak tahu masalah ini. Makanya kita menunggu kepastian informasi dari KPK. Kami, Gerindra Jatim belum mengambil sikap," tegasnya.
DPD Gerindra Jawa Timur memastikan akan memecat salah satu wakil ketuanya itu jika terbukti bersalah. Bahkan, partai besutan Prabowo Subianto itu menegaskan tidak akan memberikan advokasi apapun kepada Basuki.
"Di Partai Gerindra, sesuai instruksi ketua umum, Pak Prabowo, Partai Gerindra tidak akan memberikan bantuan hukum apapun," tegasnya. Langkah tegas ini, lanjut dia, akan dilakukan saat partainya menerima informasi pasti dari lembaga antirasuah tersebut. "Sampai saat ini kami belum tahu masalahnya. Kita masih menunggu informasi dari KPK. Tapi jika statusnya jelas (tersangka), sanksi tegas itu akan kami berikan," tandasnyai.Sebelumnya, sekitar lima orang dari KPK menggerebek kantor Komisi B DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya sekitar pukul 12.00 WIB. Sekitar pukul 13.30 WIB, tiga staf komisi B dibawa KPK untuk dimintai keterangan. KPK juga menyegel kantor ketua komisi B tersebut.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
T.essa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi mana saja yang digeledah.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat menyinggung lamanya proses pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Senin (22/7), Mbak Ita terlihat sedang menghadiri rapat di Gedung DPRD Kota Semarang
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi yang disampaikan pada sidang perkara suap dan gratifikasi di Kementan itu.
Baca SelengkapnyaKPK juga sempat mengumpulkan ponsel para pegawai yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan dan administrasi.
Baca SelengkapnyaKPK Buka Suara Dituding Salah Administrasi saat Sita Barang Staf Sekjen PDIP Kusnadi
Baca SelengkapnyaKomisi D DPRD Jateng yang digeledah KPK membidangi perhubungan, infrastruktur, hingga pengelolaan keuangan.
Baca SelengkapnyaAkibatnya suara bagi Gerindra berkurang, sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.
Baca Selengkapnya