DPR akan kerja sama dengan KPK soal pemberantasan korupsi
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberantasan korupsi di tanah air.
Wakil Ketua DPR sekaligus Presiden GOPAC Fadli Zon meminta dukungan dan kerja sama dengan KPK terkait hasil deklarasi GOPAC di Yogyakarta, Jawa Tengah lalu.
"Kami bersama kawan-kawan dari DPR dan mewakili pihak yang berkecimpung di dalam GOPAC di DPR menyampaikan Deklarasi Yogyakarta sebagai hasil dari konferensi keenam kemarin adalah bentuk komitmen parlemen antikorupsi. Kami juga meminta dukungan dari KPK agar dalam penyelenggaraan GOPAC ke depan kita bisa bekerjasama," kata Fadli Zon di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10).
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Dimana DPR ingin polisi pantau? 'Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Rencananya, kata Fadli, DPR akan membangun kantor satelit yang berguna mempublikasikan wacana pemberantasan korupsi ke depan. Pendirian kantor tersebut, kata dia, membutuhkan dukungan dari KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi.
"Kita (DPR) akan membuat kantor satelit di Senayan. Nantinya, ada harapan bisa bekerja sama dengan KPK untuk membagi ilmunya. Selain itu juga kami menyatakan tentu pemberantasan korupsi ini bukan sesuatu yang mudah tidak hanya terjadi di legislatif, eksekutif dan yudikatif tetapi terjadi di hampir semua. Kita harapkan bersama-sama dapat melakukan pemberantasan korupsi," pungkasnya.
Seperti diketahui, Global Organization of Parlementarians Against Corruption (GOPAC) adalah organisasi untuk anggota parlemen dari seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk pemberantasan korupsi. Agenda utama GOPAC untuk mempromosikan peran parlemen dalam upaya pemberantasan korupsi secara kolektif.
Lembaga antikorupsi internasional ini didirikan 2002 sebagai hasil konferensi global di Ottawa, Kanada, yang dihadiri oleh 170 anggota parlemen dan 400 observer dari seluruh dunia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaKPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaRUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.
Baca SelengkapnyaHingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaKomunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca Selengkapnya