DPR minta Moeldoko pastikan pemerintah netral di tahun politik

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko diminta untuk mengambil peran sebagai pengingat dan menjaga netralitas pemerintah memasuki tahun politik. Hal ini ditujukan agar semua program pemerintah dapat berjalan tanpa terganggu dengan kegiatan politik Pilpres.

"KSP (Kepala Staf Presiden) harus memastikan agar sekitar istana bersikap netral dan adil, jangan hanya untuk kepentingan Pilpres. Harus mengingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan istana untuk kepentingan politik," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa (17/4). Dikutip dari Antara.

Pernyataan Patria tersebut terkait dengan evaluasi 100 hari kinerja Kepala Staf Kepresidenan di bawah kepemimpinan Moeldoko yang menggantikan Teten Masduki sejak 17 Januari-17 April 2018.

Ditegaskan, dalam suasana politik saat ini, Moledoko harus memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap fokus menjalankan tugas sebagai kepala negara. Dia menilai bahwa Jokowi terkadang lupa membedakan antara menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan kandidat calon presiden 2019, seperti membagikan kebutuhan bahan pokok bertuliskan "Bantuan Kunjungan Presiden" yang menyebar melalui media sosial.

"Harus beri masukan kepada presiden, meski sebagai Capres, saat ini masih tetap sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Harus bersikap netral kepada seluruh warga negara, negara, dan bangsa," tandasnya.

Selain itu, yang menjadi tugas pokok Kepala Staf Kepresidenan adalah menjaga komunikasi dan koordinasi antarkementerian atau lembaga dalam menjalankan program-program pemerintah.

"KSP tugasnya di belakang istana membantu tugas-tugas presiden. Sebagai mantan Panglima, dia (Moeldoko) pasti bisa," ucap Patria.

Sementara itu, Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai awalnya Kepala Staf Kepresidenan untuk penguatan kinerja pemerintahan namun saat ini dia menganggap lebih bertujuan untuk memuluskan Jokowi menjadi presiden periode kedua.

Pangi mengkritisi kerja Kepala Staf Kepresidenan yang menurutnya semakin ngawur karena tidak memiliki kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia.

Dia menambahkan masyarakat pun merasakan ada informasi yang tidak tersampaikan dan dikerjakan namun lebih kepada curi start kampanye dan strategi meningkatkan elektabilitas Jokowi.

"Bukan penguatan antinarkoba, ketahanan bangsa atau mengatur Jokowi mengeluarkan kebijakan strategis misalkan persoalan tenaga kerja asing atau impor beras di tengah masyarakat akan panen," urai Pangi.

Lantaran hal itu, Pangi menganggap keberadaan Kepala Staf Kepresidenan untuk dijadikan komoditas politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang bahkan Moeldoko mendapatkan kritikan dari masyarakat yang dianggap tidak netral.

Di lain pihak, Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengapresiasi kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang mendukung kegiatan Presiden Jokowi.

"Saya kira bagus KSP sepanjang mendukung kegiatan presiden," tutur Zainuddin.

Sementara itu, Moeldoko mengatakan dalam membantu tugas presiden, pihaknya sangat terbuka untuk menerima masukan, informasi dan aduan masyarakat terkait dengan segala permasalahan yang ada. Segala aduan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Pintu KSP ini kita buka lebar-lebar untuk siapapun. Kalau ada masalah, bisa bicara di sini, kita komunikasi sehat," ujar Moeldoko.